Cekricek.id — Seorang tukang kebun di Yogyakarta sembuh dari sakitnya pada 1900, lalu menolak kembali bekerja. Alasannya bukan malas. Dokter yang merawatnya, J.G. Scheurer, menyapanya dengan bahasa Jawa krama inggil — bahasa untuk orang yang dihormati. Setelah diperlakukan begitu, ia merasa pekerjaan lamanya tidak lagi pantas untuk dirinya.
Anekdot yang dimuat harian De Locomotief edisi 22 November 1900 itu menjadi pintu masuk sebuah riset tentang bagaimana perempuan-perempuan desa yang buta huruf berubah menjadi perawat bersertifikat negara di sebuah rumah sakit misi.
Rifa'i Shodiq Fathoni dari Universitas Jember dan Ilmiawati Safitri dari Universitas Negeri Yogyakarta menuliskannya lewat artikel Professionalizing Care at Petronella Hospital: Javanese Agency, Colonial Medicine, and Healthcare Work in Yogyakarta (1900–1940) yang dimuat jurnal Analisis Sejarah Vol. 16 No. 1 keluaran Universitas Andalas, terbit Juni 2026. Mereka menelusuri arsip kolonial untuk melacak profesionalisasi tenaga medis pribumi di Rumah Sakit Petronella, Yogyakarta, sepanjang 1900 sampai 1940.
Bukan Fanatisme, tapi Rasisme Kelembagaan
Riset ini dibuka dengan koreksi terhadap anggapan lama. Keengganan penduduk pribumi berobat ke fasilitas medis Barat pada akhir abad ke-19 kerap disederhanakan sebagai fanatisme budaya atau keterbelakangan.
Laporan investigasi De Locomotief 21 Januari 1898 yang dikutip kedua peneliti menunjukkan sebab yang lebih struktural. Rumah sakit militer dan pemerintah kosong bukan karena orang Jawa menolak pengobatan, melainkan karena mereka menolak rasisme kelembagaan.
Di bangsal pemerintah, pasien pribumi diperlakukan sebagai warga kelas dua, diisolasi di balik tembok atau jeruji besi oleh petugas yang asing dalam bahasa maupun adat. Yang tak kalah penting, fasilitas negara sama sekali mengabaikan hierarki sosial Jawa. Kaum priayi dan pemimpin lokal tidak memperoleh keistimewaan ruang; seorang kepala distrik atau mandor bisa dipaksa berbagi bangsal dengan buruh, narapidana, bahkan pekerja seks. Untuk menghindari kejatuhan martabat semacam itu, kaum elite memilih tidak dirawat.
Faktor ekonominya sama berat. Dengan pendapatan tahunan rata-rata kurang dari 100 gulden, keluarga Jawa biasa tak sanggup membayar dokter swasta — sementara layanan gratis di rumah sakit pemerintah harus ditebus dengan harga diri. Akibatnya, mereka kembali ke dukun. Laporan misi mencatat bahwa "air doa dan sedikit ludah" dari dukun kampung lebih dipercaya ketimbang obat dokter, terutama karena diberikan dalam bahasa yang mereka pahami.
Dibangun Perempuan, Ditawar Sultan
Rumah Sakit Petronella lahir di tengah krisis kepercayaan itu. Yang menarik, pendiriannya tidak disubsidi pemerintah kolonial, melainkan bersandar pada filantropi swasta — dan yang menggerakkannya perempuan.
Nama Petronella diambil dari Petronella Te Winkel, mendiang istri Pendeta N. Adriani, yang untuk mengenangnya disumbangkan hibah 10.000 gulden. Di sampingnya berdiri Vereeniging Dr. Scheurer's Hospitaal, perkumpulan yang juga beranggotakan perempuan. Antara 1896 dan 1935, perkumpulan ini mengumpulkan hampir 200.000 gulden emas. Sebagai perbandingan, kaum profesional laki-laki menyumbang kurang dari 5.000 gulden, sementara Sinode Gereja memilih tidak menyumbang sama sekali.
