Mahfud MD mengapresiasi kinerja Polri dalam menangani kasus dugaan penistaan agama oleh Panji Gumilang. Ia juga menjamin kelangsungan pendidikan di Al Zaytun.

Cekricek.id, Jakarta - Polri telah menetapkan Panji Gumilang, pemimpin Pondok Pesantren Al Zaytun, sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. Hal ini mendapat tanggapan positif dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD.

Melalui keterangan tertulis yang diterima pada Rabu (2/8/2023), Mahfud menyatakan bahwa Polri telah bekerja dengan cepat dan cermat dalam memproses kasus tersebut.

“Penetapan tersangka Panji Gumilang sudah saya sampaikan sebelumnya, hanya tinggal menunggu waktu saja. Polisi sudah bekerja dengan baik, tapi memang masyarakat selalu bertanya-tanya kapan akan ditetapkan,” ujar Mahfud.

Menurut Mahfud, Polri tidak asal-asalan dalam menangani kasus ini. Polri telah memeriksa berbagai ahli dari bidang hukum pidana, agama, teknologi, dan bahasa. Polri juga telah melakukan pemeriksaan forensik untuk memastikan keaslian pernyataan Panji Gumilang.

“Setelah itu baru dipanggil, tapi tidak mau datang dengan berbagai alasan. Akhirnya kemarin langsung ditetapkan sebagai tersangka,” tutur Mahfud.

Mahfud menjelaskan bahwa ada beberapa alasan mengapa Panji Gumilang harus ditahan oleh Polri. Pertama, karena ancaman hukumannya minimal 5 tahun. Kedua, karena dikhawatirkan tidak kooperatif dengan penyidik. Ketiga, karena berpotensi menghilangkan atau merusak barang bukti dan tempat kejadian perkara.

Mahfud juga menegaskan bahwa pemerintah akan tetap memastikan kegiatan belajar mengajar di Al Zaytun berjalan lancar. Ia mengatakan bahwa Al Zaytun sebagai lembaga pendidikan tidak bermasalah dan tidak terkait dengan kasus hukum Panji Gumilang. Oleh karena itu, pemerintah akan menjamin hak-hak konstitusional para santri dan murid di sana.

“Saya akan segera mengadakan rapat dengan Menko PMK, Menag, Mendagri, Menkumham dan Gubernur Jawa Barat untuk koordinasi penanganannya agar pendidikan bisa berjalan seperti biasa,” kata Mahfud.

Sebelumnya, Polri telah menahan Panji Gumilang pada Rabu (2/8/2023) pukul 02.00 WIB sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. Polisi menjerat Panji Gumilang dengan tiga pasal yang berbeda, yaitu Pasal 14 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Pasal 45 a ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, dan Pasal 156 a KUHP.

Kontroversi terbaru melibatkan Panji Gumilang, pendiri Pondok Pesantren Al Zaytun, dalam video viral yang menunjukkan dia diduga mendekati seorang santriwati.

Cekricek.id, Jawa Barat - Panji Gumilang, pendiri dan pemilik Pondok Pesantren Al Zaytun, kembali menjadi sorotan publik setelah video yang diduga melibatkannya mendekati seorang santriwati beredar luas di media sosial.

Video yang telah menjadi viral ini memperlihatkan seorang pria yang diduga Panji Gumilang menghampiri seorang santriwati bernama Kartini di kamar asramanya. Menurut laporan dari Instagram @lamiscorner, pria tersebut masuk dengan santai ke kamar santriwati yang tengah sakit batuk dan pilek, membawa handuk dan memakai masker serta kacamata hitam.

Dalam percakapan yang terjadi, sang pria terus mendesak Kartini meskipun dia mengeluh sedang sakit. Pria diduga Panji Gumilang itu berkali-kali bertanya tentang sesuatu yang tidak disebutkan dalam video.

“Masih inget gak?" tanya pria itu.
"Masih, ini sedang gak enak badan," jawab Kartini.

Reaksi Netizen yang Penuh Kecemasan

Netizen yang menyaksikan video ini mengungkapkan rasa merinding dan prihatin. Banyak yang mengecam tindakan diduga Panji Gumilang dan mengungkapkan simpati kepada santriwati tersebut.

"Bukan diduga tapi benaran dia kok. Kan banyak juga santriwati yang kemarin minta pertanggung jawaban si Panji ini. Lagian Pemerintah aneh, kenapa aliran sesat seperti ini tidak dibubarkan. Aneh deeh,” ungkap salah seorang netizen.

Polemik Pondok Pesantren Al Zaytun

Kasus ini semakin memperburuk reputasi Pondok Pesantren Al Zaytun yang sebelumnya telah dituduh menyebarkan ajaran sesat dan dugaan pemerkosaan serta pencabulan. Terletak di Indramayu, Jawa Barat, pondok pesantren ini telah lama menjadi sorotan karena berbagai kontroversi.

