Cekricek.id — Sebanyak 1.476 akademisi yang tergabung dalam Tim Ekspedisi Patriot 2026 diminta memetakan persoalan kepemilikan dan legalitas tanah di kawasan transmigrasi. Permintaan itu disampaikan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Ossy Dermawan saat membekali tim tersebut di Balai Kartini, Jakarta.

Dikutip dari laman resmi Kementerian Transmigrasi, transmigrasi.go.id, Senin (10/8/2026), pemetaan itu disiapkan untuk menopang Program Trans Tuntas, yakni penyelesaian persoalan lahan warga transmigran. Tim yang sama akan disebar ke 53 kawasan transmigrasi.

Baca juga: Bendungan Argoguruh 1938, Panen Naik Tiga Kali dan Hutan Lampung yang Berkurang

Ossy Dermawan mengingatkan tim agar tidak terkejut dengan kondisi yang akan mereka temui di lapangan nanti.

“Jangan kaget apabila nanti di kawasan transmigrasi masih ditemukan berbagai persoalan kepemilikan, penguasaan, maupun legalitas tanah transmigran,” katanya.

Kawasan transmigrasi adalah wilayah yang disiapkan pemerintah untuk menempatkan warga pindahan dari daerah padat penduduk, lengkap dengan lahan usaha dan lahan pekarangan yang dijanjikan kepada tiap keluarga. Janji lahan itulah yang kerap bermasalah di kemudian hari.

Persoalan tanah di kawasan transmigrasi menumpuk lintas dekade karena penempatan warga sudah berlangsung sejak lama, sementara dokumen kepemilikan tidak selalu mengikuti. Karena itu, data lapangan menjadi bahan yang menentukan bentuk penyelesaiannya, mulai dari tumpang tindih penguasaan sampai status legalitas yang menggantung.

“Semua persoalan pasti memiliki solusi apabila kita bersama-sama mencari jalan keluarnya,” ujar Ossy Dermawan.

Diminta Tidak Berhenti pada Penelitian

Wakil menteri meminta tim tidak memperlakukan penugasan ini sebagai kunjungan riset biasa. Ia menitipkan tiga hal, yaitu membangun kepercayaan masyarakat transmigran, menghasilkan solusi yang bisa diterapkan, dan meninggalkan manfaat yang berkelanjutan bagi kawasan.

Baca juga: Hutan Nagari Sumbar dan Negara yang Berdiri Dua Kaki

“Kami berharap adik-adik tidak hanya datang melakukan penelitian, tetapi mampu menghasilkan solusi yang relevan, aplikatif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat transmigrasi,” katanya.

Hasil pemetaan itu diarahkan untuk dikoordinasikan dengan kantor pertanahan di daerah, dan disambungkan dengan agenda Reforma Agraria yang berjalan di kementeriannya. Sasaran pendataan mencakup sengketa lahan, tumpang tindih penguasaan, dan persoalan status penguasaan tanah, sekaligus menjadi masukan bagi penataan ruang serta pengembangan ekonomi kawasan.

Sebelum diberangkatkan, tim yang sama menerima pembekalan komunikasi digital pada 29 Juli 2026 di Jakarta. Kementerian Transmigrasi mengarahkan anggota tim menyusun narasi berbasis empati tentang potensi kawasan, dengan penekanan pada cara berbicara kepada warga setempat, bukan pada kualitas produksi konten. Arahannya menolak komunikasi satu arah: warga kawasan diposisikan sebagai lawan bicara, bukan sekadar objek yang direkam.

Penugasan ini menempatkan kementerian pada posisi yang tidak biasa: pendataan lahan dikerjakan oleh ribuan akademisi yang diturunkan serentak, bukan hanya oleh petugas pertanahan. Kementerian belum menyebut tenggat penyelesaian pemetaan, jumlah bidang tanah yang menjadi sasaran Program Trans Tuntas, maupun lama penugasan tim di lapangan.

Baca juga: Lurah dan Mandur, Dua Perantara yang Membuat Pabrik Gula Jawa Bisa Bekerja

Artikel ini pertama kali terbit di Cekricek.id. Ditulis oleh Putri Riana.

Reforma Agraria di bawah kepemimpinan Menko Airlangga Hartarto menjadi pilar pemulihan ekonomi Indonesia dan strategi utama dalam mengurangi kemiskinan ekstrem. Temukan bagaimana program ini mempengaruhi masa depan ekonomi nasional.

Cekricek.id, Jakarta - Kenaikan ekonomi nasional yang mencapai 5,17% pada triwulan kedua 2023 menjadi tanda positif bagi masa depan perekonomian Indonesia. Lebih menggembirakan, Juli 2023 melihat Indonesia kembali masuk dalam jajaran negara dengan status "upper middle income", dengan Pendapatan Nasional Bruto (GNI) per kapita sebesar US$4.580.

Dengan optimisme ini, diperkirakan pada akhir tahun mendatang, GNI per kapita bisa menyentuh angka US$5.500. Meskipun net ekspor sempat merosot, namun pendorong utama pertumbuhan ekonomi datang dari konsumsi rumah tangga dan investasi.

