Pekanbaru, Cekricek.id - Proses pengajuan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang lulus seleksi tahun 2023 telah memasuki tahap akhir.
Meski begitu, sebanyak 47 pengajuan dari total 2.606 PPPK yang lulus masih dalam proses justifikasi di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau, Mamun Murod, menjelaskan bahwa pihaknya baru saja menggelar rapat dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menyelesaikan sisa pengajuan NIP PPPK tersebut.
"Proses pengajuan NIP PPPK Pemprov Riau yang lulus tahun 2023 sedang dalam tahap akhir. Kami baru saja selesai rapat dengan BKN untuk penyelesaian sisa 47 NIP PPPK tersebut. Itu atas arahan pimpinan agar digesa prosesnya," ungkap Murod pada Rabu (22/5/2024).
Dalam rapat tersebut, pihak BKN menyarankan agar Pemerintah Provinsi Riau segera menyurati Kemenpan-RB terkait justifikasi beberapa jabatan yang masih dalam proses. "BKN menyarankan agar Pemprov Riau segera bersurat ke Kemenpan-RB, karena ada beberapa jabatan yang harus dijustifikasi.
Makanya itu harus dikonfirmasi ke Kemenpan-RB terkait 47 NIP PPPK itu. Itu total semua formasi, baik tenaga guru, kesehatan, maupun teknis," jelas Murod.
Murod mengakui bahwa proses penetapan NIP bagi pegawai PPPK yang lulus seleksi tahun lalu ini cukup memakan waktu. Hal ini disebabkan oleh banyaknya usulan NIP yang diproses di BKN Regional 12 Pekanbaru, tidak hanya dari Provinsi Riau, tetapi juga dari provinsi tetangga seperti Kepulauan Riau dan Sumatera Barat.
"Seperti dari Kepulauan Riau dan Sumatera Barat juga sama, itu di bawah kewenangan BKN Regional 12 Pekanbaru. Makanya proses nya lama, karena usulan yang masuk kan banyak, bukan cuma dari Riau saja. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa selesai," harapnya.
Baca juga: Pengumuman Formasi PPPK 2024 Tertunda, Ini Penjelasan BKN
Untuk diketahui, total usulan NIP untuk formasi tenaga pendidikan yang diajukan ke BKN sebanyak 2.352 orang. Kemudian untuk formasi tenaga teknis dari total usulan 112 orang, dan untuk formasi tenaga kesehatan 142 orang.
