Cekricek.id, Padang - Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir mendesak perlunya intensifikasi komunikasi dan sosialisasi masif terkait Program BPJS Kesehatan Gratis kepada seluruh warga Kota Padang. Penekanan ini disampaikan dalam pembukaan Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Penyelenggaraan Program BPJS Kesehatan Gratis yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Kota Padang di HW Hotel Padang, Rabu (18/6/2025).

Maigus Nasir mengungkapkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme untuk memperoleh layanan BPJS Kesehatan Gratis. Hal ini terungkap ketika dirinya menghadiri kegiatan Subuh Mubarakah pada akhir pekan lalu. "Hari Minggu kemarin saya menghadiri acara Subuh Mubarakah. Dalam kesempatan tersebut, masih banyak masyarakat yang bertanya kepada saya bagaimana cara mendapatkan BPJS Kesehatan Gratis," kata Maigus Nasir dalam sambutannya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya komunikasi yang dilakukan selama ini belum mencapai hasil optimal. Wawako menegaskan bahwa masih terdapat kesenjangan informasi antara program yang telah dicanangkan pemerintah dengan pemahaman masyarakat di lapangan.

Melalui forum FGD ini, Wakil Wali Kota Padang berharap dapat dirumuskan strategi yang lebih efektif dalam menyampaikan informasi program BPJS Kesehatan Gratis. Sosialisasi yang dilakukan harus mampu menjangkau sasaran yang tepat dan mencapai masyarakat yang benar-benar memerlukan layanan tersebut.

Selain itu, Maigus Nasir juga memberikan arahan kepada jajaran pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan. Ia meminta camat, lurah, hingga Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) untuk lebih aktif mendengarkan aspirasi dan menangani keluhan warga terkait program ini.

"Untuk itu saya juga meminta camat, lurah, hingga RT dan RW agar aktif mendengar dan menindaklanjuti keluhan warga," tegas Maigus Nasir. Ia juga menekankan pentingnya pelaksanaan Musyawarah Kelurahan (Muskel) sebagai wadah untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Baca juga: Bank Muamalat dan BPJS Kesehatan Kerjasama untuk Peningkatan Layanan Kesehatan

FGD yang digelar Dinas Kesehatan Kota Padang ini merupakan bagian dari upaya evaluasi komprehensif terhadap implementasi Program BPJS Kesehatan Gratis. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala dan merumuskan solusi agar program dapat berjalan lebih efektif di masa mendatang.

Panduan lengkap mengenai proses pendaftaran dan aktivasi BPJS Kesehatan untuk bayi baru lahir. Dapatkan informasi penting tentang kewajiban pembayaran iuran dan konsekuensi keterlambatan pendaftaran.

Cekricek.id, Jakarta - Pendaftaran BPJS Kesehatan untuk bayi baru lahir adalah langkah penting yang harus dilakukan oleh orang tua. Proses ini melibatkan pembayaran iuran yang menjadi kewajiban sejak bayi dilahirkan. Status kepesertaan bayi dalam BPJS Kesehatan akan aktif setelah pembayaran iuran dilakukan.

Penting untuk dicatat bahwa keterlambatan dalam mendaftarkan bayi baru lahir lebih dari 28 hari dapat mengakibatkan bayi tidak mendapatkan hak dan manfaat sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Oleh karena itu, segera lakukan pendaftaran dan pembayaran iuran untuk memastikan perlindungan kesehatan terbaik bagi buah hati Anda.

Berikut adalah syarat yang harus dipenuhi untuk mendaftarkan bayi baru lahir dalam BPJS Kesehatan:

1. Surat keterangan lahir dari rumah sakit, puskesmas, bidan, atau akta kelahiran.
2. Kartu JKN-NIS ibu kandung (asli).
3. Surat keterangan lahir dari dokter atau bidan puskesmas, klinik, atau rumah sakit (asli atau fotokopi).
4. Kartu Keluarga orang tua (asli atau fotokopi).
5. Buku rekening tabungan kepala keluarga atau anggota keluarga di dalam KK, dan formulir autodebet pembayaran iuran BPJS Kesehatan bermaterai Rp6.000 (bagi peserta yang belum melakukan autodebet tabungan).
6. Perubahan data bayi maksimal tiga bulan setelah kelahiran, meliputi nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan NIK.

Setelah mempersiapkan semua berkas ini, Anda dapat melakukan pendaftaran BPJS Kesehatan untuk bayi.

Ada tiga cara untuk mendaftarkan bayi baru lahir dalam BPJS Kesehatan:

1. Melalui Mobile Customer Service: Anda dapat mengunjungi mobile customer service pada hari dan jam yang sudah ditentukan dengan membawa berkas syarat yang telah disebutkan di atas. Isikan formulir pendaftaran dengan lengkap, dan ikuti prosedur berikutnya.
2. Melalui Mal Pelayanan Publik: Anda juga dapat berkunjung ke mal pelayanan publik dengan syarat yang sudah disebutkan tadi. Syarat ini diperlukan untuk mengisi data peserta, dalam hal ini bayi yang baru lahir, pada formulir yang telah disediakan.
3. Melalui Kantor Cabang dan Kantor Kabupaten/Kota: Anda juga dapat mengunjungi kantor cabang atau kantor kabupaten/kota BPJS Kesehatan. Hal ini dilakukan dengan mengubah data anggota, membawa persyaratan, dan mengisi formulir yang telah disediakan.

