Cekricek.id - Meta Platforms telah memulai proses untuk mengakhiri akses berita di Facebook dan Instagram bagi semua pengguna di Kanada. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap undang-undang yang mengharuskan raksasa internet membayar penerbit berita.
Pemerintah Kanada dengan cepat mengutuk langkah ini sebagai "tidak bertanggung jawab," dan menyatakan bahwa dunia sedang mengawasi proses ini di Kanada.
Undang-Undang Berita Online, yang disahkan oleh parlemen Kanada, akan memaksa platform seperti Google milik Alphabet dan Meta untuk bernegosiasi dengan penerbit berita Kanada untuk konten mereka.
"Media berita dengan sukarela berbagi konten di Facebook dan Instagram untuk memperluas audiens dan membantu garis bawah mereka," kata Rachel Curran, kepala kebijakan publik Meta di Kanada.
Menteri Warisan Kanada, Pascale St-Onge, yang mengurus urusan pemerintah dengan Meta, menyatakan pada hari Selasa: "Ini tidak bertanggung jawab."
"Lebih baik mereka memblokir pengguna dari mengakses berita berkualitas dan lokal daripada membayar bagian yang adil kepada organisasi berita," kata St-Onge.
Kampanye melawan hukum ini, yang merupakan bagian dari tren global untuk membuat perusahaan teknologi membayar berita, telah membuat Meta dan Google mengatakan pada Juni bahwa mereka akan memblokir akses berita di negara tersebut.
CBC, siaran publik Kanada, juga menyebut langkah Meta tidak bertanggung jawab dan "penyalahgunaan kekuatan pasar mereka."
Hukum Kanada ini mirip dengan hukum Australia yang revolusioner yang disahkan pada 2021 dan telah memicu ancaman dari Google dan Facebook untuk mengurangi layanan mereka.
Namun, mengenai hukum Kanada, Google berpendapat bahwa itu lebih luas daripada yang diberlakukan di Australia dan Eropa karena menetapkan harga pada tautan berita yang ditampilkan dalam hasil pencarian dan dapat diterapkan pada outlet yang tidak memproduksi berita.
Meta mengatakan bahwa tautan ke artikel berita kurang dari 3% dari konten di feed pengguna dan berpendapat bahwa berita tidak memiliki nilai ekonomi.
Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, mengatakan pada Mei bahwa argumen semacam itu cacat dan "berbahaya bagi demokrasi kita, bagi ekonomi kita."
