Lima Surat Sultan Ternate dari Pengasingan Bandung

Ardi Putra — Fri, 04 Sep 2026 13:00:00 +0000

Cekricek.id — Pada Mei 1824 Gubernur Jenderal Van der Capellen berkunjung ke Ternate. Kunjungan itu menghasilkan dua daftar kampung. Sembilan belas nama jatuh ke wilayah karesidenan. Tiga puluh empat nama tetap berada di bawah pemerintahan pribumi. Daftar itu ikut menentukan siapa memerintah siapa selama hampir seabad berikutnya.

Pembagian tersebut diperiksa Rusli M. Said dari Universitas Khairun. Artikelnya berjudul Pengaruh Belanda di Karesidenan Ternate (1876-1933). Tulisan itu terbit di Jurnal Pusaka Volume 4 Nomor 2 tahun 2024. Ia memakai metode sejarah empat tahap: heuristik, kritik, interpretasi, historiografi. Bahannya memorie van overgave para residen, Kolonial Verslag, Indische Gids, dan besluit gubernur jenderal.

1817-1866: Dari Inggris ke Ibu Kota Karesidenan

Pada 30 April 1817 pemerintah Inggris menyerahkan Ternate kepada Belanda. Status Ternate sebagai ibu kota karesidenan baru ditetapkan mulai 1866. Kota itu diperintah langsung, sistem yang disebut direct gebied. Antara 1830 dan 1865 Belanda menempatkan tiga belas residen di sana. Antara 1866 dan 1942 jumlahnya naik menjadi dua puluh orang.

Daftar Van der Capellen dibuat sebelum semua itu. Wilayah karesidenan Ternate mencakup Ternate, Tidore, Bacan, Pulau Rau, Morotai, Kepulauan Sula, Kepulauan Raja Ampat, Taliabu, Batanta, Mandono, Pulau Peling, Banggai, dan Tombuku. Di dalam kota, batas karesidenan dimulai dari Soa Sio dan berakhir di Kastela. Batas pemerintahan pribumi dimulai dari Salero dan berakhir di Rua Ake Rica, ditambah Foramadiahi, Marikurubu, Moya, dan Pulau Hiri.

Belanda juga membelah penduduknya. Golongan Inlanders adalah kaula sultan, mencakup etnis Alfur, Ternate, Tidore, Bacan, dan Buton-Banggai. Golongan Onderdanen berada di bawah Belanda: pribumi Kristen, Belanda, Cina, Melayu, Jawa, Makassar, dan Arab. Said mencatat pembagian ini merugikan golongan Inlanders karena mereka tidak mendapat perhatian. Golongan Onderdanen justru diurus penuh karena berguna bagi kegiatan keagamaan dan perekonomian Belanda.

1876-1881: Sumpah Sultan Ayanhar di Depan Residen

Pada Oktober 1876 Residen P.F. Laging Tobias mulai bertugas. Di tahun yang sama ia mengangkat Muhammad Ayanhar sebagai sultan, menggantikan Sultan Muhammad Arsyad. Tugas Tobias berakhir pada Februari 1879. Penggantinya, Residen Owen Maurits de Munnick, mengukuhkan kembali Ayanhar sebagai kepala pemerintahan pribumi atau inlandsch bestuur, dengan sebutan Kantor Landschap.

Pengukuhan itu memakai sumpah. Di hadapan de Munnick, yang berdiri sebagai wakil Ratu Belanda, Sultan Ayanhar berjanji bahwa “saya akan tetap tunduk dan setia kepada wakil Ratu Belanda di wilayah ini”. Ia juga menyatakan bersedia memperbaharui aturan-aturan dan kontrak yang kala itu berlaku. Naskah sumpah beserta akte pengukuhannya dimuat Indische Gids terbitan 1881.

Said menegaskan sumpah tersebut bukan seremoni. Residen adalah penguasa tertinggi di tingkat daerah, dan dialah yang mengusulkan nama sultan kepada gubernur jenderal. Para sangaji, orang-orang besar kesultanan, juga diangkat dan diberhentikan residen setelah mendengar pertimbangan pemerintah kesultanan. Sesudah dikukuhkan, Sultan Ayanhar memindahkan kegiatan pemerintahannya dari kadaton ke Kantor Landschap. Pola itu yang disebut Said sebagai indirect rule.

1893-1903: Konsesi Tambang dan Pajak Potong Sapi

Pada 20 Juli 1893 sultan menandatangani kontrak baru dengan Belanda. Isinya menyangkut pemberian konsesi tambang di Kesultanan Ternate. Kontrak lama tanggal 30 Oktober 1880, yang disahkan lewat keputusan pemerintah 15 Februari 1881, dinyatakan tidak berlaku. Hak memberi izin eksplorasi dan konsesi tambang diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Penguasa pribumi tetap harus dimintai persetujuan atas tanah yang dipakai, dan berhak atas ganti rugi yang adil.