Pihak terkait hingga saat ini belum memberikan keterangan resmi tentang video tersebut. Publik menanti klarifikasi dan tindakan tegas dari pemerintah dan otoritas agama terkait kejadian ini.

Apakah video ini akan menjadi awal dari investigasi lebih lanjut terhadap aksi diduga Panji Gumilang? Hanya waktu yang akan menjawab. Namun, suara netizen semakin kuat menuntut transparansi dan pertanggungjawaban dalam isu sensitif ini.

Bagi Anda yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang video viral ini, kami akan terus mengupdate informasi terbaru. Tetaplah berhubungan dengan kami untuk mendapatkan berita teraktual dan terpercaya.

Temukan berita Padang terbaru hari ini dan terkini seputar peristiwa, politik, hukum, kriminal, budaya, sejarah, hiburan, dan gaya hidup hanya di Cekricek.id.

Direktorat Tindak Pidana Umum (Ditipidum) Bareskrim Polri akan memeriksa Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun, terkait kasus dugaan penistaan agama.

Cekricek.id, Jakarta - Pondok Pesantren Al Zaytun, salah satu pesantren terkemuka di Indonesia, kembali menjadi sorotan publik. Pada hari ini, Direktorat Tindak Pidana Umum (Ditipidum) Bareskrim Polri akan memeriksa Panji Gumilang, pimpinan pondok pesantren tersebut, terkait kasus dugaan penistaan agama. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengklarifikasi tuduhan yang dialamatkan kepadanya.

ilansir Suara.com, Kabareskrim Polri, Komjen Pol Agus Andrianto, menjelaskan bahwa Panji Gumilang akan diperiksa sebagai pihak terlapor dalam kasus ini. Kegiatan klarifikasi akan dilakukan oleh pihak penyidik untuk memahami kronologi dan fakta yang terkait dengan dugaan penistaan agama yang dilaporkan. Agus menegaskan, "Pemeriksaan ini merupakan langkah klarifikasi."

Selain pemeriksaan terhadap Panji Gumilang, Bareskrim Polri juga akan melakukan gelar perkara guna menentukan apakah ada unsur pidana dalam kasus ini sesuai dengan laporan yang diajukan oleh pelapor.

Jika Panji Gumilang tidak hadir dalam gelar perkara, maka Direktur Tindak Pidana Umum akan memutuskan langkah selanjutnya. Agus berharap bahwa hasil gelar perkara ini dapat menentukan apakah kasus tersebut akan dilanjutkan ke tahap penyidikan. Keputusan terkait hal ini diharapkan dapat diambil pada hari Selasa.

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menerima dua laporan terkait kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Panji Gumilang. Laporan pertama diajukan oleh Ketua Forum Advokat Pembela Pancasila, Ihsan Tanjung, dan laporan kedua diajukan oleh Pendiri Negara Islam Indonesia (NII) Crisis Center, Ken Setiawan.

Laporan-laporan tersebut diterima dan telah teregistrasi di Bareskrim Polri. Ihsan Tanjung mempersangkakan Panji Gumilang dengan Pasal 156 A KUHP, sementara Ken Setiawan menjeratnya dengan Pasal yang sama terkait penistaan agama.

Ken Setiawan menyatakan harapannya bahwa langkah hukum ini dapat menghentikan tindakan Panji Gumilang yang diduga telah menyebarkan paham sesat mengenai negara Islam Indonesia.

Baca juga: Mahfud MD Tegaskan Al-Zaytun Bisa Ditertibkan Bahkan Pidana

Pemeriksaan terhadap Panji Gumilang ini menjadi perhatian penting dalam kasus penistaan agama yang sedang berkembang di masyarakat. Kami akan terus mengikuti perkembangan berita ini dan memberikan informasi terkini mengenai langkah hukum yang akan diambil.

Cekricek.id, Indramayu - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, menyatakan bahwa pemerintah sedang mempelajari kasus dugaan pelanggaran yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Zaytun, Indramayu, Jawa Barat. Menurut Mahfud, fenomena ini merupakan hal baru, sehingga perlu dipelajari secara mendalam sebelum mengambil tindakan.

"Dalam hal ini, kita harus hati-hati dan tidak boleh bersikap sembarangan tanpa melakukan pendalaman terlebih dahulu. Kita sedang mendalami semua informasi terkait kasus ini," ujar Mahfud dalam keterangan tertulisnya setelah memberikan kuliah umum di Universitas Pasundan (Unpas) Kota Bandung pada Kamis (22/6/2023).

Mahfud juga menyebut bahwa pemerintah masih mendalami dugaan pelanggaran yang terjadi di pondok pesantren yang dipimpin oleh Panji Gumilang tersebut.

