Cekricek.id, Jakarta - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI, Hendrar Prihadi, mengumumkan bahwa pada tanggal 19 Juni 2023, jumlah produk yang telah ditayangkan di E-Katalog/Katalog Elektronik mencapai lebih dari 5 juta produk.
Pencapaian ini menandakan keberhasilan LKPP RI dalam mencapai target jumlah produk yang ditayangkan di Katalog Elektronik dalam waktu kurang dari 6 bulan. Data terperinci mencatat bahwa hingga minggu ketiga Juni 2023, terdapat sebanyak 5.034.134 produk yang telah tayang di Katalog Elektronik.
"Dari jumlah produk yang saat ini tersedia, nilai transaksi yang terjadi mencapai Rp89 Triliun. Meskipun masih jauh dari target, namun mengingat masih pertengahan tahun, saya yakin target yang ditetapkan dapat tercapai pada akhir tahun," ujar Hendrar dalam sebuah siaran pers yang diterima pada Rabu (21/6/2023).
Hendi, panggilan akrab untuk Hendrar, juga mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Publik (RUU PBJ Publik) yang telah disusun oleh Tim Panitia Antar Kementerian (PAK), akan mendorong pengadaan yang mendukung usaha mikro, kecil, dan koperasi (UMK-Koperasi), produk dalam negeri (PDN), serta digitalisasi pengadaan. Upaya ini diyakini Hendi akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang lebih maju.
"Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah melalui proses ini dengan baik, termasuk proses pemarafan RUU PBJ Publik oleh panitia antar kementerian hari ini," ucap Hendi.
"Semoga segala upaya yang kita lakukan berjalan lancar, dan undang-undang pengadaan barang/jasa publik ini dapat segera disahkan oleh DPR RI," tambah mantan Walikota Semarang dua periode tersebut.
Hendi juga menambahkan bahwa dengan disahkannya RUU PBJ Publik, target-target terkait pengadaan barang/jasa yang telah ditetapkan oleh Presiden dapat tercapai.
Pada kesempatan ini, juga diungkapkan bahwa realisasi belanja pada tahun 2023 telah mencapai 29 persen, atau sekitar Rp309 Triliun, dengan belanja PDN yang telah mencapai 88 persen.
Baca juga: Ini Alasan Sertifikat Mengemudi Jadi Syarat Membuat Sim Baru
Direktur Jenderal Peraturan dan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, Asep Nana Mulyana, menyatakan komitmennya dalam mendukung kelancaran proses RUU PBJ Publik. "Apabila semua kementerian/lembaga sepakat, maka penyelesaian RUU ini dapat diselesaikan dalam satu atau dua hari," tegas Asep.
