Cekricek.id, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Tito Karnavian menekankan pentingnya peran camat dalam menekan potensi konflik sosial yang mungkin timbul menjelang Pemilu 2024. Dalam acara Kick Off Meeting Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) PIU 1D Frontline Service Delivery, Rakernas Camat dalam Mendukung Pelaksanaan Tahapan Pemilu-Pilkada 2024, dan Launching Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana) 2023 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Mendagri Tito menyampaikan harapannya agar pemilu tidak mengakibatkan konflik sosial yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat.
"Pesan saya yang lain terkait pemilu dan pilkada itu adalah menjaga jangan sampai terjadi konflik sosial," ungkap Tito.
Tito menekankan bahwa untuk mengurangi risiko konflik sosial, peran camat dan perangkat daerah sangat penting. Pasalnya, momen pemilu kerap kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memecah belah persatuan bangsa. Oleh karena itu, diharapkan camat dapat menjaga wilayah masing-masing dan mengambil tindakan cepat dalam menetralisir potensi konflik agar tidak berkembang menjadi konflik kekerasan.
"Tugas ini tidaklah mudah karena membutuhkan dedikasi, kemampuan bekerja, dan interaksi dengan semua lapisan masyarakat untuk membaca potensi konflik, bukan untuk meraih kemenangan, tetapi untuk mencegah terjadinya konflik. Apabila ada potensi konflik yang muncul, segera lakukan intervensi untuk meredamnya," tegasnya.
Dalam menangani persoalan keamanan Pemilu 2024, Tito mengimbau kepada seluruh provinsi, kabupaten, dan kota agar dapat bertanggung jawab dalam pengurusan dan pengamanan di daerah masing-masing. Hal ini dianggap sebagai salah satu upaya penting untuk menekan potensi konflik sosial di tengah masyarakat.
"Pada tahun 2024, ketika dilaksanakan Pilkada Serentak di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota, sistem backup mungkin tidak mudah dilaksanakan karena setiap daerah akan bertanggung jawab atas pengamanannya sendiri. Oleh karena itu, strategi utama adalah membaca potensi konflik, mengidentifikasi tingkat kerawanan, dan menyelesaikan konflik sebelum berkembang menjadi kekerasan," ungkap Tito.
Tito juga mengingatkan camat dan perangkat desa untuk tetap menjaga netralitas dalam Pemilu 2024 dan tidak terlibat dalam praktik politik praktis atau menggalang dukungan untuk calon dari partai politik tertentu.
"Prinsip utama bagi camat, sama seperti ASN lainnya, adalah netralitas. Mereka tidak boleh terlibat dalam politik praktis, yang berarti tidak mendukung secara terbuka calon tertentu, baik pada pilkada, pemilu presiden dan wakil presiden, maupun pemilu legislatif. Mereka harus tetap berada pada posisi netral," jelasnya.
Baca juga: Tingkat Kerawanan Pemilu 2024 di Kalimantan Timur Mencapai Skor 74,04
Dengan peran aktif camat dan kesadaran akan pentingnya netralitas dalam Pemilu 2024, diharapkan konflik sosial dapat diminimalisir, sehingga pemilihan umum dapat berjalan dengan aman, tertib, dan damai.
Temukan berita Jakarta terbaru hari ini seputar peristiwa, politik, hukum, kriminal, budaya, sejarah, hiburan, dan gaya hidup hanya di Cekricek.id.
