Sejarah singkat tentang dua figur komunis asal Minangkabau yang dilaporkan oleh Majalah Pandji Poestaka pada era 1930-an. Kisah Djamaloedin dan Saroen mengungkap bagaimana pandangan masyarakat terhadap komunisme berubah seiring waktu.

Cekricek.id - Menilik masa lalu, Majalah Pandji Poestaka pernah menyoroti cerita dua individu komunis asal Minangkabau. Pada edisi ke-28, terbitan 8 April 1930, majalah tersebut memuat laporan mengenai sejumlah komunis yang dikirim pulang dari Boven Digoel ke daerah asal setelah dinilai tak lagi mengancam. Salah satunya adalah Djamaloedin dengan gelar Malin Boengsoe. Sayangnya, detil mengenai asal daerahnya di Sumatra Barat tidak dijelaskan dengan tuntas.

Berdasarkan kutipan dari catatan Filolog Suryadi di blognya, keputusan tersebut disebabkan pertimbangan politik yang menyatakan bahwa individu-individu tersebut sudah tidak lagi menjadi ancaman.

Beberapa nama yang disebutkan dalam daftar tersebut termasuk Djamaloedin yang dikembalikan ke Sumatera Barat, dan lainnya seperti Soewarti ke Jawa Barat, serta Moehamad Moesa ke Koedoes.

“Pendodoek Digoel jang boléh kembali kenegerinja. Menoeroet beslit Goebernemént tanggal 2 April jl. ja’ni berhoboeng dengan hal bahwa meréka menoeroet pertimbangan politik ta’ mengchawatirkan lagi, ditjaboetlah beslit pemboeangan atas orang-orang jang terseboet di bawah ini:

Soewarti boléh  ke Djawa Barat, Moehamad Moesa ke Koedoes, M. Soediman ke Djawa Barat, M. Darso alias Dirdjodidjojo ke Semarang, Salimin alias Marto Soedarmo ke Semarang, Djojosantoso alias Djojokasoer ke Blitar, Djamaloedin gelar Malin Boengsoe ke Soem[atra] Barat,  Moeroedin bin Abdoel Rahim ke Ternaté dan Joenoes bin Maana ke Ternaté.” demikian tertulis,majalah Pandji Poestaka No. 28, Tahoen VIII, 8 April 1930, hlm. 452.

Masih pada tahun yang sama, edisi ke-37, yang diterbitkan 9 Mei 1930, Majalah Pandji Poestaka pada juga pernah mengabarkan tentang tokoh komunis Saroen. Ia disebutkan sebagai seorang propagandis komunis yang berhasil ditangkap setelah empat tahun pemberontakan Silungkang tahun 1926.

Saroen, alumni sekolah Normaal di Fort de Kock, kemudian menjadi guru sekolah rakyat di Sawahlunto. Ia juga dikenal sebagai propagandis dari Partai Komunis Indonesia (PKI). Namun, ketika terjadi pemberontakan di Silungkang, keputusan resmi dari departemen pendidikan mengumumkan bahwa Saroen diangkat sebagai guru di sana. Akan tetapi, Saroen memilih untuk melarikan diri bersama rekannya yang juga komunis.

“Penangkapan [se]orang kominis. Sinar Sumatra mewartakan penangkapan seorang kominis, jang terda’wa toeroet tjampoer dalam perkara pemberontakan dalam boelan November 1926 antara lain-lain seperti berikoet: Saroen, bekas moerid sekolah Normaal di Fort de Kock, ja’ni sesoedah tammat peladjarannja, laloe mendjadi goeroe sekolah ra’jat di Sawah Loento dan mendjadi propagandist P.K.I. jang amat gembira. Waktoe di Siloengkang timboel pemberontakan, datanglah beslit dari departement Onderwijs bahwa ia diangkat mendjadi goeroe sekolah disana, tetapi ia telah lari bersama-sama dengan orang-orang kominis lainnja.

Kira-kira doea boelan jbl. Saroen dapat ditangkap oléh penghoeloe dan kepala negeri dibilangan Solok dihoetan Soemandian dengan ta’ melawan. […]." begitu tertulis dalam Pandji Poestaka, No. 37, Tahoen VIII, 9 Mei 1930, hlm. 600.

Seiring waktu, label 'komunis' seringkali disematkan pada pejuang pribumi yang beropini kritis terhadap penjajahan Belanda. Ini menandakan perubahan persepsi masyarakat terhadap komunisme, terutama jika dibandingkan dengan situasi politik pada 1960-an yang diwarnai oleh Peristiwa G.30 September.

