Cekricek.id, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya meningkatkan akses keuangan masyarakat di perdesaan melalui program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI). Program ini bertujuan untuk mempercepat pengembangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Pada hari Kamis (22/6/2023), Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan bahwa program EKI merupakan langkah progresif yang berbeda dengan program sebelumnya. Program ini tidak hanya melibatkan event-event sekali selesai, tetapi juga memberikan pendampingan mulai dari pra-inkubasi, inkubasi, hingga pasca-inkubasi.
Dilansir Infopublik, Friderica menjelaskan bahwa program EKI di perdesaan akan memanfaatkan potensi alam, budaya, sosial, dan finansial yang ada di perdesaan dengan memastikan akses keuangan dari berbagai sektor jasa keuangan seperti perbankan, asuransi, dan pasar modal.
Program EKI akan melibatkan peran berbagai pemangku kepentingan di daerah, termasuk Pemerintah Daerah, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Desa, OJK, dan Bank Indonesia. Mereka akan menyediakan berbagai layanan dan produk dari lembaga jasa keuangan, seperti program Rekening Pelajar (Kejar), program Laku Pandai, KUR, UMMI, pendanaan kolektif melalui keamanan (SCF), Dana Pensiun, Fintech P2P, dan QRIS.
Program EKI ini juga akan digunakan oleh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di seluruh Indonesia. Saat ini, TPAKD sudah mencapai 494 di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
Friderica menjelaskan bahwa Sumatera Barat dipilih sebagai wilayah kick-off EKI berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2022. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa tingkat literasi dan inklusi keuangan di Provinsi Sumatera Barat masih di bawah angka nasional. Oleh karena itu, program EKI diharapkan dapat mendorong peningkatan akses keuangan bagi masyarakat di provinsi ini.
Selain itu, TPAKD Provinsi Sumatera Barat saat ini juga memiliki program "Nagari Naik Kelas" yang fokus pada peningkatan dimensi ekonomi melalui pembukaan akses perbankan dan kredit/pembiayaan bagi masyarakat di Nagari Tertinggal. Dengan adanya program EKI, diharapkan pemerataan akses keuangan bagi masyarakat di Provinsi Sumatera Barat dapat terwujud.
Program EKI juga mencakup program Desaku Cakap Keuangan, yang merupakan penyediaan edukasi keuangan komprehensif di masyarakat desa. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat desa tentang lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan konvensional dan syariah melalui pelatihan dan edukasi oleh perangkat desa.
Program Desaku Cakap Keuangan merupakan kerjasama antara OJK, Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/Kota melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Kegiatan kick-off EKI dilaksanakan di Nagari Sumpur, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Tanah Datar Eka Putra, Kepala Biro Perekonomian Provinsi Sumbar Ria Wijayanti, Kapolda Sumbar Inspektur Jendral Polisi Suharyono, Kepala Perwakilan BI Sumbar Endang Kurnia Saputra, serta perwakilan Lembaga Jasa Keuangan di Sumbar.
Program EKI di desa Nagari Sumpur akan dilaksanakan secara berkelanjutan dari Juni hingga November 2023. Program ini diikuti oleh 225 orang dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk petani, perempuan, nelayan, UMKM, dan pelajar.
Tahapan optimalisasi potensi desa dalam program EKI meliputi tahap pra-inkubasi, tahap inkubasi, dan tahap pasca-inkubasi. Pada tahap pra-inkubasi, akan dilakukan identifikasi dan pemetaan potensi desa pada Juni 2023. Tahap inkubasi akan melibatkan pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan mulai dari akhir Juni 2023 hingga Oktober 2023 oleh berbagai pihak terkait. Sedangkan tahap pasca-inkubasi diharapkan masyarakat desa sudah mampu menggunakan berbagai produk keuangan secara optimal. Identifikasi hasil pelatihan dan pendampingan akan dilakukan pada November 2023 untuk mengukur peningkatan inklusi keuangan pada masyarakat desa.
Melalui tiga tahapan ini, program EKI diharapkan dapat membangun peningkatan inklusi keuangan secara optimal dan terukur, sehingga tujuan pengembangan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.