Tanah di Gondokusuman diperoleh lewat negosiasi politik dengan Sultan Hamengkubuwono VII, yang mengajukan syarat mengikat: rumah sakit harus menyediakan 100 tempat tidur dan membayar ganti rugi 1.400 gulden kepada warga terdampak.
Baca juga: Sejarah Gizi Publik di Indonesia: Ketika Dapur Pribumi Menjadi Urusan Negara Kolonial
Gubuk Bambu di Bintaran
Sebelum gedung permanen berdiri, semuanya dimulai di sebuah rumah sewaan di Bintaran. De Locomotief 30 September 1898 mencatat detailnya: sebuah gubuk persegi panjang berukuran 15 kali 5 meter dengan tinggi 8 meter, bertiang bambu dan berdinding gedek. Ruangnya disekat bambu — bagian depan ruang tunggu yang sesak, bagian belakang ruang praktik dokter.
Dengan moto pragmatis "bekerja dulu, fasilitas yang lebih baik menyusul", Scheurer mulai menerima pasien. Jumlahnya segera meledak menjadi rata-rata 100 sampai 150 orang per hari.
Di sinilah peran asisten pribumi terbentuk, dan tugasnya sama sekali tidak ringan. Merekalah yang lebih dulu menangani pasien: membersihkan bagian tubuh yang terluka, menyemprotkan emulsi kreolin untuk disinfeksi, dan mengairi luka terbuka dengan larutan sublimat.
Kedua peneliti menyebut kesediaan para asisten itu menyentuh nanah dan darah orang asing sebagai sebuah revolusi mental — sebab masyarakat Jawa menempatkan kesucian tubuh dan penghindaran hal-hal menjijikkan pada posisi tinggi.
Protokol kebersihannya sederhana tapi ketat. Perban bekas tidak boleh dicuci ulang; ia harus dilepas, dibuang ke dalam tempayan besar berisi larutan disinfektan, lalu dibakar setiap hari. Ritual membakar perban itu tampak sepele, tetapi menandai momen ketika rasionalitas medis mulai berakar: penyakit bukan kutukan yang butuh mantra, melainkan agen biologis yang harus dihancurkan dengan api dan bahan kimia.
Seratus Tempat Tidur, Lima Puluh yang Dipakai
Kompleks permanen di Gondokusuman rampung dengan biaya 38.398,87 gulden — jauh di bawah anggaran 43.000 gulden. Sisanya dipakai untuk perabot senilai 8.962,19 gulden.
Tembok berlapis besi sepanjang 150 meter memisahkan rumah sakit yang steril dari kampung yang dianggap tidak higienis. Di dalamnya ada taman dan kolam ikan, sepuluh bangunan utama termasuk lima paviliun perawatan berdinding bambu untuk sirkulasi udara tropis, serta lantai berplester putih.
Kemewahan itu justru melahirkan paradoks. Scheurer punya rumah sakit 100 tempat tidur sesuai syarat Sultan, tetapi tidak punya perawat yang kompeten untuk mengoperasikannya. Ia memilih membatasi operasional hanya 50 tempat tidur sampai tenaga terlatih tersedia — mendahulukan keselamatan pasien di atas angka kunjungan.
Paviliun yang Meruntuhkan Sekat Ras
Titik balik terjadi pada 19 November 1900, ketika kapal Prinses Sophie merapat di Batavia membawa dua perawat: Nona J.H. Kuyper dan Nona J.C. Rutgers.
Yayasan rumah sakit tidak menempatkan keduanya di rumah dinas eksklusif di kawasan elite Eropa. Mereka ditempatkan di paviliun khusus di sebelah kiri rumah dokter, dengan kamar tidur berada di bawah atap yang sama dengan kamar para perawat pribumi.
