Petisi Soetardjo

Kamus Sejarah Indonesia -

Ilustrasi: Kamus Sejarah Indonesia. [Creator Cekricek.id]

Apa Itu Petisi Soetardjo?

Petisi Soetardjo adalah sebuah petisi yang disampaikan oleh Soetardjo Kartohadikoesoemo, kepada Ratu Wilhelmina, dalam sidang Volksraad pada 15 Juli 1936.

Petisi ini diajukan karena meningkatnya parameter ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan akibat kebijaksanaan politik yang dijalankan Gubernur Jenderal De Jonge.

Isi dari petisi tersebut adalah mengenai permohonan agar diadakannya suatu sidang musyawarah dari wakil-wakil Belanda dan Indonesia atas dasar persamaan hak dan kedudukan.

Petisi ini ditandatangani juga oleh I.J Kasimo, G.S.S.J Ratulangi, Datuk Tumenggung, dan Ko Kwat Tiong.

Tujuan dari petisi ini adalah untuk menyusun suatu rencana mengenai pemberian otonomi kepada Indonesia, tetapi masih dalam batas undang-undang Kerajaan Belanda.

Petisi ini kemudian mengundang banyak reaksi dari pihak Belanda dan Indonesia.

Meskipun demikian, pada akhirnya Petisi Soetardjo dengan segala pro dan kontranya ini akhirnya resmi ditolak oleh Ratu Wilhelmina, berdasarkan Keputusan Kerajaan Belanda No. 40 tanggal 16 November 1938, dengan alasan Indonesia belum siap dan mantap untuk menjalankan pemerintahan sendiri.

Referensi: Kamus Sejarah Indonesia.

Dapatkan update terkini dari Cekricek.id melalui Google News.

Baca Juga

Martinus Putuhena adalah salah satu mantan Menteri Pekerjaan Umum Indonesia pada kabinet yang diperintah oleh Presiden Sukarno.
Martinus Putuhena
Marsinah adalah seorang karyawati PT Catur Putera Perkasa yang ikut aksi unjuk rasa pada 3 dan 4 Mei 1993 menuntut kenaikan gaji sebesar 20% dari perusahaan tempat ia bekerja.
Marsinah
Manai Sophiaan adalah seorang politikus. Karier politiknya berawal dari seorang Jurnalis dalam harian pewarta di Sulawesi dan menjadi Pemimpin Redaksi Suluh Indonesia dan Suluh Marhaen. Setelah itu, menjadi Dewan Gementee periode 1933-1945 dan menjadi anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) pada 1946-1950.
Manai Sophiaan
Maludin Simbolon adalah seorang tokoh militer, pejuang kemerdekaan, dan Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang lahir pada 13 September 1916.
Maludin Simbolon
M.M. Rachmat Kartakusuma adalah Kepala Staf Hankam pada masa pemerintahan Orde baru yang diberi tugas untuk membenahi ABRI. Untuk memulai tugasnya, Kartakusuma memilih pendekatan doktrin sebagai penjabaran TAP MPRS No. XXIV/MPR/1966.
M.M. Rachmat Kartakusuma
Lukman Njoto atau Nyoto adalah seorang Marxis yang pernah menjabat sebagai Menteri Negara pada masa pemerintahan Sukarno. Nyoto adalah Wakil Ketua CC PKI dan dekat dengan D.N. Aidit dan Sukarno.
Lukman Njoto