Pekanbaru, Cekricek.id - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membuka secara resmi Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2024 yang digelar secara virtual pada Rabu (22/5/2024). Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Indra Gunawan, turut menghadiri rapat koordinasi penting ini melalui sambungan daring.
Mengambil tema "Mengawal Penuntasan Pembangunan Jangka Menengah untuk Kesinambungan Pembangunan", acara ini menjadi ajang evaluasi dan koordinasi bagi seluruh aparat pengawasan internal pemerintah dalam mengawal berbagai program pembangunan nasional.
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh, menyampaikan apresiasi kepada peserta yang mengikuti kegiatan ini, baik secara langsung maupun virtual.
"Mengikuti arahan dan instruksi Presiden dalam lima tahun terakhir, BPKP bersama aparat pengawas internal pemerintah, kementerian, lembaga, daerah, dan BUMN, telah melaksanakan pengawasan intensif atas penyelenggaraan berbagai program pembangunan kunci," ungkap Muhammad Yusuf Ateh dalam sambutannya.
Selama periode 2020 hingga Triwulan I 2024, BPKP mencatat berbagai capaian signifikan dalam pengawasan keuangan negara. Tercatat, BPKP berhasil melakukan penyelamatan keuangan negara senilai Rp78,68 triliun, penghematan belanja negara sebesar Rp192,93 triliun, serta optimalisasi penerimaan negara senilai Rp38,75 triliun. Totalnya, kontribusi keuangan yang dihasilkan dari pengawasan BPKP mencapai Rp310,36 triliun.
"Kami tidak hanya mengawasi aktivitas keuangan, kami juga mengawal efektivitas pembangunan pada berbagai bidang prioritas," tegas Muhammad Yusuf Ateh. Bidang-bidang yang diawasi mencakup kemiskinan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, ketahanan pangan, transformasi industri, tata kelola tambang dan perkebunan, penguatan UMKM, tata kelola BUMN/BUMD, hingga transformasi energi hijau.
BPKP berkomitmen untuk memposisikan diri sebagai problem solver, bukan sekedar mencari kesalahan. Pendekatan ini terbukti efektif dalam mendorong capaian positif di berbagai sektor. Sebagai contoh, pada bidang infrastruktur, BPKP berhasil mengawal penyelesaian 204 proyek strategis nasional.
Pengawasan tidak hanya dilakukan pada pembangunan fisik, tetapi juga memastikan infrastruktur tersebut memberikan manfaat nyata berupa perbaikan mobilitas, pengurangan biaya logistik, dan peningkatan aktivitas ekonomi.
Baca juga: Pemerintah Kampar Terima 4 Gedung Sekolah Hasil Renovasi KemenPUPR
Kehadiran Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Rakor Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2024 ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Dengan pengawasan yang ketat dan koordinasi yang baik, diharapkan seluruh program pembangunan dapat terlaksana secara efektif dan efisien demi mencapai kesejahteraan rakyat Indonesia.
