Cekricek.id - Ketika matahari menyoroti panggung politik Indonesia, satu hal yang tak terelakkan adalah fenomena politik transaksional yang tampaknya masih akan menghantui Pemilu 2024. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mahfud MD, dalam kesempatan kuliah umum di Universitas Gadjah Mada, menggambarkan bagaimana pendapatan per kapita yang relatif rendah di Indonesia dapat dimanfaatkan oleh politisi untuk mempengaruhi suara rakyat.

Menurut Mahfud, pendapatan per kapita yang saat ini berada di angka 4.500 dolar AS perlu meningkat menjadi 5.500 dolar AS agar demokrasi kita dapat berfungsi dengan lebih baik. Sebuah pandangan yang menarik, yang ia ambil dari pidato Prof. Boediono, mantan Wakil Presiden Indonesia.

Namun, politik transaksional bukan hanya soal 'jual beli' suara. Fenomena ini juga merambah ke interaksi antar kontestan pemilu dan antar partai politik.

Meskipun demokrasi yang kita miliki belum sempurna, tetapi tetap dianggap sebagai sistem pemerintahan yang paling ideal. Namun, kekurangan dalam sistem ini dapat menimbulkan risiko bagi rakyat, seperti kesalahan dalam memilih pemimpin, munculnya politik transaksional, dan adanya pemimpin yang terlalu fokus pada pencitraan.

Mahfud juga menyoroti tantangan lain yang dihadapi Indonesia, yaitu masalah penegakan hukum. Menurutnya, praktik jual beli hukum semakin marak, dilakukan oleh sekelompok oknum yang memanfaatkan hukum untuk kepentingan pribadi. Namun, ada harapan di tengah kegelapan ini.

Saat ini, pemerintah tengah berupaya melakukan reformasi hukum dengan pembentukan tim khusus untuk mempercepat proses tersebut.

Untuk memastikan demokrasi dan hukum di Indonesia semakin baik di masa depan, Mahfud menekankan pentingnya memiliki pemimpin dan penegak hukum yang berintegritas, kompeten, dan berwibawa. Hanya dengan pemimpin yang memiliki visi dan misi jelas, kita dapat memastikan bahwa demokrasi dan hukum di tanah air berjalan dengan baik.

Mahfud MD berkunjung ke Belanda untuk mempercepat pemulihan hak korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Inisiatif ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan isu HAM.

Cekricek.id, Jakarta - Dalam rangka mempercepat pemulihan hak bagi korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, berinisiatif mengunjungi Belanda. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menemukan solusi nonyudisial terhadap pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Mahfud MD, dalam konferensi pers virtual yang diselenggarakan dari Amsterdam, Belanda, menekankan bahwa pemerintah tetap berkomitmen memulihkan hak korban. "Kami berada di Amsterdam saat ini dengan tujuan jelas: memastikan pemulihan hak bagi korban dilakukan dengan adil dan bijaksana," ungkap Mahfud.

Sebagai dasar dari upaya ini, Keppres Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tim Penyelesaian Nonyudisial Pelanggaran HAM (PPHAM) telah diterbitkan. Ini menunjukkan keseriusan Presiden Joko Widodo dalam menangani isu HAM berat dan pemulihan hak korban.

"Inpres Nomor 2 Tahun 2023 juga menjadi tindak lanjut dari komitmen ini, di mana Presiden memberikan instruksi kepada 19 pejabat tinggi negara," tambah Mahfud.

Meski demikian, Mahfud menegaskan bahwa solusi nonyudisial ini tidak mengesampingkan penyelesaian melalui jalur hukum. "Kami berupaya cepat, namun tetap memperhatikan aspek yudisial dan rekomendasi dari Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi," jelasnya.

Dalam kunjungan tersebut, Mahfud didampingi oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly, serta Duta Besar RI untuk Belanda, Mayerfas. Pertemuan ini juga dihadiri oleh 59 eksil dari Belanda, enam dari Jerman, dan beberapa eksil lainnya dari negara Eropa yang mengikuti secara virtual.

Sebelumnya, Mahfud MD mengumumkan rencana kunjungan kerjanya ke beberapa negara Eropa dan Korea Selatan. "Selain Belanda, saya juga akan mengunjungi Turki, Praha, dan Ceko untuk membahas kerja sama keamanan," ungkapnya.

