Cekricek.id, Kota Solok - Pemerintah Kota Solok kembali menyalurkan bantuan gizi kepada balita penderita stunting sebagai upaya penanggulangan masalah gizi buruk di daerah tersebut. Pemberian bantuan makanan tambahan ini merupakan bagian dari program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Seorang balita berinisial AYP berusia 18 bulan yang tinggal di RT 02 RW 06, Kelurahan Kampung Jawa, menjadi penerima bantuan stunting Solok pada Senin (16/6). Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Solok menyerahkan paket makanan tambahan yang terdiri dari telur, susu, dan biskuit untuk mendukung perbaikan status gizi balita tersebut.

Balita AYP memiliki berat badan 7,1 kilogram dengan tinggi badan 69,1 sentimeter. Kondisi fisik tersebut menempatkan balita ini dalam kategori stunting, yaitu gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Balita ini terdaftar sebagai peserta Audit Kasus Stunting (AKS) di wilayah Kelurahan Kampung Jawa.

Kepala Dinas DPPKB Kota Solok, Ardinal, menjelaskan bahwa bantuan yang diberikan bersifat stimulan dan merupakan langkah awal dalam program penanggulangan stunting. "Bantuan berupa telur, susu, dan biskuit ini diharapkan dapat membantu meningkatkan gizi serta berat badan anak," kata Ardinal saat acara penyerahan bantuan.

Ardinal menekankan bahwa peran orang tua tetap menjadi kunci utama dalam pemenuhan gizi anak secara berkelanjutan. Program GENTING dirancang untuk melibatkan masyarakat sebagai orang tua asuh yang membantu memenuhi kebutuhan nutrisi anak-anak berisiko stunting melalui pemberian makanan bergizi.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Hanif, yang ditetapkan sebagai Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) untuk AYP, memberikan apresiasi atas bantuan yang disalurkan. Hanif mengungkapkan bahwa sebelumnya AYP telah menerima bantuan serupa selama enam bulan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Perempuan dan Anak (DPMPPA) Kota Solok.

"Kami berharap program bantuan gizi ini dapat berlanjut untuk mendukung tumbuh kembang optimal anak-anak yang membutuhkan," ujar Hanif saat ditemui di lokasi penyerahan bantuan.

Lurah Kampung Jawa, Surya Hidayat, menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung program penanggulangan stunting di wilayahnya. Ia berharap bantuan makanan tambahan dapat terus diberikan kepada balita-balita lain yang mengalami kondisi serupa di Kelurahan Kampung Jawa.

Acara penyerahan bantuan juga dihadiri oleh Penyuluh Keluarga Berencana Kampung Jawa, Susi Nelli, dan Subkoordinator Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Dania Putri NS, Kehadiran berbagai pihak tersebut menunjukkan komitmen bersama dalam menanggulangi masalah stunting di Kota Solok.

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis yang ditandai dengan tinggi badan di bawah standar usia dan pertambahan berat badan yang tidak signifikan. Program penanggulangan stunting di Kota Solok tidak hanya fokus pada pemberian bantuan makanan, tetapi juga mencakup edukasi kepada orang tua mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang untuk mendukung tumbuh kembang optimal anak-anak.

Pekanbaru, Cekricek.id - Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen untuk terus menurunkan angka stunting di daerah tersebut. Pj Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengungkapkan bahwa prevalensi stunting di Riau pada 2023 telah mencapai target World Health Organization (WHO), yakni 20 persen. Bahkan, angka tersebut sudah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2024, yang berada di angka 14 persen.

"Dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, Riau menempati urutan ketiga prevalensi stunting terendah pada 2023, yaitu 13,6 persen, setelah Bali dengan 7,2 persen, dan Jambi dengan 13,5 persen," jelas SF Hariyanto dalam keterangan resminya di Gedung Daerah Balai Serindit, Senin (29/4/2024).

