Pekanbaru, Cekricek.id - Gubernur Riau, Edy Natar Nasution, mengumpulkan para pemimpin perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Riau, Rabu (24/1/2024) di Gedung Daerah Balai Serindit. Pertemuan ini dilakukan untuk membahas konflik lahan yang terus berlangsung antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat. Gubernur berharap dapat menemukan solusi yang dapat mengatasi masalah agraria yang semakin meruncing.
Acara tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kementerian Pertanian, Prayudi Syamsuri, serta bupati/wali kota, forkopimda, organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, lembaga adat, badan pertanahan, dan pemangku kepentingan lainnya.
Dalam arahannya, Gubri Edy Nasution menyebutkan bahwa konflik lahan di Riau dipicu oleh beberapa faktor. Pertama, terdapat klaim lahan oleh masyarakat, kelompok tani, dan koperasi di dalam sejumlah area IUP, HGU, HTI, dan kawasan hutan. Kedua, masyarakat adat mengklaim tanah ulayat di dalam sebagian areal IUP, HGU, HTI, dan kawasan hutan.
Selain itu, ada konflik terkait tuntutan masyarakat agar perusahaan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar (minimal 20 persen dari total areal yang diusahakan/IUP-nya). Juga, masih banyak perjanjian kemitraan atau kerjasama antara perusahaan dan masyarakat yang belum terealisasi.
Faktor lain mencakup izin lokasi yang telah berakhir, namun perusahaan belum mengurus perizinan perkebunan lainnya, serta tuntutan pengembalian lahan masyarakat terhadap tanah yang sedang dalam proses perpanjangan HGU. Terakhir, beberapa perusahaan perkebunan dan kebun masyarakat berada di dalam kawasan hutan.
"Alasan kita berkumpul pagi ini adalah merespons keluhan masyarakat terkait rasa ketidakadilan di sekitar perusahaan," ungkap Gubri.
Gubri Edy Nasution menyebut, Riau merupakan provinsi dengan luas perkebunan sawit terbesar di Indonesia, namun belum sepenuhnya memberikan dampak baik bagi masyarakat disekitar (perusahaan kelapa sawit), dan bahkan tidak sedikit yang memiliki konflik.
"Terkait konflik ini, pentingnya peran kepala daerah untuk ikut membantu menyelesaikan persoalan konflik dengan cara yang seadil-adilnya, agar tercipta sebuah keadilan di tengah masyarakat, sekaligus juga ada sebuah kepastian di lingkungan para pelaku usaha," jelasnya.
Baca juga: Harga Sawit Mitra Plasma di Riau Naik Pekan Ini, Ini Daftar Harganya
Dari hasil rapat tersebut, Gubri Edy Nasution mengatakan, masih banyak persoalan perkebunan sawit di Riau yang harus segera ditangani. Untuk itu, dengan adanya pertemuan tersebut, ia berharap dapat memberikan win-win solution atas konflik lahan yang ada di Bumi Lancang Kuning, baik dari perusahaan maupun masyarakat.
Baca Berita Riau Hari Ini setiap hari di Cekricek.id.