Tujuan kunjungan ini tidak hanya terfokus pada pemulihan hak korban HAM, tetapi juga untuk berdialog dengan para eksil 65 dan menyampaikan informasi terkait pelaksanaan hak asasi manusia.

Pada kesempatan lain, Mahfud menyatakan bahwa terdapat 136 eksil korban pelanggaran HAM berat yang berada di luar negeri. Mayoritas dari mereka adalah korban pelanggaran HAM dari Peristiwa 1965-1966, sementara beberapa lainnya berasal dari kasus Kerusuhan Mei 1998 dan Simpang KKA Aceh.

Kata Kunci:
Mahfud MD, pemulihan hak korban, pelanggaran HAM berat, Belanda, solusi nonyudisial, Presiden Joko Widodo, eksil 65, Peristiwa 1965-1966, Kerusuhan Mei 1998, Simpang KKA Aceh.

Temukan berita Jakarta terbaru hari ini dan terkini seputar peristiwa, politik, hukum, kriminal, budaya, sejarah, hiburan, dan gaya hidup hanya di Cekricek.id.

Cekricek.id, Jakarta - Pondok Pesantren Al-Zaytun tengah menghadapi polemik yang berhubungan dengan kegiatan dan tindakan di dalamnya. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan bahwa terdapat tiga tindakan yang akan diambil dalam penanganan masalah ini, yakni tindakan pidana, administrasi, serta upaya untuk menjaga ketertiban sosial dan keamanan.

Menurut Mahfud, dalam keterangan tertulis yang diberikan usai rapat terbatas dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Jakarta pada Sabtu (24/6/2023), "Jadi tiga tindakan ya, pidana, administrasi, serta tertib sosial dan keamanan."

Meski Mahfud tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai dugaan tindak pidana yang terjadi di Al-Zaytun, namun dia menyebutkan bahwa penanganan dugaan tindak pidana tersebut akan diserahkan kepada kepolisian.

Selain itu, tindakan kedua yang akan diambil adalah memberikan sanksi administrasi kepada Pondok Pesantren Al-Zaytun, yang juga melibatkan lembaga pendidikan hingga tingkat perguruan tinggi.

Tindakan ketiga yang ditegaskan adalah menjaga ketertiban dan keamanan selama proses penanganan polemik Al-Zaytun berlangsung. Dalam hal ini, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Tindakan yang ketiga ini menjadi tugas Kang Emil (Ridwan Kamil) sebagai gubernur bersama Kabinda, Polda, Kesbang, TNI, dan sebagainya di Jawa Barat, yaitu menjaga suasana kondusif, ketertiban sosial, dan keamanan," tambah Mahfud.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menyatakan bahwa rapat terbatas dengan Menko Polhukam bertujuan untuk memberikan laporan dan rekomendasi terkait masalah ini.

"Kami melaporkan progres dari tim Investigasi yang kami bentuk sebagai gubernur yang melakukan investigasi dua arah, melakukan wawancara langsung kepada yang bersangkutan, serta tim dari Al-Zaytun dan melakukan penggalian data lapangan terkait apa yang menyertai permasalahan ini," ungkap Ridwan Kamil.

Gubernur yang akrab disapa Kang Emil tersebut menegaskan bahwa laporan yang disampaikannya juga dilengkapi dengan rekomendasi untuk penanganan masalah Al-Zaytun.

"Kemudian sudah disampaikan rekomendasi-rekomendasi yang tentu berdampak pada aspek hukum, aspek administrasi, dan aspek keamanan sosial di wilayah Indramayu di Jawa Barat," jelasnya.

Ridwan Kamil menyatakan bahwa dalam waktu dekat, Menko Polhukam akan segera menindaklanjuti laporan dan rekomendasi yang telah disampaikan oleh timnya.

Meskipun tidak secara detail menjelaskan bagaimana penanganan polemik tersebut, Ridwan Kamil memberikan petunjuk bahwa penanganan tersebut akan sesuai dengan harapan masyarakat.