Dua Kabupaten/Kota Capai Angka Stunting di Bawah 10 Persen

SF Hariyanto menyampaikan bahwa dua kabupaten/kota di Riau, yakni Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru, telah berhasil menekan angka stunting di bawah 10 persen. Kabupaten Kampar mencatat prevalensi stunting sebesar 7,6 persen, sementara Kota Pekanbaru berada di angka 7,8 persen.

"Dua daerah ini sangat terbaik. Kampar dan Pekanbaru nantinya akan menerima penghargaan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) karena telah berhasil menurunkan angka stunting di daerah kabupaten/kota," ungkapnya.

Target Stunting di Bawah 10 Persen untuk Seluruh Daerah di Riau pada 2025

Pj Gubernur Riau optimis bahwa pada 2025 mendatang, seluruh daerah di Bumi Lancang Kuning akan mencapai angka stunting di bawah 10 persen. Keyakinan ini didasarkan pada tren penurunan prevalensi stunting yang signifikan dalam satu dekade terakhir.

"Saya yakin dan percaya, 2025 stunting di Riau di bawah 10 persen karena prevalensi stunting di Bumi Lancang Kuning ini menunjukkan tren penurunan, dimana 2013 lalu stunting Riau 36,8 persen dan pada 2023 sebesar 13,6 persen," jelasnya.

"Artinya selama 10 tahun terakhir kita mampu menurunkan stunting sebesar 23,8 persen dengan rata-rata 2-3 persen per tahun," tambahnya.

Kolaborasi Lintas Sektor untuk Tekan Angka Stunting

Dalam upaya menurunkan angka stunting di Riau, SF Hariyanto menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor.

Ia menilai bahwa penurunan stunting tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif dari berbagai pihak, termasuk sektor swasta melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR).

Baca juga: Pekanbaru Optimis Stunting Tuntas Tahun 2024

"Penurunan stunting di Riau tidak cukup hanya pemerintah saja namun juga membutuhkan peran berbagai pihak. Termasuk CSR dari pihak swasta," pungkasnya.

Pekanbaru, Cekricek.id - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru optimis kasus stunting di kota ini dapat dituntaskan pada tahun 2024. Optimisme ini didasarkan pada hasil survei Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2023 yang menunjukkan angka prevalensi stunting di Pekanbaru sudah di bawah lima persen.

"Hasil survei SSGI tahun 2023 menunjukkan bahwa angka prevalensi stunting di Pekanbaru sudah di bawah lima persen," kata Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Muflihun, Selasa (23/1/2024).

Menurut Muflihun, angka prevalensi stunting di Pekanbaru memang fluktuatif. Pada tahun 2022, angka prevalensi stunting sempat naik menjadi 16,8 persen. Namun, pada tahun 2021 angka prevalensi stunting turun menjadi 11,4 persen.

Meski optimistis dapat menuntaskan kasus stunting pada tahun 2024, Muflihun menyadari bahwa hal ini tidak mudah. Ia mengatakan bahwa upaya penanganan stunting harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan berbagai pihak.

"Upaya penanganan stunting harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan berbagai pihak," kata Muflihun.

Selain itu, Muflihun juga mengatakan bahwa upaya penanganan stunting tidak hanya fokus pada penurunan angka prevalensi stunting, tetapi juga pada pengentasan kemiskinan ekstrem.

Baca juga: Pemko Pekanbaru Susun Lagi Data Masyarakat Miskin

"Kita lakukan beberapa upaya untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem, ada sejumlah OPD dalam penanganannya," kata Muflihun.

Baca Berita Riau Hari Ini setiap hari di Cekricek.id.

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, menyoroti pentingnya kesehatan anak di Mentawai sebagai investasi bangsa. Dengan berbagai program, beliau berupaya menurunkan angka stunting di daerah tersebut.

Cekricek.id, Mentawai - Kesehatan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai mendapatkan sorotan khusus dari Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, selama kunjungannya di Bumi Sikerei pada 24-25 Agustus 2023. Salah satu isu krusial yang menjadi titik beratnya adalah upaya menekan prevalensi stunting di kalangan anak dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan selama 1.000 hari pertama kehidupan.

