Cekricek.id - Anggota Kongres Amerika Serikat dari kedua kubu partai politik terus mempertanyakan dasar hukum serangan militer yang diperintahkan Presiden Donald Trump terhadap fasilitas nuklir Iran. Kritik tersebut muncul setelah militer AS menyerang tiga lokasi strategis Iran pada Minggu (22/6/2025) pagi.
Dilansir Aljazeera, ketua Senat dari Partai Demokrat, Dick Durbin, mengeluarkan pernyataan keras yang menyebut Trump telah melanggar pembatasan kekuasaan yang ditetapkan dalam konstitusi AS. "Tindakan Presiden Trump dalam membom Iran menempatkan AS di ambang perang yang lebih luas di Timur Tengah, semuanya tanpa persetujuan Kongres yang diwajibkan secara konstitusional," kata Durbin dalam pernyataannya.
Berdasarkan konstitusi Amerika Serikat, hanya Kongres yang memiliki wewenang untuk menyatakan perang. Meski demikian, presiden dapat mengambil tindakan militer sepihak dalam beberapa keadaan tertentu, terutama untuk menangkal ancaman yang akan segera terjadi terhadap kepentingan nasional AS.
Kritik tidak hanya datang dari kubu Demokrat, tetapi juga dari sejumlah anggota Partai Republik yang merupakan basis politik Trump. Perwakilan Thomas Massie menjadi salah satu politisi Republikan yang vokal mengecam serangan tersebut. Massie telah mendesak rekan-rekannya di Kongres untuk memberikan suara pada rancangan undang-undang yang akan menegaskan bahwa setiap tindakan militer terhadap Iran harus mendapat persetujuan Kongres.
Menanggapi kritik tersebut, Trump pada hari Minggu menulis di platform media sosial Truth Social untuk mengkritik Massie sebagai "kekuatan negatif" yang tidak mewakili basis Partai Republik. Massie kemudian merespons dengan nada sinis, "[Trump] hari ini mendeklarasikan Perang terhadap saya sehingga harus ada Undang-Undang Kongres."
Serangan militer AS tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya Israel untuk melumpuhkan program nuklir Iran dalam langkah berisiko tinggi. Aksi ini bertujuan melemahkan musuh lama di tengah ancaman pembalasan Teheran yang berpotensi memicu konflik regional yang lebih luas di Timur Tengah.
Trump dalam pernyataannya di Gedung Putih beberapa jam setelah serangan menyatakan bahwa situs nuklir utama Iran "dihancurkan sepenuhnya" oleh serangan AS. Presiden juga mengancam akan melakukan lebih banyak serangan dan mengatakan Iran menghadapi pilihan antara "perdamaian atau tragedi."
Pemerintah Iran merespons dengan keras melalui Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi yang menyatakan waktu untuk diplomasi telah berlalu. "Negara kami memiliki hak untuk membela diri, AS telah melewati garis merah yang sangat besar," kata Araghchi dalam pernyataan resminya.
Eskalasi konflik ini bermula dari serangkaian serangan mendadak Israel ke sejumlah lokasi di Iran pada 13 Juni 2025. Pejabat Israel menyatakan tindakan tersebut diperlukan untuk menangkal ancaman langsung bahwa Iran akan membangun senjata nuklir. Iran kemudian membalas dengan serangkaian serangan rudal dan pesawat nirawak terhadap Israel, sementara Israel terus melancarkan serangan ke berbagai lokasi strategis Iran.
Baca juga: Australia Dukung AS Serang Iran: Iran Tidak Boleh Punya Senjata Nuklir
Perdebatan konstitusional ini menambah kompleksitas politik domestik Trump di tengah ketegangan geopolitik yang memanas di Timur Tengah. Kritik bipartisan dari Kongres AS menunjukkan keprihatinan mendalam terhadap potensi konflik regional yang lebih luas akibat serangan Trump Iran.