Dalam lanskap sosial ekonomi ini, angka kemiskinan ekstrem juga menunjukkan penurunan, dengan hanya 1,12% penduduk pada Maret 2023.

Menanggapi hal ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat meresmikan acara Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2023 mengatakan, "Capaian-capaian ekonomi ini menjadi pijakan kuat untuk meraih sasaran pembangunan ke depan. Ini bukan hanya soal angka, tetapi bagaimana memastikan pertumbuhan ekonomi memberikan keadilan dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat.”

Reforma Agraria, sebagai program inti pemerintah, menjadi sorotan utama Menko Airlangga. Dia menjelaskan pentingnya Reforma Agraria sebagai pendukung utama pemulihan ekonomi, khususnya dalam penataan aset melalui program redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang menjadi dasar modal usaha.

Menjelaskan lebih lanjut, Menko Airlangga menambahkan, "Reforma Agraria tidak hanya mengatur aset, tetapi juga membawa dampak langsung dalam memperkuat ekonomi masyarakat, khususnya bagi masyarakat di pedesaan, para petani, pekebun, serta nelayan di daerah pesisir. Ini menjadi instrumen efektif dalam memerangi kemiskinan ekstrem dan mendukung pertumbuhan usaha rakyat.”

Mengutip instruksi dari Presiden Joko Widodo di GTRA Summit 2022, Menko Airlangga menegaskan perlunya kerjasama dan sinergi antara pejabat pusat, daerah, dan lembaga pemerintah dalam implementasi Reforma Agraria.

Mengakhiri kata-katanya, Menko Airlangga mengajak Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kolaborasi. Dia juga menekankan pentingnya kepala daerah berperan aktif, terutama dalam menjadikan Reforma Agraria sebagai program unggulan daerah dalam rencana kerja pembangunan setempat.

Sebagai penutup, Menko Airlangga menyoroti kebutuhan alokasi APBD yang mendukung pelaksanaan Reforma Agraria, menyatakan, “Ini adalah kunci dari semua upaya kita.”

Artikel ini pertama kali terbit di Cekricek.id. Ditulis oleh Redaksi.

Kementerian ATR/BPN menggelar FGD untuk merumuskan Deklarasi GTRA Summit Karimun 2023. Deklarasi ini diharapkan menjadi pedoman kuat bagi pelaksana Reforma Agraria di Indonesia.

Cekricek.id, Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) baru-baru ini menginisiasi sebuah Focus Group Discussion (FGD) untuk merancang Deklarasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit Karimun 2023. Diskusi ini diadakan di Hotel Grand Mercure Jakarta Kemayoran pada Senin, 14 Agustus 2023, dengan Dalu Agung Darmawan, Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, sebagai pemimpin acara.

Deklarasi yang sedang dirancang mencakup dua dari empat tema utama, yakni Kebijakan Penyelesaian Masalah dan Penataan Aset Tanah Transmigrasi serta Kebijakan Penyelesaian Konflik Agraria dan Penataan Aset atas Tanah yang dikuasai oleh BUMN/BUMD dan BMN/BMD.

Dalam pidatonya, Dalu Agung Darmawan menyampaikan bahwa masih ada hambatan dalam mencapai target 9 juta hektare dalam Reforma Agraria, terutama terkait legalisasi aset tanah transmigrasi dan redistribusi tanah dari kawasan hutan yang dilepaskan. "Kita semua merasakannya, diperlukan upaya ekstra untuk mencapainya," ungkapnya.

Mengenai tema tersebut, Darmawan menekankan pentingnya keselarasan pandangan dan pemikiran antar lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Reforma Agraria. Oleh karena itu, penyusunan deklarasi ini dianggap krusial sebagai panduan bagi pelaksana Reforma Agraria. "Isu Reforma Agraria ini kompleks, melibatkan berbagai regulasi dan lembaga. Harapan kita, rumusan deklarasi ini hampir final dan segera bisa disampaikan ke menteri terkait. Pada 30 Agustus, kita berencana menyampaikannya kepada Presiden," jelas Direktur Jenderal Penataan Agraria.

Darmawan berharap, dengan Deklarasi GTRA Summit ini, akan ada dorongan yang lebih kuat bagi pelaksanaan GTRA di tingkat nasional dan regional. "Ini adalah GTRA Summit kedua. Harapannya, ini bukan hanya seremonial, tetapi benar-benar dimanfaatkan dengan maksimal mengingat isu agraria semakin rumit," tutupnya.

Turut hadir dalam acara tersebut antara lain Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo Prijono; Tenaga Ahli Menteri Bidang Reforma Agraria, Arie Yuriwin; Tenaga Ahli Menteri Bidang Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat, Noer Fauzi Rachman; serta pejabat senior dari Direktorat Jenderal Penataan Agraria dan kementerian/lembaga lainnya.

Artikel ini pertama kali terbit di Cekricek.id. Ditulis oleh Redaksi.