Dalam kunjungannya, Gubernur Mahyeldi menyatakan, "Selama berada di Mentawai, kami fokus pada peningkatan kualitas kesehatan. Melalui Dinas Kesehatan dan instansi terkait, kami berharap layanan kesehatan di Mentawai terus meningkat." Hal ini disampaikannya saat berada di SMA N 2 Sipora.

Salah satu langkah konkret yang diambil adalah meluncurkan program "Aksi Bergizi di Sekolah". Program ini ditujukan untuk mencegah anemia pada ibu hamil dengan menargetkan remaja putri sebagai calon ibu. Dalam program ini, remaja putri diajarkan untuk mengonsumsi tablet penambah darah, makanan yang kaya gizi, dan melakukan aktivitas fisik untuk menjaga kebugaran.

Menurut Gubernur, "Kesehatan remaja sangat penting karena mereka adalah calon ibu yang sehat. Dan ibu yang sehat akan melahirkan anak yang sehat. Oleh karena itu, program ini sangat penting untuk menurunkan angka stunting dan mencegah kematian akibat komplikasi kehamilan."

Selain itu, Gubernur juga menghadiri beberapa acara lain seperti "Workshop Kader Posyandu" yang membahas peran kader dalam menangani stunting dan "Pembinaan Implementasi Germas dan Penguatan Pokjanal Posyandu".

"Kami ingin memastikan kader Posyandu di Mentawai memiliki kemampuan dan kualitas yang baik untuk mendukung kesehatan masyarakat dan menurunkan angka stunting," tambah Gubernur.

Mahyeldi juga menekankan pentingnya menjaga kesehatan anak dan remaja Mentawai. Baginya, generasi muda Mentawai adalah calon pemimpin masa depan. "Mereka adalah investasi berharga bagi bangsa. Menjaga kesehatan mereka berarti menjaga masa depan Indonesia, terutama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045," ujarnya.

Lila Yanwar, Kepala Dinkes Sumbar, menambahkan bahwa program "Aksi Bergizi di Sekolah" adalah salah satu upaya intervensi untuk menurunkan angka stunting. "1.000 hari pertama kehidupan sangat krusial untuk perkembangan kecerdasan anak," kata Lila.

Sementara itu, Martinus Dahlan, Sekretaris Daerah Kab. Mentawai, mengapresiasi upaya Pemprov Sumbar. Ia menekankan bahwa Mentawai memiliki potensi besar dalam sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Namun, angka stunting di Mentawai masih tinggi, sekitar 19,3%. "Kami juga memerlukan dukungan dalam pemenuhan air bersih," tutup Martinus.

Temukan berita Padang terbaru hari ini dan terkini seputar peristiwa, politik, hukum, kriminal, budaya, sejarah, hiburan, dan gaya hidup hanya di Cekricek.id.

Pemerintah Kota Pariaman bersinergi dengan berbagai pihak dalam upaya serius menurunkan angka stunting. Dengan target ambisius, langkah apa saja yang diambil?

Cekricek.id, Pariaman - Pemerintah Kota Pariaman, dalam kerja sama erat dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), telah menginisiasi Rembuk Stunting 2023 sebagai langkah strategis dalam menangani isu stunting yang kian mendesak.

Acara ini, yang berlangsung di Aula Balaikota Pariaman pada Selasa, 22 Agustus 2023, diresmikan oleh Wakil Walikota Pariaman, Mardison Mahyuddin, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Pariaman.

Mardison menekankan bahwa inisiatif ini bukan sekadar seremonial. Ini adalah bagian dari serangkaian tahapan krusial yang harus dijalankan di tingkat kota, kecamatan, hingga desa, sesuai dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.

Data dari Survey Studi Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Kota Pariaman mencapai 16%. Namun, dengan semangat dan kerja sama, pemerintah menargetkan angka tersebut turun menjadi 14% pada tahun 2024.

