Cekricek.id, Jakarta - Pondok Pesantren Al-Zaytun tengah menghadapi polemik yang berhubungan dengan kegiatan dan tindakan di dalamnya. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan bahwa terdapat tiga tindakan yang akan diambil dalam penanganan masalah ini, yakni tindakan pidana, administrasi, serta upaya untuk menjaga ketertiban sosial dan keamanan.
Menurut Mahfud, dalam keterangan tertulis yang diberikan usai rapat terbatas dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Jakarta pada Sabtu (24/6/2023), "Jadi tiga tindakan ya, pidana, administrasi, serta tertib sosial dan keamanan."
Meski Mahfud tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai dugaan tindak pidana yang terjadi di Al-Zaytun, namun dia menyebutkan bahwa penanganan dugaan tindak pidana tersebut akan diserahkan kepada kepolisian.
Selain itu, tindakan kedua yang akan diambil adalah memberikan sanksi administrasi kepada Pondok Pesantren Al-Zaytun, yang juga melibatkan lembaga pendidikan hingga tingkat perguruan tinggi.
Tindakan ketiga yang ditegaskan adalah menjaga ketertiban dan keamanan selama proses penanganan polemik Al-Zaytun berlangsung. Dalam hal ini, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
"Tindakan yang ketiga ini menjadi tugas Kang Emil (Ridwan Kamil) sebagai gubernur bersama Kabinda, Polda, Kesbang, TNI, dan sebagainya di Jawa Barat, yaitu menjaga suasana kondusif, ketertiban sosial, dan keamanan," tambah Mahfud.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menyatakan bahwa rapat terbatas dengan Menko Polhukam bertujuan untuk memberikan laporan dan rekomendasi terkait masalah ini.
"Kami melaporkan progres dari tim Investigasi yang kami bentuk sebagai gubernur yang melakukan investigasi dua arah, melakukan wawancara langsung kepada yang bersangkutan, serta tim dari Al-Zaytun dan melakukan penggalian data lapangan terkait apa yang menyertai permasalahan ini," ungkap Ridwan Kamil.
Gubernur yang akrab disapa Kang Emil tersebut menegaskan bahwa laporan yang disampaikannya juga dilengkapi dengan rekomendasi untuk penanganan masalah Al-Zaytun.
"Kemudian sudah disampaikan rekomendasi-rekomendasi yang tentu berdampak pada aspek hukum, aspek administrasi, dan aspek keamanan sosial di wilayah Indramayu di Jawa Barat," jelasnya.
Ridwan Kamil menyatakan bahwa dalam waktu dekat, Menko Polhukam akan segera menindaklanjuti laporan dan rekomendasi yang telah disampaikan oleh timnya.
Meskipun tidak secara detail menjelaskan bagaimana penanganan polemik tersebut, Ridwan Kamil memberikan petunjuk bahwa penanganan tersebut akan sesuai dengan harapan masyarakat.
Baca juga: Ini Komentar Menkopolhukam Mahfud MD Terkait Polemik Pondok Pesantren Al-Zaytun
"Insyaallah, penanganannya akan sesuai dengan harapan masyarakat, namun tentu saja dengan kehati-hatian karena melibatkan aspek hukum, administrasi, dan sumber daya manusia anak-anak bangsa yang sedang belajar di sana. Oleh karena itu, kita harus memikirkan solusi terbaik terhadap situasi ini," tandas Ridwan Kamil.