Proses pendaftaran BPJS Kesehatan untuk bayi baru lahir pada dasarnya sama dengan pendaftaran orang dewasa. Namun, semua berkas dan data harus diisi oleh orang tua, sehingga data yang diisi harus benar-benar valid.

Baca juga: Bank Muamalat dan BPJS Kesehatan Kerjasama untuk Peningkatan Layanan Kesehatan

Demikianlah panduan lengkap mengenai pendaftaran dan aktivasi BPJS Kesehatan untuk bayi baru lahir. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat membantu Anda dalam proses pendaftaran.

Cekricek.id, Jakarta - Bank Muamalat Indonesia Tbk dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah menjalin kemitraan strategis untuk memperkuat sektor kesehatan di Indonesia. Kerja sama ini bertujuan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) serta meningkatkan pelayanan kesehatan di seluruh negeri.

Pada tanggal 21 Juni 2023, seremoni penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bank Muamalat dan BPJS Kesehatan dilangsungkan di Jakarta. Acara tersebut dihadiri oleh Direktur Utama Bank Muamalat, Indra Falatehan, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron, serta beberapa perwakilan lainnya.

Dalam konferensi pers yang diadakan pada hari Kamis, 22 Juni 2023, Indra Falatehan menyampaikan bahwa kerja sama ini akan memungkinkan Bank Muamalat untuk memberikan pembiayaan kepada fasilitas kesehatan (faskes) guna membeli peralatan medis yang diperlukan. Selain itu, Bank Muamalat juga akan menyediakan pembiayaan untuk faskes yang ingin melakukan pembangunan atau memperluas fasilitas layanan kesehatan mereka.

"Dengan kemitraan ini, kami berkomitmen untuk mendukung fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, kami juga berharap dapat memperluas pasar dan meningkatkan portofolio pembiayaan Bank Muamalat," kata Indra Falatehan.

Selain perjanjian kerja sama utama, Bank Muamalat dan BPJS Kesehatan juga menandatangani nota kesepahaman resiprokal dalam bidang layanan jasa dan produk perbankan. Hal ini akan memperkuat sinergi antara kedua belah pihak dan memfasilitasi pertumbuhan sektor kesehatan di Indonesia.

Tak hanya itu, Bank Muamalat juga berkomitmen untuk berpartisipasi dalam program Corporate Social Responsibility (CSR) BPJS Kesehatan, yaitu Program Inovasi Pendanaan Masyarakat Peduli JKN (PIPMPJ) senilai Rp100 juta. Melalui Baitulmaal Muamalat (BMM), dana tersebut akan disalurkan untuk mendukung program kesehatan yang dijalankan oleh BPJS Kesehatan.

Sebelumnya, Bank Muamalat dan BPJS Kesehatan telah sukses bekerja sama dalam program pembiayaan syariah Supply Chain Financing (SCF) pada tahun 2018. Program ini bertujuan untuk membantu faskes mitra BPJS Kesehatan dalam mempercepat pembayaran klaim pelayanan kesehatan dengan mengambilalih faktur sebelum jatuh tempo pembayaran.

Baca juga: Pahami Sebelum Beli Polis, Ini Lho Fakta Asuransi Kesehatan

Dengan adanya kerja sama strategis antara Bank Muamalat dan BPJS Kesehatan, diharapkan sektor kesehatan di Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

Cekricek.id, Asuransi Kesehatan - Masyarakat pasti telah mengenal adanya BPJS kesehatan yang bisa menjadi solusi dalam bidang kesehatan. Tapi juga ada asuransi kesehatan, nah apakah kedua hal ini wajib untuk dimiliki oleh setiap masyarakat Indonesia. Sebagaimana mengutip dalam tayangan di channel YouTube lifepal, pada Sabtu (11/3/2023).

Hal ini terkadang masih menjadi tanya-tanya terkait dengan prioritas serta keperluannya sendiri. Maka untuk itu kini akan dijelaskan secara lengkap berkaitan dengan pembedanya. Serta apa saja yang dapat dicover dengan adanya BPJS kesehatan serta asuransi kesehatan itu sendiri.

Sebenarnya entah itu BPJS kesehatan serta asuransi kesehatan swasta sama-sama memiliki manfaat yang serupa. Yaitu dalam hal pemberian pertanggungjawaban untuk pelayanan kesehatan ketika terjadinya resiko medis.

Hanya saja BPJS kesehatan bisa disebut sebagai program wajib yang dimiliki oleh pemerintah. Berbeda halnya dengan asuransi kesehatan swasta bernilai tidak wajib atau opsional.

Selain itu keduanya juga memiliki kelebihan serta kekurangan masing-masing. Contohnya saja BPJS kesehatan dari segi premi atau asuransinya jauh lebih murah. Kemudian hal ini biasanya dibayarkan langsung oleh perusahaan.

Sementara keuntungan ketiga asuransi yang ditangguhkan umumnya menanggung semua penyakit yang dikecualikan banyak asuransi swasta secara umum. Seperti penyakit kanker penyakit hormonal hingga gangguan kejiwaan.

Perlukah Punya Keduanya?

Dari segi kekurangan yakni berupa cakupan pelayanan yang terbatas. Serta adanya metode berjenjang dalam hal pengklaiman asuransi.

