Cekricek, Pesisir Selatan - Pelayanan kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan menjadi pokok bahasan utama saat Bupati Hendrajoni melakukan audiensi dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, di Jakarta, Kamis (31/7/2025).
Dalam kesempatan itu, Hendrajoni menyampaikan kebutuhan strategis untuk pemerataan dan peningkatan fasilitas kesehatan, mulai dari pembangunan Puskesmas baru, Puskesmas Pembantu (Pustu), renovasi Pustu, hingga pemenuhan alat kesehatan di fasilitas pelayanan dasar.
“Kami berharap dukungan penuh dari Kementerian Kesehatan agar pelayanan kesehatan di Pesisir Selatan semakin merata dan berkualitas, terutama di daerah terpencil dan rawan bencana,” ujar Hendrajoni.
Audiensi turut dihadiri Wali Kota Pariaman Yota Balad dan Wakil Wali Kota Sawahlunto. Dari pihak Pemkab Pesisir Selatan, hadir Kepala Dinas Kesehatan Agustina Rahmadani, S.ST, MM, Direktur RSUD Dr. M. Zein Painan dr. Muhammad Fahriza SA, MARS, serta sejumlah pejabat terkait.
Menkes Budi Gunadi Sadikin menerima langsung usulan tersebut, didampingi jajaran pejabat eselon, antara lain Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas, SAM bidang Ekokes, Sesditjen Kesmas, Kepala Roren, Kepala Puskriskes, dan tim perencanaan program serta sarpras kesehatan primer.
Kepala Dinas Kesehatan Pesisir Selatan, Agustina Rahmadani, menegaskan pentingnya pemerataan layanan kesehatan.
“Kita ingin memastikan setiap warga Pesisir Selatan mendapatkan layanan kesehatan yang layak tanpa terkendala jarak dan keterbatasan sarana,” ungkapnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Menkes atas kesediaannya mendengarkan langsung aspirasi daerah.
"Kami sangat mengapresiasi waktu dan perhatian yang diberikan oleh Bapak Menteri dan jajaran. Mudah-mudahan usulan ini bisa segera ditindaklanjuti dalam bentuk dukungan anggaran dan program," ujarnya.
Baca Juga: BPBD Pesisir Selatan Selamatkan 2 Pelajar yang Terjebak di Seberang Sungai Lubuak Cubadak
Pertemuan ini memperkuat komitmen Pemkab Pesisir Selatan untuk meningkatkan pelayanan primer yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. (*)
