Cekricek.id - Dibalik pesona surga tropis di pulau Pasifik, terselubung cerita perbudakan modern yang melibatkan 107 warga Bangladesh yang diperdaya dan diperbudak. Mengutip laporan Aljazeera, Mustafizur Shahin, seorang pengusaha dari Bangladesh, yang perjalanan mencari kehidupan lebih baiknya berubah menjadi mimpi buruk di sebuah pulau Pasifik, Vanuatu,.

Penawaran pekerjaan luar negeri yang tampaknya menggiurkan berubah menjadi jebakan perbudakan modern, di mana Shahin terpaksa bekerja tanpa upah, mengalami penganiayaan fisik dan hidup dalam ancaman konstan.

Shahin adalah salah satu dari lebih dari 100 laki-laki Bangladesh yang dibawa ke negara kecil Vanuatu antara 2017 dan 2018 sebagai bagian dari skema yang dijalankan oleh rekannya, Sekdah Somon, seorang pengedar yang berpose sebagai pemilik rantai butik fesyen internasional.

Kasus ini kemudian menjadi insiden trafik manusia dan perbudakan terdokumentasi terbesar di wilayah Pulau Pasifik.

Namun, bahkan setelah lima tahun kejadian ini terungkap, Vanuatu masih dikhawatirkan sebagai tujuan potensial untuk praktek illegal ini, menjadi tempat bagi orang-orang rentan yang mencari kehidupan yang lebih baik tetapi malah terjebak dalam perbudakan.

Ketika Shahin tiba di Vanuatu, paspornya cepat dirampas dan dia disekap di sebuah bungalow di tepi laut, terpaksa hidup dengan porsi nasi dan kol. Dia selalu hidup dalam ketakutan dan kekurangan makanan, dan satu-satunya kali dia mendapatkan daging, dia harus menyembelih seekor sapi hamil sendiri.

Pelaku utama, Somon dan beberapa rekannya, akhirnya divonis bersalah pada tahun 2022 atas beberapa tuduhan, termasuk perdagangan manusia, perbudakan, pencucian uang, dan ancaman membunuh. Somon saat ini sedang menjalani hukuman penjara selama 14 tahun di Vanuatu.

Pencarian Kebebasan Mustafizur Shahin

Melarikan diri dari cengkeraman para pelaku, Shahin dan dua korban lainnya berlari ke pantai dan mengikuti garis pantai sampai ke jalan terdekat, di mana Shahin akhirnya mendapatkan bantuan.

Dia kemudian menjadi saksi kunci dalam kasus ini, menceritakan bagaimana para pelaku menggunakan merek dan logo Mr. Price, peritel fesyen Afrika Selatan, sebagai kedok untuk operasi perbudakan mereka.

Vanuatu, terletak di Kepulauan Pasifik, terkenal sebagai tempat bersandar kapal pesiar mewah dan menjadi tujuan wisata populer. Namun, kasus ini menyoroti sisi gelap dari negara yang indah ini, mengungkap jaringan kriminal yang menyamar sebagai operasi rekrutmen legal, memanfaatkan celah hukum dan ketidakpedulian masyarakat terhadap indikator trafik manusia.

Investigasi mengungkap bahwa banyak korban, seperti Shahin, diberi harapan palsu tentang peluang kerja dan keuntungan di luar negeri oleh agen yang mengeksploitasi keinginan mereka untuk kehidupan yang lebih baik.

Para korban sering kali menghabiskan semua tabungan mereka dan mengambil hutang besar untuk membayar biaya rekrutmen dan perjalanan, hanya untuk mendapati diri mereka terjebak dalam lingkaran perbudakan dan eksploitasi.

Pertarungan Hukum dan Keadilan yang Ditunda

Meski Somon dan rekannya sudah divonis, perjuangan para korban belum berakhir. Pemerintah Vanuatu mengalami kesulitan untuk memberi makan dan memberikan akomodasi kepada 107 korban yang menjadi saksi kunci.

Proses pengadilan panjang dan alot, mengungkap kelemahan dalam hukum dan sistem keadilan Vanuatu yang belum siap untuk menghadapi kasus besar seperti ini.