Sementara untuk asuransi kesehatan swasta sendiri dari segi keuntungan adalah diantaranya tidak adanya sistem jenjang untuk klaim asuransi. Kedua mampu untuk memberikan tanggungan jika peserta atau nasabahnya ingin ke luar negeri.

Kemudian dari segi kekurangan yakni di antaranya penjaminan ini jadi lebih terbatas. Kemudian dari segi premi yang dibayarkan oleh setiap nasabah menjadi lebih besar jika dibanding dengan BPJS.

Maka untuk itu lantas timbul pertanyaan apakah jika telah memiliki BPJS kesehatan perlukah memiliki asuransi kesehatan swasta lainnya.

Untuk hal ini sendiri sebenarnya bisa disesuaikan dengan anggaran pendapatan yang dimiliki. Tetapi jika sekiranya mampu dari segi finansial tidak ada salahnya untuk mencoba asuransi swasta.

Baca juga: Ini Kanal Layanan BPJS Kesehatan yang Bisa Digunakan

Hal tersebut pun juga tak luput karena adanya sejumlah asuransi kesehatan yang tidak ditanggung pada BPJS kesehatan namun bisa dilakukan pada swasta.

Cekricek.id, BPJS Kesehatan - Kanal Layanan merupakan tempat/media yang dapat digunakan oleh calon peserta atau peserta BPJS Kesehatan (JKN-KIS) dalam melakukan proses administrasi kepesertaan. Dikutip dari halaman resmi BPJS Kesehatan, kanal layanan BPJS Kesehatan berupa pendaftaran peserta, perubahan data peserta, pembayaran iuran, pemberian informasi, penanganan pengaduan, kritik dan saran, yang terdiri dari:

1. Aplikasi Mobile JKN.
2. BPJS Kesehatan Care Center 1500 400.
3. Mobile Customer Service (MCS).
4. Website BPJS Kesehatan.
5. Mall Pelayanan Publik.
6. Kantor Cabang dan Kantor Kabupaten/Kota.
7. Pendaftaran Badan Usaha terintegrasi dengan OSS (Online Single Submission).
8. Portal bersama BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja.

Aplikasi Mobile JKN

Aplikasi Mobile JKN merupakan inovasi untuk kemudahan calon peserta atau peserta JKN-KIS, dengan memanfaatkan teknologi informasi yang dapat diunduh melalui aplikasi Mobile JKN di Google Playstore atau Apps Store.

Fitur-fitur dalam Aplikasi Mobile JKN terdiri dari:

1. Fitur Pendaftaran Peserta: Calon peserta dapat melakukan pendaftaran peserta PBPU dengan memasukkan nomor KTP selanjutnya peserta akan mendapatkan email sesuai yang terdaftar pada Aplikasi Mobile JKN.
2. Fitur Peserta: menampilkan informasi kepesertaan peserta dan anggota keluarganya.
3. Fitur Ubah Data Peserta: menampilkan menu ubah data peserta, meliputi perubahan nomor handphone, alamat email, alamat surat, pindah FKTP dan pindah kelas.
4. Fitur Ketersediaan Tempat Tidur: menampilkan ketersediaan tempat tidur Rumah Sakit sesuai kelas, yang informasi ketersediaannya di update oleh Rumah Sakit.
5. Fitur Obat Yang Ditanggung: menampilkan jenis obat yang ditanggung untuk peserta JKN-KIS, meliputi nama, kandungan dan restriksi obat.
6. Fitur Premi: menampilkan tagihan iuran peserta PBPU dan anggota keluarganya.
7. Fitur Jadwal Tindakan Operasi: menampilkan jadwal operasi peserta sesuai nama dalam Aplikasi Mobile JKN dan dapat mengetahui jadwal operasi di Rumah Sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, informasi jadwal operasi tersebut di update oleh Rumah Sakit.
8. Fitur Pendaftaran Pelayanan: a) menampilkan pendaftaran pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang telah memiliki sistem antrean. b) memberikan penilaian dan masukan terhadap pelayanan yang pernah diterima di FKTP melalui Walk Through Audit (WTA)
9. Fitur Pendaftaran Auto Debit: menampilkan panduan pendaftaran melaui auto debit sesuai channel auto debit Bank yang dipilih peserta.
10. Fitur Pembayaran: menampilkan panduan pembayaran sesuai channel autodebet Bank dan E-Money. Dalam fitur ini dapat melakukan Top up saldo E-Money.
11. Fitur Catatan Pembayaran: menampilkan riwayat pembayaran iuran, denda.
12. Fitur Riwayat Pelayanan: menampilkan histori/riwayat pelayanan yang meliputi diagnosa, keluhan dan terapi yang diberikan oleh fasilitas kesehatan.
13. Fitur Skrining riwayat kesehatan berisi pertanyaan dan pernyataan terkait riwayat kesehatan. Hasil srkining riwayat kesehatan adalah risiko rendah/ sedang/ tinggi untuk penyakit DM Tipe 2, Hipertensi, Ginjal Kronik dan Jantung Koroner, serta rekomendasi yang harus dilakukan peserta berdasarkan hasil skrining riwayat kesehatan. Skrining hanya dapat dilakukan 1 (satu) tahun sekali.
14. Fitur Cek VA: menampilkan nomor Virtual Account peserta.
15. Fitur Info JKN: menampilkan informasi seputar program JKN-KIS terkait manfaat program JKN-KIS persyaratan pendaftaran peserta, hak dan kewajiban serta sanksi- sanksi yang diberlakukan.
16. Fitur Lokasi: Mendeteksi posisi pengguna dan menampilkan lokasi (alamat, telepon dan fax) kantor BPJS Kesehatan, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan.
17. Fitur Pengaduan Keluhan: peserta dapat melakukan pengaduan secara tertulis maupun melalui telepon yang akan tersambung secara otomatis ke BPJS Kesehatan Care Center 1500 400.