Baca juga: Ini Komentar Menkopolhukam Mahfud MD Terkait Polemik Pondok Pesantren Al-Zaytun

"Insyaallah, penanganannya akan sesuai dengan harapan masyarakat, namun tentu saja dengan kehati-hatian karena melibatkan aspek hukum, administrasi, dan sumber daya manusia anak-anak bangsa yang sedang belajar di sana. Oleh karena itu, kita harus memikirkan solusi terbaik terhadap situasi ini," tandas Ridwan Kamil.

Cekricek.id, Indramayu - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, menyatakan bahwa pemerintah sedang mempelajari kasus dugaan pelanggaran yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Zaytun, Indramayu, Jawa Barat. Menurut Mahfud, fenomena ini merupakan hal baru, sehingga perlu dipelajari secara mendalam sebelum mengambil tindakan.

"Dalam hal ini, kita harus hati-hati dan tidak boleh bersikap sembarangan tanpa melakukan pendalaman terlebih dahulu. Kita sedang mendalami semua informasi terkait kasus ini," ujar Mahfud dalam keterangan tertulisnya setelah memberikan kuliah umum di Universitas Pasundan (Unpas) Kota Bandung pada Kamis (22/6/2023).

Mahfud juga menyebut bahwa pemerintah masih mendalami dugaan pelanggaran yang terjadi di pondok pesantren yang dipimpin oleh Panji Gumilang tersebut.

"Kita masih melakukan pendalaman terkait adanya pelanggaran di pondok pesantren ini. Siapapun harus taat hukum di seluruh Indonesia. Namun, apakah benar terdapat pelanggaran atau tidak, hal ini masih akan kami dalami lebih lanjut," tambahnya.

Menyikapi pernyataan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, yang menyatakan perbedaan syariat yang diterapkan di Pondok Pesantren Al-Zaytun dengan ajaran Islam secara umum, baik dalam shalat, puasa, maupun haji, Mahfud menyatakan akan melakukan pendalaman lebih lanjut terkait hal ini.

"Kami akan mendalami apakah ada ketidaksesuaian atau tidak. Saat ini kami belum mengetahui di mana sebenarnya permasalahannya. Jika ada pelanggaran hukum, itu merupakan tanggung jawab kami. Namun, jika terkait penyelenggaraan institusi, maka hal ini menjadi wewenang Kementerian Agama. Kami akan menelusuri lebih lanjut," jelasnya.

Mahfud berharap Tim Investigasi yang dipimpin oleh MUI Jawa Barat dapat bekerja dengan baik dan menghasilkan hasil yang diharapkan oleh banyak orang. Pemerintah akan menunggu hasil dari tim ini sebelum mengambil langkah selanjutnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, telah membentuk tim investigasi untuk menangani pro dan kontra terkait kegiatan dan pengajaran di Pondok Pesantren Al-Zaytun, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

Ridwan menegaskan bahwa tim tersebut terdiri dari unsur pendidikan, aparat penegak hukum, MUI, dan unsur birokrasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia menjamin bahwa tim ini akan bekerja dengan hati-hati, adil, dan terkonfirmasi.

"Kami akan melihat hasilnya. Jika ditemukan pelanggaran fiqih, syariat, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan pelanggaran administrasi, norma hukum di Indonesia, atau tindakan-tindakan lainnya, maka kami dapat mengambil kesimpulan," ungkap Ridwan.

Ridwan menjelaskan bahwa tim investigasi ini akan bekerja selama tujuh hari, dimulai sejak Selasa (20/6/2023). Tujuan dari tim ini adalah merespons kekhawatiran masyarakat serta mengumpulkan data dan fakta yang lengkap terkait Al-Zaytun.

Oleh karena itu, Ridwan meminta pihak Pondok Pesantren Al-Zaytun untuk bersikap kooperatif dengan menerima kehadiran tim investigasi. Ia mencatat bahwa sebelumnya Ponpes Al-Zaytun beberapa kali menolak konfirmasi dari pihak-pihak terkait.

"Yang terpenting bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah melindungi ribuan siswa, jika terindikasi terlibat dalam ideologi yang melanggar hukum, tentunya akan ada upaya-upaya yang tepat dan terukur," tandasnya.

Ridwan menyatakan bahwa saat ini pihaknya belum dapat mengambil keputusan atau tindakan apa pun, karena mereka akan menunggu hasil pemeriksaan dari tim investigasi.

