Cekricek.id — Pada 1966, sebuah majalah Islam di Jakarta memuat cerita yang mendebarkan: Mao Zedong sendiri yang memerintahkan D.N. Aidit membunuh para jenderal, lengkap dengan janji senjata dan logistik, bahkan dengan perumpamaan bahwa seorang pencuri harus berani masuk lebih dulu. Tanggal 30 September dipilih, konon, agar bertepatan dengan hari nasional Tiongkok.
Cerita itu tidak benar. Dokumen Amerika Serikat yang kemudian dibuka menunjukkan kisah tersebut adalah rekaan yang didaur ulang dari media berbahasa Mandarin pro-Kuomintang di Hong Kong. Tetapi ketika sudah tersebar, dampaknya tidak bisa ditarik: militer memakainya untuk membenarkan kekerasan dan penahanan massal terhadap warga Tionghoa.
Bagaimana sebuah majalah keagamaan bisa berada di tengah pusaran itu ditelusuri Naufal Tri Hutama, Suparman Jassin, dan Agung Purnama dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Riset mereka terbit lewat artikel Kiblat Magazine in the Field of Anti-Communist Propaganda in Indonesia, 1966–1967 dalam jurnal Analisis Sejarah Vol. 15 No. 2 keluaran Universitas Andalas pada 2025, dengan memakai model komunikasi propaganda Harold D. Lasswell — siapa berkata apa, lewat saluran apa, kepada siapa, dengan efek apa.
Dari Buletin Haji Menjadi Corong Politik
Akar majalah Kiblat justru sama sekali tidak politis. Ia bermula sebagai buletin sederhana yang diterbitkan Yayasan Perjalanan Haji Indonesia pada 20 Mei 1953. Nama "Kiblat" diusulkan Menteri Agama saat itu, Fakih Usman, sebagai penanda arah pemikiran Islam di Indonesia. Sampulnya berhias gambar Kakbah, merujuk pada Surat Al-Baqarah ayat 148.
Semula majalah itu bernama Pehai, singkatan dari Perjalanan Haji Indonesia, dan baru berganti nama menjadi Kiblat pada pertengahan 1966 — bersamaan dengan pergeseran orientasinya.
Kedua hal yang membuatnya strategis, menurut ketiga peneliti, adalah pembacanya dan jaringannya. Pada masa itu ibadah haji hanya terjangkau oleh sebagian kecil umat Islam Indonesia yang berkecukupan atau punya kedudukan sosial. Artinya pembaca Kiblat adalah kelas menengah atas dan tokoh-tokoh berpengaruh di komunitas Muslim. Sementara jaringan cabang yayasan haji memastikan distribusinya luas.
Susunan redaksinya memperlihatkan persilangan yang menarik antara ulama, birokrat, dan militer. Pelindungnya Wakil Menteri Urusan Haji Prof. K.H. Farid Ma'ruf. Dewan penasihatnya mencakup K.H.M. Dahlan, K.H. Rusli Wahid, K.H. Fakih Usman, K.H. Sjukri Gozali, dan H. Anwar Tjokroaminoto. A. Musaffa Basjyr — yang menulis dengan nama pena "Hamba" — menjadi pemimpin umum.
Di jajaran redaksi ada Mayor Junan Helmy Nasution, yang juga dikenal menulis kolom Khotbah Jumat di harian Angkatan Bersendjata. Redaksi juga mendapat sokongan tokoh lintas organisasi seperti Prof. Dr. Hamka, Mohammad Natsir, Prof. Dr. Abu Hanifah, dan Jusuf Wibisono. Wakil pemimpin redaksinya, H.S.M. Nasaruddin Latif, sejak 1955 menjabat guru besar luar biasa di Pusat Rohani Islam TNI-AD.
Baca juga: Umar Wirahadikusumah: Jejak Karier Sang Wakil Presiden RI ke-4 dan Pengabdiannya untuk Negeri
Pers yang Terbelah
Untuk memahami posisi Kiblat, ketiga peneliti menempatkannya dalam riwayat panjang pers Indonesia. Pada masa Demokrasi Liberal 1950 sampai 1957, media tumbuh sesuai peta politik: Pedoman untuk PSI, Suluh Indonesia untuk PNI, Harian Rakjat untuk PKI, dan Abadi untuk Masyumi.