Di dalam Aplikasi Mobile JKN juga terdapat fitur Kartu Peserta berupa KIS Digital yang dapat digunakan sebagai identitas peserta pada saat akan menggunakan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan.

Selain itu, juga terdapat fitur artikel kesehatan untuk menambah pengetahuan dan wawasan peserta tentang kesehatan, serta fitur FAQ berupa pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh peserta lengkap dengan penjelasannya.

Cara Download dan Registrasi Aplikasi Mobile JKN

Dengan menggunakan aplikasi Mobile JKN maka kamu akan mendapat kemudahan sebagai berikut:

1. Mendaftar & mengubah data kepesertaan
2. Mengetahui informasi data peserta & keluarga
3. Mengetahui informasi tagihan & pembayaran iuran
4. Mendapatkan pelayanan fasilitas kesehatan (KIS Digital)
5. Menyampaikan pengaduan & permintaan informasi seputar JKN-KIS

Cara Download dan Registrasi Aplikasi Mobile JKN

1. Buka Google Play Store atau App Store lalu instal/ download aplikasi Mobile JKN Pastikan aplikasi didownload dari pengembang BPJS Kesehatan.

2. Setelah terinstall, klik menu Pendaftaran Pengguna:

• Menu Pendaftaran Peserta Baru untuk pendaftaran peserta PBPU/Mandiri
• Menu Login apabila sudah pernah melakukan registrasi di aplikasi Mobile JKN

3. Proses registrasi dengan memasukkan data:

• No Kartu BPJS
• No KTP/NIK
• Tanggal Lahir
• Nama Ibu Kandung
• Password
• Konfirmasi Password
• No. HP
• Email (masukan kode verifikasi)

Lalu klik “Register”

4. Setelah berhasil registrasi, akan muncul kotak dialog seperti gambar disamping. Klik Oke untuk kembali ke halaman login.

5. Masukkan no kartu/ email/ username dan password yang sudah terdaftar serta Captcha yang sesuai dengan gambar Lalu klik Login untuk masuk ke halaman utama apps.

6. Selamat Anda berhasil masuk ke aplikasi Mobile JKN

Baca juga: Hak dan Kewajiban Peserta BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan Care Center 1500 400

BPJS Kesehatan Care Center 1500 400 merupakan media yang dapat diakses oleh calon peserta atau peserta JKN- KIS melalui telepon rumah dan/atau maupun handphone setiap hari (senin s.d. minggu) selama 24 Jam.

Tarif panggilan ke BPJS Kesehatan Care Center 1500 400 adalah tarif lokal jika dari menggunakan telepon rumah/ Kantor (PSTN), atau tarif yang dikenakan masing-masing operator jika menggunakan handphone/telepon selular.

Jenis Layanan BPJS Kesehatan Care Center 1500 400:

1. Informasi seputar program JKN-KIS.
2. Pendaftaran peserta dan penambahan anggota keluarga PBPU.
3. Perubahan data kepesertaan: perubahan FKTP (paling cepat sudah terdaftar 3 bulan dari FKTP sebelumnya), perubahan alamat/domisili, alamat email serta kelas perawatan (paling cepat sudah terdaftar 1 tahun dari kelas perawatan sebelumnya dan dalam status peserta aktif).
4. Informasi data peserta dan keluarganya.
5. Informasi jumlah tagihan iuran.
6. Penyampaian pengaduan, kritik dan saran.
7. Layanan Dokter Consulting. Merupakan layanan konsultasi kesehatan dengan Dokter Umum tanpa dibatasi lama waktu konsultasi. Layanan Dokter Consulting dapat diakses setiap hari mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan 20.00 WIB.
8. Layanan Chat Assistant JKN (CHIKA). Merupakan aktivitas komunikasi untuk pemberian Informasi, Pengaduan, kritik dan saran yang di respon oleh robot/tokoh virtual yang dapat diakses melalui Whatsapp (WA) dan Telegram pada nomor 08118750400 atau Facebook Messenger BPJS Kesehatan.
9. Layanan Voice Interactive JKN (VIKA). Merupakan menu pilihan yang dapat dipilih peserta pada saat menghubungi layanan BPJS Kesehatan Care Center 1500 400 melalui mesin penjawab, untuk melakukan pengecekan status peserta dan tagihan iuran.
10. Layanan Badan Usaha. Merupakan layanan pemberian informasi bagi Badan Usaha yang meliputi cara pendaftaran BU dan panduan penggunaan Elektronik Badan usaha (EDABU).

