Kementerian ATR/BPN menggelar FGD untuk merumuskan Deklarasi GTRA Summit Karimun 2023. Deklarasi ini diharapkan menjadi pedoman kuat bagi pelaksana Reforma Agraria di Indonesia.
Cekricek.id, Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) baru-baru ini menginisiasi sebuah Focus Group Discussion (FGD) untuk merancang Deklarasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit Karimun 2023. Diskusi ini diadakan di Hotel Grand Mercure Jakarta Kemayoran pada Senin, 14 Agustus 2023, dengan Dalu Agung Darmawan, Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, sebagai pemimpin acara.
Deklarasi yang sedang dirancang mencakup dua dari empat tema utama, yakni Kebijakan Penyelesaian Masalah dan Penataan Aset Tanah Transmigrasi serta Kebijakan Penyelesaian Konflik Agraria dan Penataan Aset atas Tanah yang dikuasai oleh BUMN/BUMD dan BMN/BMD.
Dalam pidatonya, Dalu Agung Darmawan menyampaikan bahwa masih ada hambatan dalam mencapai target 9 juta hektare dalam Reforma Agraria, terutama terkait legalisasi aset tanah transmigrasi dan redistribusi tanah dari kawasan hutan yang dilepaskan. "Kita semua merasakannya, diperlukan upaya ekstra untuk mencapainya," ungkapnya.
Mengenai tema tersebut, Darmawan menekankan pentingnya keselarasan pandangan dan pemikiran antar lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Reforma Agraria. Oleh karena itu, penyusunan deklarasi ini dianggap krusial sebagai panduan bagi pelaksana Reforma Agraria. "Isu Reforma Agraria ini kompleks, melibatkan berbagai regulasi dan lembaga. Harapan kita, rumusan deklarasi ini hampir final dan segera bisa disampaikan ke menteri terkait. Pada 30 Agustus, kita berencana menyampaikannya kepada Presiden," jelas Direktur Jenderal Penataan Agraria.
Darmawan berharap, dengan Deklarasi GTRA Summit ini, akan ada dorongan yang lebih kuat bagi pelaksanaan GTRA di tingkat nasional dan regional. "Ini adalah GTRA Summit kedua. Harapannya, ini bukan hanya seremonial, tetapi benar-benar dimanfaatkan dengan maksimal mengingat isu agraria semakin rumit," tutupnya.
Turut hadir dalam acara tersebut antara lain Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo Prijono; Tenaga Ahli Menteri Bidang Reforma Agraria, Arie Yuriwin; Tenaga Ahli Menteri Bidang Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat, Noer Fauzi Rachman; serta pejabat senior dari Direktorat Jenderal Penataan Agraria dan kementerian/lembaga lainnya.