Kebebasan itu menyempit ketika darurat perang diberlakukan pada 1957 dan sistem Surat Izin Terbit memperkuat kendali negara atas media pada masa Demokrasi Terpimpin. TNI-AD bahkan menerbitkan medianya sendiri: Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha.
Setelah peristiwa 30 September 1965, lanskap itu berubah drastis. Harian Rakjat membingkai G30S sebagai gerakan internal militer, sementara media militer menyebutnya kudeta dan pembantaian. Media yang terafiliasi PKI seperti Harian Rakjat, Bintang Timur, dan Warta Bhakti dilarang terbit. Wartawan Antara dan RRI yang dicurigai bersimpati pada kiri diberhentikan. Sampai Januari 1966, sekitar 46 media ditutup.
Dalam ruang yang sudah tersapu bersih itulah Kiblat menyusun narasinya.
"Naga Merah" dan Metafora Orientalis
Awal 1966 menandai perubahan mendasar orientasi redaksi Kiblat, bertepatan dengan runtuhnya pengaruh Subandrio dan konsolidasi kekuatan antikomunis.
Serangan pertamanya diarahkan ke Republik Rakyat Tiongkok, yang digambarkan sebagai "Naga Merah" yang rakus dan ekspansionis. Ketiga peneliti menyebut metafora itu sebagai strategi diskursif yang memakai logika orientalis untuk mendelegitimasi kekuatan komunis global.
Tuduhan-tuduhannya berlapis: menyebarkan propaganda anti-Indonesia, menyelundupkan senjata lewat jaringan PKI, sampai mengorkestrasi kekacauan politik. Narasi itu diperluas ke agresi militer di perbatasan India, penyelundupan narkotika ke Filipina, dan penyelundupan di perbatasan Indonesia — yang secara eksplisit dikaitkan dengan komunitas Tionghoa di Tanjung Balai dan Kepulauan Riau.
Ketiga peneliti menandai titik ini dengan tegas: di sinilah wacana antikomunis berubah menjadi wacana rasial, ditujukan pada kelompok etnis tertentu.
Cerita yang Terbukti Rekaan
Puncaknya adalah artikel yang mengutip Harian Angkatan Bersenjata berjudul "Membuka Kudeta PKI yang Gagal, Dimasak oleh RRT: Rezim Komunis Peking Memerintahkan Pembunuhan Para Jenderal".
Isinya menempatkan Mao Zedong sebagai dalang yang secara pribadi memerintahkan Aidit membunuh para jenderal Indonesia, sebagai bagian dari rencana besar mengglobalkan revolusi komunis.
Ketiga peneliti tidak menyampaikannya sebagai fakta. Mereka mencatat, berdasarkan penelitian yang dirujuk, artikel itu terbukti sebagai propaganda tanpa bukti historis yang kredibel. Dokumen Amerika Serikat yang telah dideklasifikasi mengidentifikasinya sebagai kabar bohong yang diolah ulang dari media berbahasa Mandarin pro-Kuomintang di Hong Kong. Artikel itu, menurut riset ini, memang tidak pernah dimaksudkan sebagai analisis serius.
Dampaknya justru sebaliknya dari niat penulisnya yang mana pun. Militer memakai artikel tersebut untuk membenarkan tindak kekerasan dan penahanan massal terhadap warga Tionghoa Indonesia, sekaligus memancing keterlibatan warga sipil dalam pembunuhan di berbagai wilayah.
Baca juga: Pengaruh Islam terhadap Budaya Melayu: Warisan yang Hidup hingga Kini
Iman Lawan Ateisme
Lapisan kedua propaganda Kiblat bersifat teologis. Artikel berjudul "Komunisme Menentang Agama" membingkai pertentangan sebagai benturan mendasar antara nilai ketuhanan dan materialisme.
Argumennya diperkuat kutipan dari Marxisme dan Agama karya Lenin, yang menyatakan bahwa memerangi agama dan menyebarkan ateisme adalah tugas pokok. Penulisnya menutup dengan perumpamaan yang mudah diingat: orang tidak bisa menanam padi dan ilalang di sawah yang sama. Umat Islam Indonesia diseru menolak komunisme sebagai bentuk jihad.