Mobile Customer Service (MCS)

Mobile Customer Service (MCS) merupakan layanan yang mengusung konsep “jemput bola”, dengan menggunakan kendaraan roda empat yang bersifat mobile untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada peserta JKN-KIS pada daerah yang memiliki akses jauh dari lokasi Kantor Cabang/ Kantor Kabupaten/Kota.

Jenis Layanan dalam Mobile Customer Service (MCS):

1. Informasi seputar program JKN-KIS
2. Pendaftaran peserta PPU, PBPU/BP.
3. Perubahan data kepesertaan PPU, PBPU/BP meliputi: tambah/kurang anggota keluarga, perubahan FKTP, perubahan alamat/domisili, nomor handphone, alamat email serta kelas perawatan.
4. Pencetakkan kartu dan penggantian kartu rusak maupun hilang.
5. Informasi data peserta dan keluarganya.
6. Informasi jumlah tagihan dan pembayaran iuran.
7. Penyampaian pengaduan, kritik dan saran.
8. Informasi Registrasi Aplikasi Mobile JKN.

Website BPJS Kesehatan

Merupakan layanan yang dapat diakses melalui jaringan internet dalam bentuk Website yang dapat diakses pada alamat www.bpjs-kesehatan.go.id.

Jenis Layanan dalam Website BPJS Kesehatan:

1. Registrasi Badan Usaha Peserta PPU Non Penyelenggara Negara.
2. Informasi seputar program JKN-KIS yang terdiri dari panduan layanan bagi peserta JKN-KIS, informasi alamat Kantor Cabang dan Kantor Kabupaten/Kota BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia, informasi Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
3. Fitur Skrining riwayat kesehatan berisi pertanyaan dan pernyataan terkait riwayat kesehatan. Hasil srkining riwayat kesehatan adalah risiko rendah/ sedang/ tinggi untuk penyakit DM Tipe 2, Hipertensi, Ginjal Kronik dan Jantung Koroner, serta rekomendasi yang harus dilakukan peserta berdasarkan hasil skrining riwayat kesehatan. Skrining hanya dapat dilakukan 1 (satu) tahun sekali.
4. Cek informasi iuran.
5. Penyampaian informasi, pengaduan kritik dan saran.

Mall Pelayanan Publik

Mall Pelayanan Publik merupakan aktivitas kegiatan pelayanan administrasi kepesertaan JKN-KIS yang terintegrasi dengan sistem pelayanan publik terpadu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat/Daerah dimana pelayanan satu sama lain terdapat keterkaitan dalam satu lokasi/gedung tertentu, yang dikombinasikan dengan kegiatan jasa dan ekonomi lainnya.

Jenis Layanan dalam Mall Pelayanan Publik:

1. Informasi seputar program JKN-KIS
2. Pendaftaran peserta PPU, PBPU dan BP.
3. Perubahan data kepesertaan meliputi: tambah/ kurang anggota keluarga, perubahan FKTP, perubahan alamat/domisili, nomor handphone, alamat email serta kelas perawatan.
4. Pencetakkan kartu baru dan penggantian kartu rusak maupun hilang.
5. Informasi data peserta dan keluarganya.
6. Informasi jumlah tagihan iuran.
7. Penyampaian pengaduan, kritik dan saran.

Kantor Cabang dan Kantor Kabupaten/Kota

BPJS Kesehatan memiliki 127 Kantor Cabang dan 388 Kantor Kabupaten/Kota yang dapat melayani peserta JKN-KIS di seluruh wilayah di Indonesia, setiap hari Kerja (Senin sampai dengan Jum’at), pukul 08.00 – 15.00 waktu setempat.

Mengenal Lebih Dekat CHIKA (Chat Assistant JKN)

Apa itu CHIKA?

Chika merupakan pelayanan informasi dan pengaduan melalu obrolan (Chatting) yang akan direspons oleh Artificial Intelicence/System.

Apa Saya yang Dapat Dilakukan CHIKA?

Chika dapat melakukan beberapa hal, di ataranya:

1. Memberikan informasi terkait:

• Status kepesertaan dan tagihan iuran BPJS Kesehatan
• Manfaat dan prosedur pelayanan kesehatan Program JKN-KIS
• Prosedur pendaftaran peserta Program JKN-KIS
• Prosedur dan Ketentuan Perubahan data perserta
• Lokasi fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan
• Lokasi Kantor BPJS Kesehatan

2. Pendaftaran dan perubahan data peserta yang terhubung dengan aplikasi Mobile JKN

3. Live Chat dengan BPJS Kesehatan Care Center 1500 400

Baca juga: Kewajiban Pemberi Kerja Mendaftarkan Karyawan BPJS Kesehatan

Bagaimana Cara Menghubungi CHIKA?

Untk menghubungi CHIKA cukup dengan chatting ke nomor 08118750400 melalui aplikasi WhatsApp dan Telegram atau melalu facebook Messenger BPJS Kesehatan.

Cekricek.id, BPJS Kesehatan - Berikut beberapa kewajiban pemberi kerja untuk mendaftarkan karyawan ke menjadi peserta BPJS Kesehatan, sebagaimana dikutip dari halaman resmi BPJS Kesehatan.

1. Mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta JKN-KIS kepada BPJS Kesehatan.

2. Menghitung dan memungut iuran yang menjadi kewajiban pekerjanya melalui pemotongan gaji/ upah pekerja.

3. Membayar dan menyetorkan iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS Kesehatan secara rutin setiap bulan sebelum tanggal 10 (sepuluh).