Pengaturan ruang inilah, menurut kedua peneliti, yang meluruhkan hierarki rasial kaku antara zuster Belanda dan murid Jawa. Hidup bersama dua puluh empat jam sehari, para perawat Eropa mengajarkan tata krama, kebersihan, dan disiplin lewat teladan yang terus-menerus.
Tugas mereka jauh lebih berat daripada mengajar keperawatan. Data 1912 menunjukkan hanya sekitar 14.000 anak perempuan bersekolah di seluruh Jawa dan Madura. Sebagian besar murid yang harus dilatih adalah gadis desa buta huruf.
Catatan N.A. de Gaay Fortman memperlihatkan hambatan konkretnya: berbeda dengan calon perawat laki-laki yang umumnya sudah bisa membaca, perawat perempuan kesulitan membaca dan mencatat suhu tubuh dari termometer. Angka dan skala pada batang kaca itu adalah kode asing bagi mereka. Akibatnya, paviliun Kuyper dan Rutgers berfungsi ganda: asrama pelatihan medis sekaligus sekolah dasar keaksaraan. Para pengajar Eropa harus mulai dari nol, mengajarkan huruf dan angka sebelum anatomi atau fisiologi.
Baca juga: Jejak Imperium Terlupakan: Kisah Kerajaan Melayu yang Menguasai Nusantara Selama 9 Abad
Sistem Yogyakarta
Krisis kepemimpinan datang bertubi-tubi. Scheurer cuti karena kelelahan berat pada 1901, kembali pada 1903, lalu pulang permanen ke Belanda pada 1906 karena kesehatannya menurun. Pada 1903, dokter kedua Dr. Esser jatuh sakit dan kepala perawat Kuyper mengundurkan diri.
Justru di sinilah sistem yang dibangun membuktikan dirinya. Tanpa pengawasan ketat staf Eropa, para perawat pribumi mengambil tanggung jawab operasional lebih besar — dan laporan Tijdschrift voor Armenzorg pada 1904 mencatat layanan harian tetap berjalan dengan intensitas tinggi tanpa penurunan standar medis yang berarti.
Penggantinya, Dr. H.S. Pruijs, menyadari model terpusat tidak lagi memadai untuk melayani jutaan penduduk. Ia merancang jaringan "rumah sakit pembantu": fasilitas kecil di perdesaan yang masing-masing terdiri atas satu bangsal laki-laki, satu bangsal perempuan, ruang perawatan luka, dan apotek — semuanya terhubung telepon ke rumah sakit pusat.
Pemerintah kolonial semula skeptis, meragukan kemampuan staf pribumi mengelolanya tanpa pengawasan dokter. Skeptisisme itu memudar. Sembilan rumah sakit pembantu akhirnya mengelilingi Yogyakarta; empat di antaranya — Toengkak, Wates, Wonosari, dan Sanden — dibangun pemerintah lokal, sisanya oleh perusahaan perkebunan, tetapi pengelolaan medisnya tetap di bawah Petronella. Pers menyebut strategi ini "Het Djocja-Stelsel" atau Sistem Yogyakarta.
Pengakuan datang dari arah tak terduga. Henri van Kol, anggota parlemen Belanda dari partai sosial demokrat yang dikenal kritis terhadap kolonialisme dan kristenisasi, memuji Petronella secara terbuka setelah memeriksanya pada Agustus 1902 — khususnya para perawat pribuminya, yang ia nilai terpilih dan terlatih dengan cermat.
Sasrasoegondo, Sang Penjembatan
Salah satu temuan terpenting riset ini menyangkut kurikulum. Materi medis yang rumit tidak diajarkan dalam bahasa Belanda yang asing bagi lidah desa, melainkan disusun ulang dalam bahasa Jawa dan disesuaikan dengan cara berpikir setempat.