Yang menarik, Kiblat juga membajak retorika lawannya. Artikel "Perjuangan Melawan Imperialisme dan Kolonialisme" membalik slogan komunis dengan menempatkan komunisme sendiri sebagai bentuk baru imperialisme. Istilah antiimperialisme yang selama ini dimonopoli kiri dipakai justru untuk mendelegitimasi kiri.
Ketika Indonesia dan Malaysia menyepakati perdamaian pada 11 Agustus 1966, Kiblat menyambutnya sebagai kemenangan diplomatik sekaligus perwujudan ajaran Islam tentang perdamaian, dengan mengutip ayat Al-Qur'an. Inisiatif damai Jenderal Soeharto dipuji sebagai kepemimpinan yang bijaksana.
Satu Saran yang Berbeda
Pada 1967, sorotan Kiblat makin terpusat pada warga Tionghoa. Artikel "Warga Negara Asing Tionghoa: Benteng RRT di Dalam Republik Indonesia" menggambarkan mereka sebagai agen Peking dan pendukung bawah tanah PKI.
Namun ketiga peneliti mencatat satu hal yang menarik dan patut dicatat: artikel itu justru ditutup dengan saran diplomatik agar pemerintah Indonesia mengirim delegasi — terdiri atas pejabat dan tokoh masyarakat Tionghoa Indonesia — ke negara-negara tetangga untuk menjelaskan bahwa kebijakan Indonesia bersifat antikomunis, bukan anti-Tionghoa. Alasannya pragmatis: menjaga stabilitas ekonomi dan citra internasional Indonesia di mata mitra dagang Asia Tenggara.
Wacana geopolitiknya diperluas lewat artikel H.S.M. Nasaruddin Latif, "Perang Vietnam dan Masa Depan Agama di Asia Tenggara". Latif memandang kehadiran militer Amerika di Vietnam Selatan sebagai keniscayaan untuk menahan dominasi komunis, dan memakai teori domino untuk memperkirakan penarikan AS akan membuka jalan ekspansi komunis ke Thailand, Kamboja, Malaysia, dan Filipina.
Iman yang Dijadikan Instrumen
Kesimpulan ketiga peneliti bukan tentang benar atau salahnya sikap Kiblat, melainkan tentang cara kerja media. Mereka menyebut narasi keagamaan majalah itu bukan sekadar ungkapan iman, melainkan instrumen ideologis yang menopang hegemoni wacana antikomunis setelah 1965. Di situlah kekuatan propaganda keagamaan: ia menanamkan keyakinan bahwa menolak komunisme adalah tindakan iman.
Riset ini menganalisis satu majalah dalam rentang dua tahun, sehingga tidak bisa dipakai untuk menyimpulkan sikap seluruh media Islam pada masa itu. Ketiga penulisnya sendiri mengakui batas tersebut dan menyebut kajian mereka sebagai pembuka jalan bagi penelitian lanjutan tentang persinggungan agama, media, dan kekuasaan negara.
Perlu ditegaskan pula bahwa kutipan-kutipan dari Kiblat yang dibahas di sini adalah bahan yang sedang diteliti, bukan fakta sejarah yang dibenarkan. Sebagian di antaranya — terutama kisah keterlibatan langsung Mao — sudah terbukti tidak berdasar, dan kekerasan yang menyusulnya menimpa orang-orang yang tidak bersalah.
Baca juga: Sejarah Gizi Publik di Indonesia: Ketika Dapur Pribumi Menjadi Urusan Negara Kolonial
Enam puluh tahun berlalu, dan pelajaran dari riset ini terasa tidak kedaluwarsa. Sebuah kabar bohong yang dikarang di Hong Kong bisa melintasi laut, dikutip koran resmi tentara, dimuat majalah yang dipercaya umat, lalu berakhir sebagai pembenaran bagi kekerasan di kampung-kampung. Yang menular bukan kebenarannya, melainkan kegunaannya bagi mereka yang sedang berkuasa.