4. Bertanggung jawab atas Pekerja yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai dengan manfaat yang diberikan oleh BPJS Kesehatan, dalam hal Pemberi kerja belum mendaftarkan dan membayar Iuran bagi Pekerjanya kepada BPJS Kesehatan.

5. Memberikan data mengenai diri, pekerja dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS Kesehatan meliputi:

• Data pekerja berikut anggota keluarganya yang didaftarkan sesuai dengan data pekerja yang dipekerjakan dengan mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP Elektronik;
• Data upah yaitu gaji pokok dan tunjangan Tetap yang dilaporkan sesuai dengan upah yang diterima pekerja.

Baca juga: Hak dan Kewajiban Peserta BPJS Kesehatan

6. Melaporkan perubahan data badan usaha atau badan hukum, meliputi: alamat perusahaan, kepengurusan perusahaan, jenis badan usaha, jumlah pekerja, data pekerja dan keluarganya serta perubahan besarnya upah setiap pekerja, selambatnya 7 (tujuh) hari setelah terjadi perubahan.

Itulah kewajiban pemberi kerja mendaftarkan karyawan BPJS Kesehatan. Semoga bermanfaat.

Cekricek.id, BPJS Kesehatan - Berikut beberapa hak dan kewajiban peserta BPJS Kesehatan dikutip dari halaman resmi BPJS Kesehatan.

Cekricek.id, BPJS Kesehatan - hak dan kewajiban peserta BPJS Kesehatan.

Hak Peserta BPJS Kesehatan

1. Menentukan FKTP yang diinginkan pada saat mendaftar
2. Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban serta prosedur pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Mendapatkan kartu identitas peserta sebagai identitas peserta JKN-KIS untuk memperoleh pelayanan kesehatan.
4. Mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
5. Menyampaikan pengaduan, kritik dan saran baik secara lisan maupun tertulis kepada BPJS Kesehatan.

Kewajiban Peserta BPJS Kesehatan

1. Mendaftarkan diri dan anggota keluarganya sebagai peserta JKN-KIS kepada BPJS Kesehatan.
2. Membayar iuran secara rutin setiap bulan sebelum tanggal 10 (sepuluh).
3. Memberikan data dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar.
4. Melaporkan perubahan data dirinya dan anggota keluarganya, antara lain perubahan golongan, pangkat atau besaran gaji, pernikahan, perceraian, kematian, kelahiran, pindah alamat/ domisili dan pindah fasilitas kesehatan tingkat pertama serta perubahan alamat email dan nomor handphone
5. Menjaga kartu peserta agar tidak rusak, hilang atau dimanfaatkan oleh orang yang tidak berhak.
6. Mentaati prosedur dan ketentuan untuk memperoleh manfaat pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan.

Baca juga: Identitas atau Kartu Peserta BPJS Kesehatan, Jenis dan Cara Mendapatkan

Nah, itulah hak dan kewajiban peserta BPJS Kesehatan. Semoga bermanfaat.

Cekricek.id, BPJS Kesehatan - Identitas peserta BPJS Kesehatan atau JKN-KIS terdiri dari beberapa bentuk. Identitas tersebut merupakan penanda jenis kepesertaan dari pemilik.

Identitas Peserta BPJS Kesehatan atau JKN-KIS

Dikutip dari halaman resmi BPJS Kesehatan, Berikut beberapa identitas peserta BPJS Kesehatan atau JKN-KIS:

Adalah kartu identitas peserta yang dimiliki oleh segmen kepesertaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pejabat Negara, Penerima Pensiun dari PNS, TNI dan POLRI, Veteran serta Perintis Kemerdekaan. Kartu identitas ini tetap dapat digunakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan peserta JKN-KIS.

Merupakan kartu identitas peserta yang diterbitkan sejak BPJS Kesehatan mulai beroperasi Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016. Kartu identitas ini tetap dapat digunakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan peserta JKN-KIS.

Merupakan identitas elektronik (e-ID) peserta era BPJS Kesehatan sampai dengan saat ini. Kartu identitas peserta ini dapat dicetak sendiri oleh peserta atau PIC Badan Usaha. Kartu identitas ini dapat digunakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan peserta JKN- KIS.

Masa berlaku e-ID adalah selama 3 bulan sejak tanggal pencetakan terakhir. Diharapkan peserta segera melapor ke Kantor BPJS Kesehatan untuk diganti dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Kartu Sementara merupakan identitas yang dikeluarkan untuk bayi baru lahir yang belum mempunyai indentitas kependudukan (NIK).

Kartu identitas ini dapat digunakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan peserta JKN- KIS, dengan masa berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal pembayaran iuran pertama. Peserta wajib melaporkan pemutakhiran NIK Bayi Baru Lahir paling lambat 3 (tiga) bulan sejak bayi dilahirkan.

Diharapkan peserta segera melapor ke Kantor BPJS Kesehatan untuk diganti dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Merupakan identitas seluruh jenis peserta JKN-KIS, baik peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) maupun bukan PBI (PPU, PBPU, BP).

Pemegang kartu peserta Askes dan BPJS Kesehatan, apabila terdapat perubahan data pada kartu sebelumnya, kartu rusak atau hilang atau ingin mengganti menjadi Kartu Indonesia Sehat (KIS) baik secara kolektif maupun perorangan dapat ke Kantor BPJS Kesehatan atau Mobile Customer Service (MCS).

