Cekricek.id, Jakarta - Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), menjadi sorotan setelah menggunakan mandor asing atau bule untuk membangun Istana Presiden di Ibu Kota Negara (IKN). Kabar ini diungkapkan oleh Luhut saat rapat bersama Badan Anggaran DPR RI di Gedung DPR RI, pada Jumat (9/6/23).
Dilansir Suara.com, alasan penggunaan mandor tersebut adalah karena Luhut menganggap kualitas pekerjaan dan bangunan sebagai kunci utama. Luhut tidak ingin Istana Presiden di IKN, yang terletak di Kalimantan, menjadi tidak menarik. Oleh karena itu, Luhut mengusulkan penggunaan mandor dari luar negeri setelah melaporkannya kepada Presiden Joko Widodo.
"Lapor Pak Presiden, pengawas itu kita dengan terpaksa, dengan segala hormat, kita pakai bule-bule untuk menjaga kualitas. Supaya jangan nanti Istana Presiden itu jadi, tapi kualitasnya tidak bagus," jelas Luhut dalam kesempatan yang sama.
Pemilihan mandor bule ini dilakukan setelah ditugaskan oleh Presiden Jokowi sebagai Ketua Tim Satuan Tugas Percepatan Investasi IKN. Pernyataan ini menuai kontroversi di berbagai kalangan.
Luhut menekankan pentingnya pengawasan terhadap infrastruktur ini karena pemerintah memiliki target untuk melaksanakan upacara bendera pada 17 Agustus tahun depan di sana. Luhut juga mengakui bahwa telah dilakukan identifikasi terhadap penawaran kepada investor, termasuk skema insentif, model bisnis, rencana pengembangan, dan status tanah di IKN.
Luhut sudah dua kali mengunjungi IKN dan menawarkan proyek investasi kepada beberapa negara asing, termasuk Singapura. Luhut menilai Singapura sangat antusias. Dia juga memastikan bahwa minat investor terhadap pembangunan IKN sangat besar. Salah satu pakar pengembang dari China juga meminta agar dapat segera berpartisipasi.
Langkah ini diambil karena lahan dan harga di IKN memiliki peran penting dalam pengembangan IKN. Luhut ingin segera mendapatkan perkiraan harga untuk menghitung lahan tersebut.
Untuk mewujudkan pembangunan IKN agar segera dapat digunakan pada tahun 2024 mendatang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan dana sebesar Rp62,27 triliun. Dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa dari anggaran tahun 2020 hingga 2023, telah dikeluarkan dana sebesar Rp36,72 triliun. Basuki juga menjelaskan bahwa sejak tahun 2020 hingga Maret 2023, progres pembangunan IKN mencapai 29,37%.
Dari progres pembangunan tersebut, terdapat 39 paket pekerjaan senilai Rp24,16 triliun. Sisanya, yaitu 37 paket dengan total Rp21,41 triliun.
Baca juga: Seorang Gadis Inggris Berusia 11 Tahun Tewas Ditembak di Prancis
"Jadi, total kami menghitung untuk pembangunan IKN dari tahun 2020 hingga 2024 adalah sekitar Rp62,27 triliun dengan 76 paket pekerjaan," jelas Basuki dalam Rapat Kerja Bersama Komisi V DPR RI, pada Rabu (7/6).