"Kita masih melakukan pendalaman terkait adanya pelanggaran di pondok pesantren ini. Siapapun harus taat hukum di seluruh Indonesia. Namun, apakah benar terdapat pelanggaran atau tidak, hal ini masih akan kami dalami lebih lanjut," tambahnya.

Menyikapi pernyataan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, yang menyatakan perbedaan syariat yang diterapkan di Pondok Pesantren Al-Zaytun dengan ajaran Islam secara umum, baik dalam shalat, puasa, maupun haji, Mahfud menyatakan akan melakukan pendalaman lebih lanjut terkait hal ini.

"Kami akan mendalami apakah ada ketidaksesuaian atau tidak. Saat ini kami belum mengetahui di mana sebenarnya permasalahannya. Jika ada pelanggaran hukum, itu merupakan tanggung jawab kami. Namun, jika terkait penyelenggaraan institusi, maka hal ini menjadi wewenang Kementerian Agama. Kami akan menelusuri lebih lanjut," jelasnya.

Mahfud berharap Tim Investigasi yang dipimpin oleh MUI Jawa Barat dapat bekerja dengan baik dan menghasilkan hasil yang diharapkan oleh banyak orang. Pemerintah akan menunggu hasil dari tim ini sebelum mengambil langkah selanjutnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, telah membentuk tim investigasi untuk menangani pro dan kontra terkait kegiatan dan pengajaran di Pondok Pesantren Al-Zaytun, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

Ridwan menegaskan bahwa tim tersebut terdiri dari unsur pendidikan, aparat penegak hukum, MUI, dan unsur birokrasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia menjamin bahwa tim ini akan bekerja dengan hati-hati, adil, dan terkonfirmasi.

"Kami akan melihat hasilnya. Jika ditemukan pelanggaran fiqih, syariat, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan pelanggaran administrasi, norma hukum di Indonesia, atau tindakan-tindakan lainnya, maka kami dapat mengambil kesimpulan," ungkap Ridwan.

Ridwan menjelaskan bahwa tim investigasi ini akan bekerja selama tujuh hari, dimulai sejak Selasa (20/6/2023). Tujuan dari tim ini adalah merespons kekhawatiran masyarakat serta mengumpulkan data dan fakta yang lengkap terkait Al-Zaytun.

Oleh karena itu, Ridwan meminta pihak Pondok Pesantren Al-Zaytun untuk bersikap kooperatif dengan menerima kehadiran tim investigasi. Ia mencatat bahwa sebelumnya Ponpes Al-Zaytun beberapa kali menolak konfirmasi dari pihak-pihak terkait.

"Yang terpenting bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah melindungi ribuan siswa, jika terindikasi terlibat dalam ideologi yang melanggar hukum, tentunya akan ada upaya-upaya yang tepat dan terukur," tandasnya.

Ridwan menyatakan bahwa saat ini pihaknya belum dapat mengambil keputusan atau tindakan apa pun, karena mereka akan menunggu hasil pemeriksaan dari tim investigasi.

"Kami tidak ingin mengambil keputusan secara emosional tanpa melakukan pengecekan atau verifikasi terlebih dahulu," jelas Ridwan.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) MUI Bidang Hukum dan HAM, Ikhsan Abdullah, mengungkapkan bahwa Pondok Pesantren Al Zaytun Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, memiliki afiliasi dengan Negara Islam Indonesia (NII).

"Ilmu yang dimiliki oleh MUI menunjukkan dengan jelas bahwa ada indikasi atau keterkaitan dengan gerakan NII. Hal ini sangat jelas," ujar Ikhsan di Gedung Menkopolhukam, Jakarta, pada Rabu (21/6/2023).

Ikhsan menilai bahwa pola rekrutmen dan penghimpunan dana di pondok pesantren ini serupa dengan NII.

"Baik dalam pola rekrutmen maupun pengumpulan atau penarikan dana dari anggota dan masyarakat, semuanya sangat jelas dan tidak dapat disangkal," tandas Ikhsan.

Pondok Pesantren Al-Zaytun didirikan secara resmi oleh Presiden ketiga Republik Indonesia, B.J. Habibie, pada tahun 1999 setelah melalui proses pembangunan sejak 13 Agustus 1996.

Dikutip dari situs resmi al-zaytun.sch.id, Pondok Pesantren Al-Zaytun berada di bawah naungan Yayasan Pesantren Indonesia (YPI).

Visi dan misi pondok pesantren ini adalah meningkatkan kualitas pendidikan umat dengan fokus pada budaya toleransi, perdamaian, dan mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, dan manusiawi.

Pondok Pesantren Al-Zaytun bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki keyakinan yang kuat terhadap Allah dan Syariat-Nya, bersatu dalam tauhid, berakhlak mulia, memiliki pengetahuan yang luas, dan memiliki keterampilan tinggi sehingga mereka siap dan mampu berkontribusi secara dinamis dalam lingkungan negara, bangsa, dan masyarakat internasional dengan kesejahteraan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.