Kartu Indonesia Sehat (KIS) Digital/KIS Digital merupakan identitas peserta yang dapat diakses pada aplikasi Mobile JKN melalui media electronic/handphone android/IOS. Kartu identitas digital ini dapat digunakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan peserta JKN-KIS.

Bagaimana Cara Mendapatkan Kartu Peserta BPJS Kesehatan

1. Peserta PBI JK dan Peserta dari penduduk yang di daftarkan oleh Pemerintah Daerah

2. Kartu dapat diperoleh di Kantor Cabang BPJS Kesehatan atau melalui pihak ketiga yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Peserta baru PBPU/BP

a. Kartu peserta dikirimkan ke alamat domisili sesuai dalam pengisian data peserta, selambatnya 6 (enam) hari kerja sejak pembayaran iuran pertama
b. Peserta dapat menggunakan KIS Digital dengan mengunduh aplikasi Mobile JKN sebagai bukti kepesertaan program JKN-KIS.

3. Peserta PPU Penyelenggara Negara. Dilakukan secara perorangan atau secara kolektif melalui PIC satker dari Kementerian/ Lembaga/ Instansi.

4. Peserta PPU Non Penyelenggara Negara. Kartu sementara peserta (e-ID) diterima sejak pembayaran iuran, dan dapat dicetak sendiri melalui PIC HRD/SDM. Selanjutnya selambatnya 3 (tiga) bulan, kartu sementara tersebut diganti dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Bagaimana Jika Kartu Peserta BPJS Kesehatan Hilang

Peserta mengunjungi Kantor BPJS Kesehatan/ Mobile Customer Service (MCS)/Mall pelayanan publik dengan ketentuan:

1. Menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga.
2. Surat pernyataan kehilangan yang ditanda tangani oleh peserta ber materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) atau surat keterangan kehilangan dari Kepolisian.
3. Pengurusan kartu peserta hilang hanya dapat dilakukan oleh anggota keluarga yang namanya tercantum dalam Kartu Keluarga.
4. Penggantian kartu dapat dilakukan oleh anggota keluarga lainnya yang tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dengan menggunakan surat kuasa bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dan Foto Copy KTP Elektronik Peserta.

Baca Juga: Siapa Saja Peserta BPJS Kesehatan atau JKN-KIS?

Bagaimana Jika Kartu Peserta BPJS Kesehatan Rusak?

Peserta mengunjungi Kantor BPJS Kesehatan terdekat/ Mobile Customer Service/Mall pelayanan publik dengan ketentuan:

1. Menyerahkan kartu peserta yang rusak.
2. Menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP Elektronik) atau Kartu Keluarga.
3. Penggantian kartu dapat dilakukan oleh keluarga lainnya yang tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dengan menggunakan surat kuasa bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dan Foto Copy KTP Elektronik Peserta.

Siapa Saja Peserta BPJS Kesehatan atau JKN-KIS (Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat)?

Cekricek.id, BPJS Kesehatan - Peserta BPJS Kesehatan atau JKN-KIS (Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat) adalah Semua penduduk Indonesia WAJIB menjadi peserta JKN-KIS yang dikelola oleh BPJS Kesehatan termasuk orang asing yang telah bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia dan telah membayar iuran.

Jenis Kepesertaan BPJS Kesehatan atau JKN-KIS

Dikutip dari halaman BPJS Kesehatan, Jenis kepesertaan JKN-KIS atau BPJS Kesehatan sebagai berikut:

1. Penerima Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan (PBI-JK)

Penerima Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan (PBI-JK) adalah program Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang iurannya dibayar oleh Pemerintah Pusat melalui APBN dan Pemerintah Daerah melalui APBD.

2. Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non PBI)

Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non PBI) terdiri dari:

a. Pekerja Penerima Upah (PPU)

Pekerja Penerima Upah (PPU) adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah, yang terdiri dari PPU Penyelenggara Negara dan PPU Non Penyelenggara Negara.

1. PPU Penyelenggara   Negara   terdiri dari Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat/ Daerah, PNS yang diperbantukan pada BUMN/BUMD, TNI/PNS TNI, POLRI/PNS POLRI, Pimpinan dan anggota DPRD, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.
2. PPU Non Penyelenggara Negara terdiri dari pegawai pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Swasta

b. Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)

Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri dan pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri yang mampu membayar iuran, antara lain terdiri dari: Notaris, Pengacara, Akuntan, Konsultan Dokter/Bidan, Pedagang/ Penyedia Jasa, Petani/Peternak, Nelayan, Supir, Ojek, Montir dan lain sebagainya.

Baca juga: Apa Pentingnya Program JKN-KIS?

c. Bukan Pekerja (BP)

Bukan Pekerja (BP) adalah setiap orang yang bukan termasuk masyarakat yang didaftarkan dan iurannya dibayar oleh Pemerintah Pusat/ Daerah, PPU serta PBPU, yang terdiri dari: BP Penyelenggara Negara dan BP Non Penyelenggara Negara.

