Cekricek.id, Indramayu - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, menyatakan bahwa pemerintah sedang mempelajari kasus dugaan pelanggaran yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Zaytun, Indramayu, Jawa Barat. Menurut Mahfud, fenomena ini merupakan hal baru, sehingga perlu dipelajari secara mendalam sebelum mengambil tindakan.
"Dalam hal ini, kita harus hati-hati dan tidak boleh bersikap sembarangan tanpa melakukan pendalaman terlebih dahulu. Kita sedang mendalami semua informasi terkait kasus ini," ujar Mahfud dalam keterangan tertulisnya setelah memberikan kuliah umum di Universitas Pasundan (Unpas) Kota Bandung pada Kamis (22/6/2023).
Mahfud juga menyebut bahwa pemerintah masih mendalami dugaan pelanggaran yang terjadi di pondok pesantren yang dipimpin oleh Panji Gumilang tersebut.
"Kita masih melakukan pendalaman terkait adanya pelanggaran di pondok pesantren ini. Siapapun harus taat hukum di seluruh Indonesia. Namun, apakah benar terdapat pelanggaran atau tidak, hal ini masih akan kami dalami lebih lanjut," tambahnya.
Menyikapi pernyataan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, yang menyatakan perbedaan syariat yang diterapkan di Pondok Pesantren Al-Zaytun dengan ajaran Islam secara umum, baik dalam shalat, puasa, maupun haji, Mahfud menyatakan akan melakukan pendalaman lebih lanjut terkait hal ini.
"Kami akan mendalami apakah ada ketidaksesuaian atau tidak. Saat ini kami belum mengetahui di mana sebenarnya permasalahannya. Jika ada pelanggaran hukum, itu merupakan tanggung jawab kami. Namun, jika terkait penyelenggaraan institusi, maka hal ini menjadi wewenang Kementerian Agama. Kami akan menelusuri lebih lanjut," jelasnya.
Mahfud berharap Tim Investigasi yang dipimpin oleh MUI Jawa Barat dapat bekerja dengan baik dan menghasilkan hasil yang diharapkan oleh banyak orang. Pemerintah akan menunggu hasil dari tim ini sebelum mengambil langkah selanjutnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, telah membentuk tim investigasi untuk menangani pro dan kontra terkait kegiatan dan pengajaran di Pondok Pesantren Al-Zaytun, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.
Ridwan menegaskan bahwa tim tersebut terdiri dari unsur pendidikan, aparat penegak hukum, MUI, dan unsur birokrasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia menjamin bahwa tim ini akan bekerja dengan hati-hati, adil, dan terkonfirmasi.
"Kami akan melihat hasilnya. Jika ditemukan pelanggaran fiqih, syariat, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan pelanggaran administrasi, norma hukum di Indonesia, atau tindakan-tindakan lainnya, maka kami dapat mengambil kesimpulan," ungkap Ridwan.
Ridwan menjelaskan bahwa tim investigasi ini akan bekerja selama tujuh hari, dimulai sejak Selasa (20/6/2023). Tujuan dari tim ini adalah merespons kekhawatiran masyarakat serta mengumpulkan data dan fakta yang lengkap terkait Al-Zaytun.
Oleh karena itu, Ridwan meminta pihak Pondok Pesantren Al-Zaytun untuk bersikap kooperatif dengan menerima kehadiran tim investigasi. Ia mencatat bahwa sebelumnya Ponpes Al-Zaytun beberapa kali menolak konfirmasi dari pihak-pihak terkait.
"Yang terpenting bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah melindungi ribuan siswa, jika terindikasi terlibat dalam ideologi yang melanggar hukum, tentunya akan ada upaya-upaya yang tepat dan terukur," tandasnya.
Ridwan menyatakan bahwa saat ini pihaknya belum dapat mengambil keputusan atau tindakan apa pun, karena mereka akan menunggu hasil pemeriksaan dari tim investigasi.
"Kami tidak ingin mengambil keputusan secara emosional tanpa melakukan pengecekan atau verifikasi terlebih dahulu," jelas Ridwan.
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) MUI Bidang Hukum dan HAM, Ikhsan Abdullah, mengungkapkan bahwa Pondok Pesantren Al Zaytun Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, memiliki afiliasi dengan Negara Islam Indonesia (NII).
"Ilmu yang dimiliki oleh MUI menunjukkan dengan jelas bahwa ada indikasi atau keterkaitan dengan gerakan NII. Hal ini sangat jelas," ujar Ikhsan di Gedung Menkopolhukam, Jakarta, pada Rabu (21/6/2023).
Ikhsan menilai bahwa pola rekrutmen dan penghimpunan dana di pondok pesantren ini serupa dengan NII.
"Baik dalam pola rekrutmen maupun pengumpulan atau penarikan dana dari anggota dan masyarakat, semuanya sangat jelas dan tidak dapat disangkal," tandas Ikhsan.
Pondok Pesantren Al-Zaytun didirikan secara resmi oleh Presiden ketiga Republik Indonesia, B.J. Habibie, pada tahun 1999 setelah melalui proses pembangunan sejak 13 Agustus 1996.
Dikutip dari situs resmi al-zaytun.sch.id, Pondok Pesantren Al-Zaytun berada di bawah naungan Yayasan Pesantren Indonesia (YPI).
Visi dan misi pondok pesantren ini adalah meningkatkan kualitas pendidikan umat dengan fokus pada budaya toleransi, perdamaian, dan mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, dan manusiawi.
Pondok Pesantren Al-Zaytun bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki keyakinan yang kuat terhadap Allah dan Syariat-Nya, bersatu dalam tauhid, berakhlak mulia, memiliki pengetahuan yang luas, dan memiliki keterampilan tinggi sehingga mereka siap dan mampu berkontribusi secara dinamis dalam lingkungan negara, bangsa, dan masyarakat internasional dengan kesejahteraan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.
