Cekricek.id, Limapuluh Kota - Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, melakukan penertiban pedagang Kelok Sembilan di Kabupaten Limapuluh Kota pada Rabu (4/6/2025). Mahyeldi mendatangi lokasi setelah mendapat informasi mengenai aktivitas perdagangan yang berlangsung di atas Jembatan Kelok Sembilan.
Penertiban dilakukan karena aktivitas perdagangan di atas jembatan berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas dan membahayakan keselamatan pengguna jalan. Pemerintah provinsi menilai praktik berdagang di konstruksi jembatan dapat menimbulkan risiko terhadap struktur bangunan.
"Bapak/Ibu jangan berjualan di sini, itu sudah ada tanda larangan. Ayo, segera pindah jangan di sini, saya minta bangunan ini segera dibongkar. Ini berbahaya, mohon Bapak/Ibu paham ya," tegas Mahyeldi saat berbicara langsung kepada para pedagang dalam keterangan tertulis yang dikutip Cekricek.id Kamis (5/6/2025).
Gubernur menyatakan bahwa praktik berdagang di area Jembatan Kelok Sembilan dapat mengganggu kelancaran transportasi dan berpotensi merusak struktur konstruksi. Mahyeldi menjelaskan bahwa pemerintah provinsi bersama pemerintah daerah telah memberikan peringatan melalui papan larangan yang dipasang di sekitar area jembatan.
Pemerintah provinsi menjelaskan bahwa larangan tersebut diberlakukan berdasarkan pertimbangan keselamatan dan pemeliharaan aset infrastruktur. Jembatan yang selesai dibangun pada 2013 tersebut merupakan bagian dari jaringan transportasi strategis yang membutuhkan pemeliharaan optimal.
"Ini bukan larangan tanpa alasan. Selain membahayakan pengguna jalan, jembatan ini adalah aset strategis dan kebanggaan kita semua. Jangan sampai karena ketidaktertiban, aset kita rusak. Membangun ini tidak mudah, masak menjaga saja kita tidak bisa," ungkap Mahyeldi.
Dalam penertiban pedagang Kelok Sembilan, gubernur menginstruksikan dinas terkait di tingkat provinsi dan kabupaten untuk meningkatkan pengawasan di area tersebut. Langkah ini dimaksudkan untuk mencegah berulangnya aktivitas serupa dan menjaga ketertiban di lokasi strategis.
Proses penertiban berlangsung kondusif tanpa menimbulkan ketegangan atau konflik fisik. Para pedagang yang terdampak menunjukkan sikap kooperatif dengan menyatakan kesediaan mengikuti arahan pemerintah. Mereka memberikan komitmen untuk melakukan pembongkaran lapak secara mandiri dalam waktu dekat.
Jembatan Kelok Sembilan merupakan infrastruktur vital yang menghubungkan Sumatera Barat dengan Provinsi Riau. Jalur strategis ini dilalui ribuan kendaraan setiap harinya, sehingga keberadaan pedagang di atas konstruksi jembatan dinilai sangat berisiko terhadap keselamatan dan kelestarian bangunan infrastruktur tersebut.
Tindakan penertiban pedagang Kelok Sembilan mendapat respons beragam dari masyarakat. Sebagian warga memberikan dukungan terhadap langkah pemerintah provinsi, sementara kelompok lain menyoroti keterlambatan penanganan permasalahan yang telah berlangsung bertahun-tahun.
Ardi, warga Kota Padang, kepada Cekricek.id mengatakan, "Gubernur sudah tepat bertindak. Seharusnya Bupati Limapuluh Kota lebih aktif dalam pengawasan area ini." Kelompok yang mendukung penertiban mempertanyakan peran pemerintah kabupaten dalam menjaga ketertiban kawasan Jembatan Kelok Sembilan.
Di sisi lain, Toni, perantau Minang di Jakarta, menyampaikan kritik dengan mengatakan, "Kenapa baru sekarang ditangani? Sudah menjabat periode kedua baru ada tindakan." Kelompok yang mengkritik mempertanyakan efektivitas dan ketepatan waktu penanganan masalah.
Masyarakat berharap penertiban ini bukan merupakan tindakan insidental, melainkan bagian dari program berkelanjutan yang melibatkan seluruh instansi terkait. Permasalahan pedagang di jembatan yang diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Oktober 2013 tersebut telah berlangsung lebih dari satu dekade.
Aktivitas perdagangan di atas jembatan berpotensi memberikan beban struktural tambahan, terutama saat kendaraan berhenti untuk berbelanja. Pemerintah provinsi diharapkan dapat menindaklanjuti penertiban pedagang Kelok Sembilan dengan strategi jangka panjang yang melibatkan koordinasi lintas instansi untuk menjaga fungsi infrastruktur strategis tersebut.