Namun, setelah semua pengalaman pahit ini, Shahin tetap berharap dan berusaha untuk mendapatkan status pengungsi melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa dan tetap bermimpi untuk pindah ke tempat di mana ia bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya.

Saat ini, dia merasa lebih aman tinggal di Vanuatu bersama istri dan anak-anaknya, meskipun status imigrasinya masih belum jelas.

Kasus ini memperlihatkan bahwa perbudakan modern masih terjadi, bahkan di tempat-tempat yang paling tak terduga, dan mengingatkan kita untuk selalu waspada terhadap indikator trafik manusia dan eksploitasi manusia.

Shahin adalah simbol keberanian dan harapan, dan kisahnya menggugah kita untuk melawan eksploitasi dan perbudakan modern. Dengan meningkatkan kesadaran dan memahami indikator-indikatornya, kita bisa membantu mencegah praktek keji ini dan melindungi mereka yang rentan terhadap eksploitasi.

Raja Belanda, Willem-Alexander, meminta maaf atas peran sejarah Belanda dalam perbudakan. Baca artikel ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang permintaan maafnya dan upaya membangun keadilan sejarah.

Cekricek.id - Raja Belanda, Willem-Alexander, dengan tulus memohon maaf atas keterlibatan sejarah Belanda dalam perbudakan dan pengaruhnya hingga saat ini. Permintaan maaf ini disampaikan oleh Raja dalam pidato emosionalnya di Amsterdam, ketika memperingati 160 tahun penghapusan resmi perbudakan di Belanda, termasuk di bekas koloni di Karibia.

"Dalam hari ini kita mengenang sejarah perbudakan Belanda, saya dengan rendah hati memohon maaf atas kejahatan terhadap kemanusiaan ini. Sebagai raja dan anggota pemerintahan, saya mengucapkan permintaan maaf ini secara pribadi. Dan kata-kata ini terasa begitu berat di hati dan jiwa saya," ujar Willem dilansir The Guardian.

Raja Willem-Alexander mengakui bahwa rasisme masih menjadi masalah dalam masyarakat Belanda dan bahwa tidak semua orang akan sepakat dengan permintaan maafnya. Namun, ia menekankan bahwa "zaman telah berubah dan rantai perbudakan telah benar-benar terputus," yang disambut dengan sorak-sorai dan tepuk tangan oleh ribuan penonton di monumen perbudakan nasional di Oosterpark.

Dalam budaya Suriname, 1 Juli merupakan hari peringatan perbudakan dan perayaan kebebasan yang disebut "Keti Koti," yang berarti "rantai putus." Pada tanggal ini pada tahun 1863, perbudakan dihapuskan di Suriname dan koloni Belanda di Karibia. Namun, para buruh yang pernah diperbudak tetap dipaksa bekerja di perkebunan selama satu dekade berikutnya.

Permintaan maaf dari Raja Willem-Alexander muncul di tengah-tengah pertimbangan ulang yang lebih luas tentang masa lalu kolonial Belanda. Hal ini mencakup keterlibatan Belanda dalam perdagangan budak Atlantik dan perbudakan di bekas jajahannya di Asia. Pada tahun 2020, Raja juga meminta maaf di Indonesia atas "kekerasan berlebihan" selama pemerintahan kolonial Belanda.

Pada bulan Desember, perdana menteri Belanda, Mark Rutte, juga mengakui tanggung jawab negara Belanda dalam perdagangan budak Atlantik dan meminta maaf. Namun, Rutte menyatakan bahwa pemerintah tidak akan membayar ganti rugi, yang bertentangan dengan rekomendasi yang diajukan oleh panel penasehat pada tahun 2021.

Tahun lalu, Raja Willem-Alexander telah memerintahkan studi tentang peran keluarga kerajaan Orange-Nassau dalam perbudakan di Belanda. Studi ini meliputi periode dari akhir abad ke-16 hingga saat ini, dan hasilnya diharapkan akan diumumkan pada tahun 2025.

Sebuah penelitian yang baru-baru ini diterbitkan menemukan bahwa House of Orange memperoleh keuntungan sebesar sekitar $600 juta (uang hari ini) dari perbudakan di koloni Belanda dari tahun 1675 hingga 1770. Keuntungan ini termasuk saham di Perusahaan Hindia Timur Belanda yang pada dasarnya diberikan kepada keluarga kerajaan sebagai hadiah.