Cekricek.id, Jakarta, Internasional - Partai Komunis Cina (PKC) ternyata dapat mengakses data pengguna yang dikumpulkan oleh pengguna TikTok dengan melakukan hack. Fakta tersebut terungkap karena sudah ada yang menjadi korban, yaitu aktivis dan pengunjuk rasa Hong Kong.

Melansir Al Jazeera, ByteDance, perusahaan teknologi internet Cina yang berpusat di Beijing, dalam gugatannya mengklaim bahwa PKC telah memantau dan melacak aktivis dan pengunjuk rasa Hong Kong pada tahun 2018 lalu.

Dalam pengajuan pengadilan, Yintao "Roger" Yu, mantan kepala teknik di ByteDance di Amerika Serikat, mengatakan bahwa komite khusus di Beijing memiliki pintu belakang ke firewall yang didirikan oleh ByteDance untuk melindungi data pengguna dan menggunakan akses ini untuk memata-matai pengguna di Hong Kong.

“Pengidentifikasi perangkat pengunjuk rasa, pendukung, dan aktivis hak-hak sipil dilacak selain informasi jaringan, identifikasi kartu SIM, dan alamat IP mereka,” kata Yu dalam pengajuan yang diajukan minggu ini di pengadilan San Francisco.

“Informasi ini digunakan untuk menentukan identitas dan lokasi pengguna. Aplikasi TikTok menyimpan semua pesan langsung pengguna, riwayat pencarian mereka, konten yang dilihat oleh pengguna dan durasinya. Dari log, saya melihat bahwa Komite mengakses data pengguna, lokasi, dan komunikasi unik para pengunjuk rasa, aktivis hak-hak sipil, dan pendukung.”

Yu mengatakan keberadaan yang disebutnya sebagai "kemampuan dewa" itu terkenal di kalangan eksekutif ByteDance dan secara langsung bertentangan dengan janji yang telah mereka buat kepada legislator di AS dan negara lain yang memperdebatkan apakah akan melarang TikTok karena masalah keamanan nasional, menurut pengajuan tersebut.

Klaim Yu, yang merupakan bagian dari gugatan pemecatan yang salah terhadap ByteDance, mengikuti pengajuan pengadilan pada bulan Mei di mana mantan eksekutif tersebut menuduh bahwa ada kemungkinkan orang tingkat tinggi tertentu yang mengakses data pengguna, di mana pun data itu berada, bahkan jika diselenggarakan oleh perusahaan AS dengan server berlokasi di AS.

Yu mengatakan dia juga menyaksikan ByteDance menggunakan TikTok untuk memajukan agenda politik PKT, termasuk mempromosikan konten yang mengungkapkan kebencian terhadap Jepang dan menurunkan konten yang menyatakan dukungan untuk protes demokrasi Gerakan Payung Hong Kong, menurut pengajuan tersebut.

Byte Dance Bantah Gugatan Penyalahgunaan Akses TikTok

ByteDance juga diduga telah menggores data di situs webnya dan milik pesaing seperti Instagram dan Snapchat tanpa izin, menurut pengarsipan.

Yu menggugat ByteDance karena diduga memecatnya karena menyampaikan kekhawatiran tentang perilaku ilegal di perusahaan, melanggar perlindungan pelapor, dan diskriminasi sehubungan dengan cuti medis terkait disabilitasnya.

ByteDance, yang berkantor pusat di Beijing, pada hari Rabu membantah klaim gugatan tersebut.

“Sangat mengherankan bahwa Tuan Yu tidak pernah mengangkat tuduhan ini dalam lima tahun sejak pekerjaannya di Flipagram dihentikan pada Juli 2018. Tindakannya jelas dimaksudkan untuk menarik perhatian media,” kata seorang juru bicara dalam sebuah pernyataan kepada Al Jazeera.

Baca juga: Mengenal Quittok, Fenomena Pengunduran Kerja Anak Muda Lewat Live Video di TikTok

“Kami berencana untuk menentang keras apa yang kami yakini sebagai klaim dan tuduhan tidak berdasar dalam pengaduan ini. Tuan Yu bekerja untuk ByteDance Inc. selama kurang dari setahun dan pekerjaannya berakhir pada Juli 2018. Selama waktu singkatnya di perusahaan, dia mengerjakan aplikasi bernama Flipagram, yang dihentikan bertahun-tahun yang lalu karena alasan bisnis," katanya.