13 Perguruan Tinggi Bersatu dalam Konsorsium Peduli Kependudukan untuk Pembangunan Berkelanjutan 2030

Sebanyak 13 perguruan tinggi terlibat dalam Konsorsium Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK), sebuah kerja sama dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), untuk mengatasi permasalahan kependudukan di Indonesia.

Cekricek.id, Jakarta - Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) secara resmi mengumumkan pendirian Konsorsium Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK). Konsorsium ini melibatkan 13 perguruan tinggi ternama di Indonesia dan bertujuan untuk mengatasi permasalahan kependudukan di negara ini, yang merupakan langkah penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 serta Indonesia Emas pada tahun 2045.

Universitas Sebelas Maret, Universitas Hasanuddin, Universitas Sumatera Utara, Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Airlangga, Universitas Padjadjaran, Universitas Mulawarman, Universitas Udayana, Universitas Negeri Padang, dan Universitas Tadulako merupakan 13 perguruan tinggi yang terlibat dalam konsorsium ini.

Menurut Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Nizam, perguruan tinggi memegang peran vital dalam mengintegrasikan berbagai program yang berdampak pada masyarakat.

Salah satu program yang menjadi fokus adalah program kependudukan. Nizam menjelaskan bahwa perguruan tinggi menjadi pusat yang menyatukan berbagai program tersebut sehingga dapat bersinergi dan memberikan dampak yang luas kepada masyarakat.

Dalam keterangan tertulisnya di Jakarta pada Rabu, 19 Juli 2023, Nizam juga menyampaikan bahwa kehadiran perguruan tinggi memiliki peran yang sangat penting sebagai sumber kemajuan bangsa dan negara, memberikan manfaat serta kabar baik kepada masyarakat luas.

Perguruan tinggi telah memberikan kontribusi nyata dalam membantu pemerintah mengatasi permasalahan kependudukan di Indonesia. Melalui semangat dan program-program Kampus Merdeka serta kemitraan dalam riset dan pengembangan, banyak program kependudukan yang telah dijalankan oleh perguruan tinggi.

Nizam menambahkan, "Selama ini, melalui semangat dan program-program Kampus Merdeka serta kemitraan dalam riset dan pengembangan, misalnya melalui Kedaireka dan Matching Fund, sudah banyak program kependudukan yang kita selenggarakan bersama."

Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, menyatakan bahwa peluncuran Konsorsium Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan bertujuan untuk membantu dalam pelaksanaan program pembangunan sumber daya manusia Indonesia Emas 2045.

Saat ini, BKKBN sedang fokus pada penurunan angka stunting dan persiapan menghadapi bonus demografi di Indonesia. Untuk melaksanakan program ini, dibutuhkan peran aktif perguruan tinggi dalam menyukseskan program-program tersebut.

Kolaborasi dengan perguruan tinggi dapat dilakukan melalui pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan magang dengan fokus pada penanganan stunting dan bonus demografi.

Suprayoga Hadi dari Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia juga menyatakan bahwa pemerintah memerlukan dukungan dan kolaborasi dari perguruan tinggi dalam percepatan penurunan angka stunting dan penghapusan kemiskinan.

Dengan fokus pada penelitian, perguruan tinggi dapat menemukan akar permasalahan stunting dan kemiskinan ekstrem serta menyusun strategi efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Bonivasius Prasetya Ichtiarto, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk, BKKBN, menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan perguruan tinggi. Melalui Konsorsium Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan, perguruan tinggi memiliki peran nyata dalam membantu pemerintah melaksanakan berbagai program yang mendukung penurunan angka stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui program kajian maupun inovasi.

Bonivasius juga menambahkan, "Selain itu, dalam penurunan angka stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem, kami tidak terlepas dari MBKM karena itu menjadi bagian yang sangat terlihat nyata, misalnya dengan KKN Tematik, program kemanusiaan lapangan. Itu sangat nyata dampaknya jika dikaitkan dengan dua program utama."

Satya Sananugraha, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, berharap perguruan tinggi dapat berperan aktif dalam pembangunan berwawasan kependudukan melalui penelitian, pengembangan, pengabdian masyarakat, dan pemberdayaan yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa.

Satya berujar, "Saya berharap perguruan tinggi bisa mendukung upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 serta mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan 2030 dan pembangunan kependudukan melalui sinergitas dengan melibatkan seluruh segenap komponen bangsa lainnya."