Mardison juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, institusi pendidikan tinggi, masyarakat, dan semua pemangku kepentingan dalam upaya ini.

Salah satu kunci utama dalam pencegahan stunting adalah memberikan perhatian ekstra kepada ibu yang sedang mengandung serta balita di bawah usia 2 tahun. Ini mencakup pemenuhan kebutuhan gizi yang tepat dan terpadu dari berbagai sektor.

"Ketika kita mengabaikan nutrisi anak-anak kita, risiko gizi buruk dan stunting akan meningkat," ujar Mardison. "Konsistensi dalam memberikan asupan gizi yang baik adalah tanggung jawab kita bersama, sehingga generasi mendatang tumbuh sehat dan cerdas."

Selain itu, Mardison menambahkan, pentingnya pembangunan infrastruktur sanitasi, penyediaan air bersih, makanan yang sehat dan bergizi, serta edukasi masyarakat. Semua elemen masyarakat harus berperan aktif dalam upaya ini.

Temukan berita Kota Pariaman terbaru hari ini dan terkini seputar peristiwa, politik, hukum, kriminal, budaya, sejarah, hiburan, dan gaya hidup hanya di Cekricek.id.

Dispangtan Padang Panjang menginisiasi Lomba Masak Serba Ikan dalam rangka meningkatkan konsumsi ikan dan menciptakan Generasi Bebas Stunting.

Cekricek.id, Padang Panjang - Dalam usaha untuk menciptakan "Generasi Bebas Stunting", Dinas Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Padang Panjang, Sumatera Barat, mengadakan kompetisi unik, Lomba Masak Serba Ikan, pada hari Rabu (26/7). Acara yang digelar di Aula Balai Benih Ikan (BBI) ini diikuti oleh kader TP-PKK dari seluruh wilayah kota.

Kompetisi ini menghasilkan berbagai macam ide kreatif dan inovatif dalam memasak ikan, dengan tiga kategori menu utama: Menu Balita, Menu Keluarga, dan Menu Kudapan.

Lomba ini dibuka dan diadili oleh Ketua Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) Kota Padang Panjang, Dian Puspita Fadly Amran, bersama dengan perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, Ida Trisnini, dan Ahli Gizi Dinas Kesehatan Kota, Mella Yosika.

Menurut Dian, konsumsi makanan bergizi, seperti ikan yang kaya akan Omega 3, adalah salah satu kunci penting dalam mencegah stunting.

Ini bukan hanya penting bagi anak-anak, tetapi juga bagi ibu dan calon ibu. "Melalui acara ini, kita dapat berinovasi dan berkreasi dalam memasak ikan, sehingga anak dan seluruh anggota keluarga dapat menikmati konsumsi ikan," kata Dian melalui keterangan tertulis.

Tetapi, menurut Kepala Dispangtan, Ade Nafrita Anas, angka konsumsi ikan di Padang Panjang masih perlu ditingkatkan. Saat ini, masyarakat mengonsumsi ikan sebanyak 113 gram per hari, atau 41,84kg per kapita per tahun. Ini jauh di bawah target nasional sebesar 61,02 kg/kapita/tahun.

Untuk mencapai target ini, Forikan Padang Panjang dan Dispangtan berkolaborasi dalam menyelenggarakan lomba ini. Tujuannya adalah untuk meningkatkan minat dan inovasi ibu-ibu rumah tangga, khususnya kader PKK, dalam menciptakan menu berbasis ikan. "Kami berharap lomba ini dapat meningkatkan keterampilan mereka dalam mengolah ikan dan menjadi agen peningkatan konsumsi ikan di lingkungan mereka," ujar Ade.

Setelah penilaian, juara lomba diumumkan. Kelurahan Tanah Hitam berhasil meraih juara pertama, diikuti oleh Kelurahan Balai-Balai dan Kelurahan Silaing Bawah sebagai juara kedua dan ketiga.

