Cekricek.id, Padang - Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang diproyeksikan meningkat signifikan di tahun 2026. Pemerintah Kota menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,05 triliun, namun menurut kajian Fraksi PKS DPRD Kota Padang, angka itu masih di bawah potensi riil yang bisa diraih.
Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menyebutkan bahwa potensi PAD Kota Padang 2026 bisa menembus Rp1,3 triliun jika dikelola secara optimal. Optimisme itu bukan tanpa dasar, meski realisasi PAD pada 2024 hanya menyentuh Rp616,08 miliar atau sekitar 87,27 persen dari target Rp706 miliar. Sementara pada 2023, capaian PAD tercatat Rp658,72 miliar.
Menurut Muharlion, sejak Pilkada 2018 saat PKS mengusung pasangan Mahyeldi–Hendri Septa, partai sudah memiliki target PAD Rp1 triliun dalam RPJMD Padang 2019–2024. Namun, pandemi COVID-19 memaksa revisi target ke angka yang lebih realistis.
Kini, situasi telah membaik. Berbagai peluang pendapatan daerah mulai kembali terbuka, termasuk dari opsen pajak kendaraan bermotor yang porsinya kini lebih jelas: 66% untuk kabupaten/kota, dan 34% untuk provinsi. Dengan aturan baru ini, pendapatan dari pajak kendaraan diprediksi naik dari Rp100 miliar menjadi Rp187 miliar per tahun.
Muharlion juga menyoroti retribusi parkir sebagai salah satu potensi besar yang belum tergarap maksimal. Saat ini, dari sekitar 500 titik parkir, PAD yang masuk hanya sekitar Rp7 miliar per tahun. Padahal, jika setiap titik menyumbang Rp100 ribu per hari, kontribusinya bisa mencapai Rp18,25 miliar per tahun.
"Jalan yang digunakan untuk parkir itu milik negara, uangnya dari rakyat. Tak bisa kita biarkan kebocoran terus terjadi saat kita kekurangan anggaran pembangunan," ujar Muharlion, Senin (21/7).
Sumber lain yang disoroti PKS adalah sektor pengelolaan sampah berbasis kelurahan lewat Lembaga Pengelola Sampah (LPS), serta pajak hotel dan restoran yang masih banyak bocor. Menurutnya, pajak restoran dan hotel dibayarkan oleh konsumen, sehingga tidak ada alasan pengusaha tidak menyetorkannya ke kas daerah.
Muharlion juga mengapresiasi kebijakan Wali Kota Padang yang akan mewajibkan kendaraan dinas ASN berpelat BA (wilayah Padang). Jika pegawai tak mengubah plat, TPP-nya bisa ditangguhkan. "Ini langkah bagus. Jangan biarkan pajak kendaraan yang dipakai di Padang malah masuk ke daerah lain," tegasnya.
Agar sistem pemungutan pajak dan retribusi lebih transparan, Muharlion menyarankan agar Pemko Padang segera merancang sistem digital atau non-tunai untuk mengurangi kebocoran.
Ketua Fraksi PKS DPRD Padang, Rafdi, menegaskan dukungan pihaknya terhadap upaya peningkatan PAD, asal tidak membebani masyarakat dengan kenaikan tarif. "Potensinya masih banyak yang bocor. Itu dulu yang harus ditutup," tegasnya.
Baca Juga: Kebocoran Retribusi Parkir Ancam PAD Kota Padang, Ini Langkah DPRD
Rafdi menekankan pentingnya inovasi dalam mencari sumber PAD baru yang tetap sesuai regulasi. Ia juga menolak penambahan PAD lewat skema tarif baru yang tidak proporsional dan justru menyulitkan warga. (*)
