Apa Itu Manifest Gabungan Politik Indonesia (GAPI)?
Manifest Gabungan Politik Indonesia (GAPI) adalah hasil keputusan Konferensi GAPI pada 19—20 September 1939 untuk menyikapi keadaan nasional dan internasional.
Di Hindia Belanda, Pemerintah Kolonial telah menolak Petisi Soetardjo pada 1936 yang menghendaki kerja sama antara Pemerintah Negeri Belanda dengan organisasi pergerakan nasional untuk persiapan kemerdekaan Indonesia dalam waktu 10 tahun ke depan.
Di luar negeri, Jepang mulai menyusun kekuatan untuk memperluas wilayah pencarian bahan baku industri ke Asia Tenggara. Manifest GAPI memuat tiga poin pokok.
Poin pertama adalah perlunya pembentukan sebuah parlemen yang sejati bagi rakyat Indonesia. GAPI menilai Volksraad, parlemen ketika itu, bukan perwujudan parlemen yang hakiki.
Poin ini sebenarnya penegasan dari strategi politik GAPI untuk memerdekakan Indonesia. Strategi ini disebut Indonesia Berparlemen dan diajukan pada 4 Juli 1939.
Poin kedua menyangkut kerja sama antara rakyat Indonesia dengan Pemerintah Hindia Belanda dalam menghadapi kemungkinan ekspansi Jepang beserta ideologi fasisme.
GAPI berjanji akan membantu melawan Jepang jika Pemerintah Hindia Belanda mengabulkan tuntutan Indonesia Berparlemen.
GAPI adalah federasi nasional dari partai dan organisasi pergerakan nasional yang beraliran nasionalis. Oleh karena itu, GAPI yakin mampu memobilisasi massa untuk mendukung Pemerintah Hindia Belanda.
Poin ketiga berisi penegasan bahwa anggota GAPI tidak akan bertindak di luar garis kebijakan GAPI. Sikap resmi Pemerintah Negeri Belanda keluar pada 10 Februari 1940.
Mereka menolak poin pertama dan kedua Manifest GAPI.
Poin ketiga tidak memperoleh tanggapan karena tidak menyangkut hubungan antara kelompok Nasionalis Indonesia dengan Pemerintah Hindia Belanda.
Referensi: Kamus Sejarah Indonesia.
