Reforma Agraria di bawah kepemimpinan Menko Airlangga Hartarto menjadi pilar pemulihan ekonomi Indonesia dan strategi utama dalam mengurangi kemiskinan ekstrem. Temukan bagaimana program ini mempengaruhi masa depan ekonomi nasional.
Cekricek.id, Jakarta - Kenaikan ekonomi nasional yang mencapai 5,17% pada triwulan kedua 2023 menjadi tanda positif bagi masa depan perekonomian Indonesia. Lebih menggembirakan, Juli 2023 melihat Indonesia kembali masuk dalam jajaran negara dengan status "upper middle income", dengan Pendapatan Nasional Bruto (GNI) per kapita sebesar US$4.580.
Dengan optimisme ini, diperkirakan pada akhir tahun mendatang, GNI per kapita bisa menyentuh angka US$5.500. Meskipun net ekspor sempat merosot, namun pendorong utama pertumbuhan ekonomi datang dari konsumsi rumah tangga dan investasi.
Dalam lanskap sosial ekonomi ini, angka kemiskinan ekstrem juga menunjukkan penurunan, dengan hanya 1,12% penduduk pada Maret 2023.
Menanggapi hal ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat meresmikan acara Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2023 mengatakan, "Capaian-capaian ekonomi ini menjadi pijakan kuat untuk meraih sasaran pembangunan ke depan. Ini bukan hanya soal angka, tetapi bagaimana memastikan pertumbuhan ekonomi memberikan keadilan dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat.”
Reforma Agraria, sebagai program inti pemerintah, menjadi sorotan utama Menko Airlangga. Dia menjelaskan pentingnya Reforma Agraria sebagai pendukung utama pemulihan ekonomi, khususnya dalam penataan aset melalui program redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang menjadi dasar modal usaha.
Menjelaskan lebih lanjut, Menko Airlangga menambahkan, "Reforma Agraria tidak hanya mengatur aset, tetapi juga membawa dampak langsung dalam memperkuat ekonomi masyarakat, khususnya bagi masyarakat di pedesaan, para petani, pekebun, serta nelayan di daerah pesisir. Ini menjadi instrumen efektif dalam memerangi kemiskinan ekstrem dan mendukung pertumbuhan usaha rakyat.”
Mengutip instruksi dari Presiden Joko Widodo di GTRA Summit 2022, Menko Airlangga menegaskan perlunya kerjasama dan sinergi antara pejabat pusat, daerah, dan lembaga pemerintah dalam implementasi Reforma Agraria.
Mengakhiri kata-katanya, Menko Airlangga mengajak Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kolaborasi. Dia juga menekankan pentingnya kepala daerah berperan aktif, terutama dalam menjadikan Reforma Agraria sebagai program unggulan daerah dalam rencana kerja pembangunan setempat.
Sebagai penutup, Menko Airlangga menyoroti kebutuhan alokasi APBD yang mendukung pelaksanaan Reforma Agraria, menyatakan, “Ini adalah kunci dari semua upaya kita.”