"Kami tidak ingin mengambil keputusan secara emosional tanpa melakukan pengecekan atau verifikasi terlebih dahulu," jelas Ridwan.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) MUI Bidang Hukum dan HAM, Ikhsan Abdullah, mengungkapkan bahwa Pondok Pesantren Al Zaytun Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, memiliki afiliasi dengan Negara Islam Indonesia (NII).

"Ilmu yang dimiliki oleh MUI menunjukkan dengan jelas bahwa ada indikasi atau keterkaitan dengan gerakan NII. Hal ini sangat jelas," ujar Ikhsan di Gedung Menkopolhukam, Jakarta, pada Rabu (21/6/2023).

Ikhsan menilai bahwa pola rekrutmen dan penghimpunan dana di pondok pesantren ini serupa dengan NII.

"Baik dalam pola rekrutmen maupun pengumpulan atau penarikan dana dari anggota dan masyarakat, semuanya sangat jelas dan tidak dapat disangkal," tandas Ikhsan.

Pondok Pesantren Al-Zaytun didirikan secara resmi oleh Presiden ketiga Republik Indonesia, B.J. Habibie, pada tahun 1999 setelah melalui proses pembangunan sejak 13 Agustus 1996.

Dikutip dari situs resmi al-zaytun.sch.id, Pondok Pesantren Al-Zaytun berada di bawah naungan Yayasan Pesantren Indonesia (YPI).

Visi dan misi pondok pesantren ini adalah meningkatkan kualitas pendidikan umat dengan fokus pada budaya toleransi, perdamaian, dan mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, dan manusiawi.

Pondok Pesantren Al-Zaytun bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki keyakinan yang kuat terhadap Allah dan Syariat-Nya, bersatu dalam tauhid, berakhlak mulia, memiliki pengetahuan yang luas, dan memiliki keterampilan tinggi sehingga mereka siap dan mampu berkontribusi secara dinamis dalam lingkungan negara, bangsa, dan masyarakat internasional dengan kesejahteraan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.

Berita Terbaru: Menko Polhukam Mahfud MD mendesak polisi untuk segera memeriksa Pendeta Saifuddin Ibrahim terkait ucapannya yang meminta Menteri Agama menghapus 300 ayat dalam Al Qur'an

Cekricek.id - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) diminta untuk memeriksa Pendeta Saifuddin Ibrahim terkait ucapannya yang meminta Menteri Agama agar menghapus 300 ayat dalam Al-Qur'an.

Menko Polhukam Mahfud Md mendesak agar polisi segera menyelidiki dan memeriksa Saifuddin Ibrahim karena diduga telah membuat gaduh umat.

Mahfud Md menambahkan banyak orang yang marah akibat pernyataan dari Saifuddin Ibrahim tersebut.

"Itu bikin gaduh itu," kata Mahfud Md, Rabu (16/3/2022) melansir detik.

Ia juga meminta pihak terkait untuk menutup akun youtube Saifuddin Ibrahim karena hingga kini kanal youtubenya masih belum ditutup.

Mantan Ketua MK tersebut menambahkan bahwa apa yang dilakukan oleh Pendeta Saifuddin Ibrahim telah meresahkan dan memprovokasi untuk mengadu domba antar umat.

Menurutnya, Saifuddin bisa diproses karena diduga melanggar Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1965 yang mengatur Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama.

Ada pun ancaman hukumannya menurut Mahfud adalah lebih dari 5 tahun penjara.

Dalam penjelasannya, melakukan penghapusan atau pengurangan terhadap ayat Al Qur'an dapat dikatakan penistaan terhadap agama Islam.

Sementara itu, pihak kepolisian mengatakan sedang mendalami video yang menghebohkan tersebut.

"Polri khususnya Dittipidsiber Bareskrim akan mendalam isi konten video tersebut," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo, Rabu (16/3/2022).

Sebelumnya, video dari Pendeta Saifuddin Ibrahim viral dan membuat heboh masyarakat.

Dalam video tersebut ia meminta agar Menteri Agama untuk menghapus sedikit 300 ayat dalam Al Qur'an.

Baca Juga: Pendeta Saifuddin Ibrahim Minta Menteri Agama Hapus 300 ayat Alquran

Selain itu, ia juga meminta kurikulum pelajaran di pesantren agar diubah karena katanya kurikulum saat ini banyak melahirkan generasi yang radikal.