Tidak hanya keluarga kerajaan Belanda, tetapi juga keluarga kerajaan Inggris diketahui menerima hadiah serupa. Guardian melaporkan bahwa dokumen yang baru ditemukan mengungkap bahwa pada tahun 1689, William III dari Inggris menerima saham senilai £1.000 dari Royal African Company (RAC) yang didapatkan dari Edward Colston, seorang wakil gubernur perusahaan yang terkenal kejam. RAC terlibat dalam penangkapan, perbudakan, dan pengangkutan ribuan orang Afrika setelah didirikan pada tahun 1660 oleh House of Stuart dan pedagang Kota London untuk berdagang di sepanjang pantai Afrika barat.

Guardian juga melaporkan bahwa nenek moyang langsung dari Raja Charles III dan keluarga kerajaan Inggris membeli dan mengeksploitasi budak di perkebunan tembakau di Virginia. Dokumen yang ditemukan baru-baru ini menunjukkan bahwa pada tahun 1686, Edward Porteus, seorang pemilik perkebunan tembakau Virginia yang merupakan nenek moyang langsung Raja Charles III dan mendiang ibu ratu, membeli setidaknya 200 budak dari Royal African Company.

Menanggapi laporan Guardian, Raja Charles III untuk pertama kalinya mengisyaratkan dukungannya terhadap penelitian tentang hubungan antara monarki Inggris dan perdagangan budak transatlantik. Seorang juru bicara Istana Buckingham menyatakan bahwa Raja Charles III menganggap perbudakan sebagai "kekejaman yang mengerikan" dan serius dalam menghadapinya. Dukungan terhadap penelitian ini merupakan bagian dari upaya Raja Charles III untuk lebih memahami "dampak abadi perbudakan" dan keluarga kerajaan mendukung penelitian ini melalui akses ke koleksi dan arsip kerajaan.

Baca juga: Kereta Emas di Istana Noordeinde: Studi Mengungkap Nilai Keuntungan Perbudakan yang Dilakukan Belanda

Dengan adanya permintaan maaf dari Raja Belanda Willem-Alexander dan dukungan Raja Charles III terhadap penelitian tentang peran monarki Inggris dalam perdagangan budak, harapannya adalah langkah-langkah tersebut dapat menjadi upaya membangun keadilan sejarah yang lebih baik dan mendorong kesadaran akan pengaruh masa lalu dalam masyarakat saat ini.

Cekricek.id, Den Haag - Sebuah studi baru-baru ini mengungkapkan bahwa di dalam istana Paleis Noordeinde di Den Haag terdapat sebuah kereta emas yang dihiasi dengan gambar persembahan kolonial kepada penguasa Belanda. Kereta tersebut, yang oleh banyak orang, termasuk raja Belanda saat ini, dianggap sebagai simbol eksploitasi. Menurut studi tersebut, kereta emas tersebut telah "menjaring" tiga penguasa Belanda dengan nilai setara lebih dari €545 juta (£465 juta).

Sejarawan telah menghitung nilai yang mengejutkan dari keuntungan kolonial yang diperoleh oleh Willem III (yang juga merupakan raja Inggris, Irlandia, dan Skotlandia), Willem IV, dan Willem V. Laporan ini diterbitkan atas permintaan parlemen Belanda minggu lalu, sebelum permintaan maaf yang diharapkan secara luas atas perbudakan yang dilakukan oleh raja Belanda.

Studi tersebut, yang berjudul "Negara dan Perbudakan," merupakan studi pertama yang mengukur nilai keuangan Rumah Belanda Orange-Nassau dari perdagangan kolonial yang melibatkan perbudakan lebih dari 600.000 pria, wanita, dan anak-anak Afrika, serta antara 660.000 dan 1 juta orang dari Asia yang dieksploitasi, disiksa, dan dirampok dari kebebasan dan martabat mereka.