Arsiteknya dua orang: Suster A.C. Enserinck dan seorang pendidik Jawa bernama R. Sasrasoegondo. Kedua peneliti menekankan Sasrasoegondo bukan sekadar penerjemah pasif, melainkan perantara budaya yang menjembatani logika bakteriologi Barat dengan nalar pengetahuan Jawa, sehingga konsep abstrak seperti sterilitas dan anatomi benar-benar dipahami murid dari desa.
Dr. Pruijs melengkapinya dengan menulis buku pegangan sederhana berbahasa Jawa. Mutunya diakui pemerintah kolonial, yang kemudian menanggung biaya penerbitannya agar bisa dipakai sebagai standar pendidikan kesehatan di wilayah lain Hindia Belanda.
Sembilan Nama yang Lulus
Puncak pencapaian sistem ini terletak pada kebidanan — bidang yang selama ini menjadi catatan kegagalan pemerintah kolonial. Upaya mendirikan sekolah bidan pemerintah di Batavia berkali-kali terganjal: pemotongan anggaran pada 1839, stigma terhadap profesi bidan, dan kesulitan merekrut murid perempuan yang melek huruf.
Akibatnya sebagian besar persalinan di Jawa tetap ditangani dukun bayi. Estimasi yang dikutip riset ini menunjukkan angka kematian bayi di perdesaan Indonesia bahkan pada 1920 masih sekitar 250 per 1.000 kelahiran hidup.
Petronella menempuh jalan berbeda. Algemeen Handelsblad voor Nederlandsch-Indië edisi 28 Juni 1935 melaporkan sembilan dari sepuluh murid kebidanan Petronella lulus ujian bidan pemerintah, yang diawasi ketat komite tinggi di bawah Inspektur Dinas Kesehatan Dr. H.C. Gomperts.
Kedua peneliti mencatat nama-nama mereka: Sripit, Saminah, Girah, Sadimi, Alinah, Srianah, Sarti, Paikem, dan Martinah. Bagi mereka, daftar itu bukan sekadar statistik akademis, melainkan bukti sejarah bahwa perempuan Jawa mampu memenuhi standar medis kolonial yang ketat.
Petronella juga menempatkan bidan laki-laki di Semin, Gunung Kidul — eksperimen gender yang tidak lazim pada zamannya, ditempuh untuk menekan tingginya kematian ibu di perdesaan.
Sekolah yang Mengangkat sekaligus Memisahkan
Riset ini tidak menutupi sisi lain dari cerita. Sistem asrama Petronella dirancang untuk pengawasan terus-menerus, dengan pemisahan ruang yang ketat dan tata letak yang memungkinkan staf Eropa mengawasi murid pribumi. Kurikulumnya pun bertingkat: Kelas B untuk lulusan sekolah desa dengan pengantar bahasa Jawa atau Melayu yang disiapkan sebagai pelaksana praktis, dan Kelas A untuk lulusan sekolah Belanda dengan pengantar bahasa Belanda yang memperoleh teori lebih mendalam. Segregasi kolonial tetap bekerja, bahkan di dalam institusi yang paling berhasil menaikkan derajat orang Jawa.
Riset ini seluruhnya bersandar pada arsip kolonial — surat kabar, laporan tahunan, dan terbitan misi. Semua sumber itu ditulis oleh pihak Eropa. Suara para perawat dan bidan Jawa sendiri, termasuk sembilan perempuan yang namanya dicatat di atas, tidak hadir langsung dalam dokumen mana pun. Yang kita baca adalah pencapaian mereka sebagaimana dilihat orang lain.
Baca juga: Pengaruh Islam terhadap Budaya Melayu: Warisan yang Hidup hingga Kini
Meski begitu, kesimpulan kedua peneliti sulit dibantah. Di balik tembok Petronella, seragam putih bukan sekadar alat pelindung diri — ia simbol kenaikan derajat, hasil tawar-menawar antara disiplin medis Barat dan tradisi Jawa. Dan sebagian besar yang mengenakannya dulu adalah baboe.
