Pekanbaru, Cekricek.id - Pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah pusat membahas program percepatan perbaikan infrastruktur yang terdampak banjir di Riau. Pembahasan kedua ini merupakan tindak lanjut upaya yang telah dirintis sebelumnya terkait rehabilitasi infrastruktur jalan dan daerah aliran sungai di Kabupaten Pelalawan, Kampar dan Kota Pekanbaru.
Gubernur Riau, Edy Natar Nasution, mengatakan bahwa pihak Balai Jalan dan Sungai Kementerian PUPR serta Kementerian PUPR Riau telah membuat perencanaan untuk segera memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat banjir.
Sebelumnya, pihak terkait telah survei ke lapangan. Saat ini, proses lelang konsultan untuk kegiatan tahun 2024 telah berjalan.
Beberapa program yang tengah digodok antara lain perbaikan Jalan Sudirman di Pekanbaru, Jalan Lintas Timur dan infrastruktur terkait aliran Sungai Batang Kuranji di Kabupaten Kampar. Namun demikian, Edy menegaskan bahwa koordinasi yang kuat antar pemangku kepentingan sangat diperlukan agar program dapat berjalan optimal.
Edy juga mengingatkan pentingnya mensosialisasikan informasi program rehabilitasi infrastruktur pascabencana ini kepada masyarakat. Hal ini guna memberikan pemahaman yang jelas bahwa pemerintah tengah berupaya keras memperbaiki kerusakan akibat bencana alam.
“Masih ada masyarakat yang menilai pemerintah tidak bekerja. Itu kita lihat ada masyarakat menanam pisang dan memancing di jalanan yang rusak. Itu salah satu ekspresi masyarakat tidak puas dengan kerja pemerintah. Sementara apa yang diharapkan itu dalam proses. Maka itu juga harus ada informasi secara baik pada masyarakat," ujar Edy.
Gubernur juga mengingatkan soal pentingnya klarifikasi status kepemilikan aset infrastruktur agar program rehabilitasi dapat berjalan mulus. Misalnya, di Kota Pekanbaru terdapat 16 ruas jalan yang beralih status menjadi aset Pemprov Riau, yaitu Jalan Datuk Setia Maharaja, Pesantren dan Sisingamangaraja.
Baca juga: Banjir Riau: Ini Langkah Pemprov Atasi Bencana
Namun, transfer aset dari Pemerintah Kota ke Pemprov ini masih menunggu rampungnya proses administrasi. Akibatnya, rehabilitasi 16 ruas jalan tersebut terhambat karena Pemprov tidak dapat secara langsung menggelontorkan anggarannya untuk perbaikan.
Baca Berita Riau Hari Ini setiap hari di Channel Cekricek.id.