1. BP Penyelenggara Negara terdiri dari Penerima Pensiun (PP) Pejabat Negara, PP PNS Pusat/ Daerah, PP TNI, PP POLRI, Veteran dan Perintis Kemerdekaan.
2. BP Non Penyelenggara Negara terdiri dari Investor, Pemberi Kerja dan BP lain yang mampu membayar iuran.

Siapa Saja Anggota Keluarga yang Ditanggung Sebagai Peserta BPJS Kesehatan atau JKN-KIS?

Anggota keluarga yang ditanggung sebagai Peserta JKN-KIS tergantung pada jenis kepesertaannya sebagai berikut:

1. Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK)

Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Pusat, anggota keluarga yang ditanggung adalah yang didaftarkan oleh Kementerian Kesehatan berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI.

2. Peserta dari penduduk yang di daftarkan oleh Pemerintah Daerah

Peserta dari penduduk yang di daftarkan oleh Pemerintah Daerah iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah, anggota keluarga yang ditanggung adalah yang didaftarkan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

3. Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU)

Anggota keluarga yang ditanggung paling banyak 4 (empat) orang dengan maksimal 3 (tiga) orang anak, meliputi istri/suami yang sah, anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah, dengan kriteria:

a. Tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri;
b. Belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal.

Apabila anak ke-1 (kesatu) sampai dengan anak ke-3 (ketiga) sudah tidak ditanggung, disebabkan karena umur di atas 21 tahun dan tidak melanjutkan sekolah/berusia diatas 25 tahun/sudah bekerja dan memiliki penghasilan sendiri/sudah menikah, maka status anak tersebut dapat digantikan oleh anak berikutnya sesuai dengan urutan kelahiran dengan jumlah maksimal yang ditanggung adalah 3 (tiga) orang anak yang sah.

Selain anggota keluarga sebagaimana dimaksud, bagi peserta PPU dapat mengikut sertakan anggota keluarga yang lain yaitu anak keempat dan seterusnya, orang tua kandung/mertua.

4. Peserta PBPU dan BP meliputi istri/suami yang sah

Peserta PBPU dan BP meliputi istri/suami yang sah adalah seluruh anak dan anggota keluarga lain yang terdapat dalam satu Kartu Keluarga (KK) wajib didaftarkan sebagai peserta JKN-KIS.

Cekricek.id, BPJS Kesehatan - Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) adalah sebuah program yang memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi peserta. Program ini bertujuan untuk memberikan manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan yang dibutuhkan oleh setiap orang untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

JKN-KIS diberikan kepada mereka yang telah membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh Pemerintah. Sebagai sebuah program jaminan kesehatan, JKN-KIS menawarkan layanan kesehatan yang lebih terjangkau dan merata bagi peserta, sehingga memungkinkan mereka untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang baik dan terjamin.

Apa Pentingnya Program JKN-KIS?

Dikutip dari buku Panduan Layanan BPJS Kesehatan, terdapat tiga alasan utama mengapa seseorang harus menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Alasan pertama adalah Protection (Perlindungan), di mana program ini memberikan perlindungan terhadap risiko kesehatan yang dapat dialami oleh peserta.

Alasan kedua adalah Sharing (Gotong Royong), di mana peserta JKN-KIS saling berbagi biaya kesehatan dengan tujuan memberikan akses layanan kesehatan yang lebih merata dan terjangkau bagi semua orang.

Sementara itu, alasan ketiga adalah Compliance (Kepatuhan), yang menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan dan persyaratan yang ditetapkan oleh JKN-KIS, guna memastikan tercapainya manfaat kesehatan yang optimal bagi para peserta.

Dengan adanya JKN-KIS, peserta dapat merasa aman dan terlindungi terhadap risiko kesehatan, serta memperoleh akses layanan kesehatan yang lebih baik dan terjangkau.

1. Protection (Perlindungan)

Tujuan dari Program JKN-KIS adalah memberikan perlindungan kesehatan kepada seluruh peserta program agar mereka dapat memperoleh manfaat jaminan pelayanan kesehatan yang pasti. Dengan adanya program ini, diharapkan masyarakat dapat meningkatkan produktivitasnya dan meningkatkan kesejahteraan. Perlindungan yang diberikan oleh JKN-KIS meliputi perlindungan untuk diri sendiri, keluarga, maupun orang lain, sehingga semua peserta merasa aman dan terlindungi dalam hal kesehatan.

2. Sharing (Gotong Royong)

Konsep Sharing dalam Program JKN-KIS memiliki makna gotong royong yang sejalan dengan budaya bangsa Indonesia. Dalam Program JKN-KIS, setiap peserta yang sehat akan membantu peserta yang sakit melalui konsep bergotong royong.

Dengan taat membayar iuran tepat waktu dan menjaga kesehatan, peserta Program JKN-KIS memiliki rasa kepedulian terhadap sesama, khususnya bagi mereka yang mengalami musibah sakit.

Baca juga: Asuransi Kesehatan Bikin Untung Atau Malah Buntung?

Hal ini memberikan dampak positif bagi masyarakat, di mana setiap orang memegang peran penting dalam membantu sesama dan memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat.

3. Compliance (Patuh)

Compliance adalah Kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang sangat penting dalam mendaftarkan diri dan anggota keluarga menjadi peserta Program JKN-KIS serta dalam mengikuti prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku. Hal ini disebut dengan compliance dan merupakan kewajiban bagi setiap Warga Negara Indonesia.