COP 30 Indonesia Bahas Gas Rumah Kaca dan Krisis Deforestasi

Musim panas tahun 2023 mencatatkan rekor sebagai musim panas terpanas sejak pencatatan global dimulai pada tahun 1880, menurut data dari NASA. Fenomena El Niño dan dampak pemanasan global menjadi faktor utama kenaikan suhu ini.

Ilustrasi. [Canva]

Cekricek.id, Jakarta - Isu deforestasi dan gas rumah kaca menjadi sorotan utama menjelang COP 30 Indonesia di Brasil. Dalam workshop jurnalis yang digelar SIEJ, para pakar dan aktivis menekankan perlunya strategi yang lebih ilmiah dan konsisten dalam kebijakan iklim nasional.

Kuki Soedjackmoen, Direktur Eksekutif Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID), menjelaskan pentingnya memahami dampak gas rumah kaca seperti metana (CH₄) dan dinitrogen oksida (N₂O) yang efek pemanasannya jauh lebih besar daripada karbon dioksida (CO₂).

“Kalau kita bicara pemanasan global itu ada namanya global warming potential… penyerapannya pun harus diperlakukan dengan pendekatan yang berbeda,” katanya.

Dari Greenpeace Indonesia, Syahrul Fitra menyoroti inkonsistensi data deforestasi pemerintah.
“Kita tidak bisa terus mengejar pertumbuhan ekonomi dengan menghancurkan hutan. Deforestasi bukan bencana alami, tapi hasil dari perencanaan yang keliru,” tegasnya.

Ia mendesak agar target global menghentikan deforestasi pada 2030 menjadi landasan utama dalam kerangka AFOLU di COP 30.

Sementara itu, Cindy Julianti dari Working Group ICCA Indonesia menekankan keterkaitan antara krisis iklim dan keanekaragaman hayati. Ia mendorong penguatan nature-based solutions serta keterbukaan dalam pengembangan insentif ekonomi berbasis ekosistem.

Baca Juga: Es Antartika Barat Mencair, Ancaman Baru Pemanasan Global

Dengan berbagai masukan tersebut, COP 30 diharapkan menjadi forum penting untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan kebijakan iklim Indonesia. (*)

Baca Juga

Vinicius Junior (Foto: Ist)
Vinicius Junior Ajukan Permintaan Gaji Fantastis ke Real Madrid
Hujan Tak Halangi Semangat Peringatan Hari Pramuka ke-62 di SMPN 1 Padang Panjang
Pramuka Wajib di Sekolah, Mendikdasmen: Demi Bentuk Karakter Murid
Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin (Foto: Ist)
Silatnas FKUB 2025 Dorong Indonesia Emas Lewat Kerukunan Umat
Ahli hak asasi manusia PBB telah menyerukan reformasi besar-besaran dalam sistem keadilan pidana AS untuk melawan rasisme sistemik, mengutip kesaksian bahwa wanita kulit hitam yang dipenjara telah dirantai saat melahirkan, sementara narapidana pria dipaksa bekerja dalam kondisi "seperti perkebunan".
Enam Narapidana Terima Amnesti Narapidana Lapas Padang 2025
Berita terbaru hari ini: Cara Hemat listrik
Tarif Listrik Agustus 2025 Tetap, Pemerintah Pastikan Tak Ada Kenaikan
13 Provinsi di Indonesia Capai Angka Kemiskinan Ekstrem Mendekati Nol Persen
Angka Kemiskinan Indonesia Turun Jadi 23,85 Juta Jiwa per Maret 2025