Dengan upaya seperti ini, Dispangtan Padang Panjang berharap untuk mencapai target konsumsi ikan nasional dan mewujudkan visi Generasi Bebas Stunting.

Temukan berita Padang Panjang terbaru hari ini dan terkini seputar peristiwa, politik, hukum, kriminal, budaya, sejarah, hiburan, dan gaya hidup hanya di Cekricek.id.

Cekricek.id, Tanah Datar - Permasalahan stunting atau kurangnya asupan gizi yang mengganggu pertumbuhan anak menjadi salah satu isu serius di Indonesia. Di Provinsi Sumatra Barat, angka prevalensi stunting mengalami peningkatan, namun hal berbeda terjadi di Kabupaten Tanah Datar yang berhasil menurunkan angka tersebut.

Bupati Tanah Datar, Eka Putra, mengungkapkan hal ini saat membuka Pelatihan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Tanah Datar pada Rabu (21/6/2023), di aula kantor Bupati di Pagaruyung.

Menurut Eka, "Pada tahun 2023, angka prevalensi stunting di Provinsi Sumbar naik 1,9 persen menjadi 25,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan Tanah Datar berhasil menurunkan angka tersebut dari 21,5 persen menjadi 18,9 persen pada awal tahun 2023."

Bupati menjelaskan bahwa stunting bukanlah masalah yang sepele. Berdasarkan riset Bank Dunia, stunting juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan, diperkirakan mencapai angka Rp300 triliun hingga Rp1.210 triliun per tahun di Indonesia.

"Stunting menghambat potensi transisi demografis dan perkembangan kecerdasan, serta merupakan ancaman bagi masyarakat di Nagari. Oleh karena itu, peran Wali Nagari dan KPM sangat penting dalam menurunkan angka stunting di Tanah Datar," tambahnya.

Bupati menekankan bahwa KPM merupakan kader yang berasal dari masyarakat terpilih dan memiliki kepedulian serta kesediaan untuk berperan dalam pembangunan manusia di Nagari, termasuk dalam penanganan masalah stunting.

"KPM yang sebelumnya telah menjalankan tugasnya akan mendapatkan pelatihan dan pemahaman tentang pentingnya penurunan angka stunting," jelasnya.

Eka juga menyoroti peran penting Nagari dalam penanganan stunting. Menurutnya, Nagari telah menganggarkan dana untuk penanganan stunting melalui APB Nagari yang telah diatur dalam Permendesa PDTT Nomor 8 Tahun 2022.

"Saya berterima kasih atas dukungan Wali Nagari dalam penanganan stunting di Nagari masing-masing, termasuk penganggaran untuk penanganan dan penurunannya. Saya juga mengapresiasi dedikasi dan kerja keras KPM bersama pihak lainnya," ungkapnya.

Sebelumnya, Sekretaris Dinas PMDPPKB, Heru Rahman, menjelaskan bahwa KPM merupakan kader yang membantu Pemerintahan Nagari dalam memfasilitasi, merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan Sumber Daya Manusia di Nagari atau desa.

"KPM berasal dari masyarakat nagari setempat yang telah memiliki pengalaman sebagai kader Posyandu, guru PAUD, atau kader kesehatan lainnya dengan kemampuan komunikasi yang baik," jelas Heru.

Dalam pelatihan hari ini, Heru menambahkan bahwa sebanyak 75 KPM dan 75 Wali Nagari dihadirkan dengan tujuan meningkatkan peran KPM yang terdidik dan terlatih untuk mewujudkan konvergensi pencegahan stunting di Nagari.

"Kegiatan ini secara khusus bertujuan mengelola kader PKM dalam memfasilitasi konvergensi pencegahan stunting melalui pemantauan sasaran rumah tangga 1.000 HPK. Narasumber dari Bappeda Litbang, Dinas Kesehatan, PMDPPKB, dan Satgas Stunting Tanah Datar juga hadir dalam pelatihan ini," ungkapnya.