Warisan ini diharapkan akan diakui dengan permintaan maaf resmi oleh Raja Willem-Alexander di Oosterpark Amsterdam pada tanggal 1 Juli 2023 dalam perayaan Keti Koti (memutus rantai), yang menandai 150 tahun berakhirnya perbudakan di Belanda.

Nilai setara €545 juta tersebut melebihi jumlah uang yang diambil oleh para penguasa, yang dikenal sebagai Stadhouder, sebagai kepala negara dan militer. Antara tahun 1675 dan 1770, William III berhasil memperoleh 1.094.998 gulden dari keuntungan Perusahaan Hindia Timur Belanda, yang jika dihitung secara aktual setara dengan €196 juta saat ini.

Raymund Schütz, seorang peneliti di arsip kota Den Haag, menemukan angka-angka tersebut dalam arsip pribadi Gerard van Vredenburch yang merupakan tokoh penting di Perusahaan Hindia Timur Belanda. Menurut Schütz, tokoh ini menyimpan dan mendokumentasikan rahasia-rahasia tersebut seperti kartu poker.

Schütz berkata, "Pada masa itu, itu dianggap sebagai sesuatu yang bisa dibanggakan. Mereka bahkan membawa budak ke Belanda untuk dipamerkan. Hal tersebut merupakan investasi dan konsumsi yang mencolok untuk menunjukkan status penting mereka. Meskipun pada saat ini kita merasa malu dan sulit membayangkan bagaimana hal itu terlihat, yang terpenting adalah menghasilkan uang."

Schütz mengatakan bahwa masih belum diketahui berapa banyak keuntungan yang diperoleh oleh penguasa Belanda dari perbudakan antara tahun 1621 dan penghapusan perbudakan pada 1 Juli 1863 (diikuti dengan 10 tahun kerja wajib bagi para budak). Raja Belanda telah memerintahkan studi independen selama tiga tahun untuk mengungkap lebih banyak informasi.

Beberapa tahun yang lalu, Pangeran Wales saat itu, Charles, mengungkapkan "kesedihan pribadinya yang mendalam" atas penderitaan yang disebabkan oleh perdagangan budak Inggris. Pada tahun 2021, Jerman juga mengakui genosida era kolonial di Namibia dengan menawarkan €1 miliar sebagai bentuk pengakuan.

Pada bulan Desember tahun 2022 lalu, Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, meminta maaf atas peran pemerintah dan "penderitaan yang mengerikan" yang telah ditimbulkan dari generasi ke generasi. Ia juga mengumumkan dana €200 juta untuk inisiatif kesadaran, namun tidak ada upaya perbaikan atau pemulihan yang diumumkan.

Seorang juru bicara dari rumah tangga kerajaan Belanda telah mengkonfirmasi bahwa Raja Willem-Alexander akan memberikan pidato pada perayaan Keti Koti di Amsterdam. Hal ini secara luas diharapkan akan termasuk permintaan maaf dari raja itu sendiri.

Don Ceder, seorang anggota parlemen dari partai Christian Union dan seorang pengacara, telah memainkan peran utama dalam memperjuangkan pengakuan pemerintah. Ia berkata, "Saya percaya bahwa permintaan maaf dari raja dalam perannya sebagai institusi akan sangat penting dalam proses rekonsiliasi. Keluarga kerajaan Belanda telah memperoleh sebagian besar kekayaannya melalui perdagangan budak... Refleksi yang jujur mengenai masa lalu ini dapat memberikan kontribusi pada masa depan kita bersama."

Menurut Linda Nooitmeer, presiden Institut Nasional Masa Lalu dan Peninggalan Perbudakan Belanda (NiNsee), keturunan budak percaya bahwa pengakuan terhadap keuntungan dan kesalahan di masa lalu telah tertunda selama ini.

Baca juga: Ini Loh Suku di Indonesia yang Paling Sulit Ditaklukan Belanda

Nooitmeer mengatakan, "Nilai simbolis dari permintaan maaf oleh raja begitu besar sehingga permintaan tersebut tidak hanya dihargai, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan. Pada tahun 2019, sebuah penyelidikan menunjukkan bahwa 5% PDB Belanda pada tahun 1770 berasal dari perbudakan. Pendapat masyarakat mengenai hal ini sepertinya benar."