Kontrak itu ditandatangani residen Jacob Bensbach pada 14 Oktober 1893. Bagi Said, isinya menunjukkan Belanda tidak berhenti pada kekuasaan dan mulai mengincar hasil bumi. Sepuluh tahun kemudian giliran pajak. Surat Keputusan Gubernur Jenderal Nomor 7 tertanggal 14 Januari 1903 memberi wewenang kepada sultan untuk memungut pajak langsung atas pemotongan sapi di ibu kota Ternate dan sekitarnya.

Aturannya rinci sampai ke angka denda. Memotong sapi tanpa membayar pajak lebih dulu dilarang, dan bukti izin pemotongan diberi tanda merah. Denda bagi pelanggarnya paling banyak dua puluh lima gulden. Bendahara umum menyisihkan delapan persen dari setiap setoran demi kepentingan para pejabat yang memungut. Sultan menjalankan tugas itu dibantu jogugu, kapita lao, hukum soa sio, dan hukum sangaji.

1902-1915: Bensbach, Sultan Ilham, dan Tuduhan Jailolo

Jacob Bensbach menjabat residen Ternate ke-25 dari September 1888 sampai Desember 1908. Pada 20 Januari 1902 ia mengangkat Sultan Muhammad Ilham di Fort Oranje. Kekuasaan Ilham berumur satu bulan. Ia meninggal pada 14 Februari 1902 dan jabatannya dinyatakan berakhir enam hari kemudian. Said mengakui penyebab kematian itu tidak diketahui secara pasti, dan dugaan adanya motif politik Belanda di baliknya ia sebut sebagai analisisnya sendiri.

Kekosongan itu cepat diisi. Muhammad Usman disetujui menjadi sultan pada 30 April 1902, lalu dilantik lewat keputusan pemerintah 11 Juli 1902. Kontrak politik baru dibuat pada 28 Juni 1909 sebagai pengganti kontrak 1880, dan disetujui pada 22 Februari 1910. Hubungan politik keduanya tidak pernah harmonis sejak awal pengangkatan.

Pemicunya pajak. Belanda mengubah pajak kepala menjadi pajak tanah agar batas hak milik jelas dan lahan mudah disewakan demi kepentingan investasi. Pada 1909 pemungutan pajak konversi itu tidak berjalan lancar. Belanda lalu memungut pajak yang dihitung berdasarkan penghasilan tanah, air, atau bentuk penghasilan lain yang diperoleh rakyat. Tujuannya menutup biaya administrasi pemerintah.

Sultan Usman Syah menolak. Alasannya rakyat sudah membayar zakat, sehingga pemungutan pajak dinilainya tidak perlu. Ia juga melarang misionaris Belanda masuk ke Halmahera. Pada 1914 ia dituduh menggerakkan perlawanan lewat kaki tangannya, Banau, di Jailolo. Said menilai tuduhan itu jebakan politik; menurut Kolonial Verslag 1915, sultan tidak terlibat dalam insiden terbunuhnya kontrolir Agerbeek.

Pada 1915 Belanda menurunkannya dari takhta. Ia diasingkan ke Bacan bersama putranya yang menjabat kapita lao. Pada 23 September 1915 keduanya dipindahkan ke Bandung, tanpa istri dan tanpa anak-anak perempuannya. Takhta yang ditinggalkan dibiarkan kosong. Kesultanan dijalankan dewan bangsawan yang menandatangani Pelakat Pendek pada 13 November 1915.

Koran Vaderland menulis peristiwa itu pada 24 September 1927. Beritanya menyebut sultan harus dibuang karena terlibat unsur pemberontak di salah satu pulaunya, dan pembuangan itu dilakukan dengan sebuah tipuan. Satu kalimat di dalamnya mencatat hal kecil: “Ketika Dia mengetahui bahwa dia akan dibuang, dia membawa payung emasnya sebagai tanda kebesarannya di atas kapal”.

1919-1933: Lima Surat dan Empat Syarat

Dari Bandung sultan berkali-kali meminta pulang. Surat pertama bertanggal 31 Maret 1919, ditolak lewat keputusan gubernur jenderal 21 Agustus 1919. Surat kedua bertanggal 17 Juni 1922, ditolak pada 7 Maret 1923. Surat ketiga bertanggal 27 Februari 1925, ditolak dengan merujuk nasihat sebelumnya. Surat keempat bertanggal 28 Juli 1927, ditolak atas dasar yang sama.

Penolakan kelima datang tanpa permohonan baru. Pada 31 Agustus 1930 residen Ternate menyatakan keberatan atas kembalinya sultan. Gubernur Ambon dan Direktur Kehakiman menyatakan hal serupa di tahun yang sama. Alasan yang dipakai sejak 1919 tidak pernah berubah: masa pengasingan dinilai belum cukup lama.

Surat yang mengubah keadaan justru datang dari Bandung. Pada 13 Juli 1932 Residen Priangan melaporkan bahwa selama tinggal di ibu kota Bandung sultan tidak pernah bergaul dengan orang-orang Eropa maupun tokoh politik pergerakan pribumi. Ia hanya berhubungan dengan penghulu besar Bandung, Raden Muhammad Rusdi, dan seorang pensiunan guru bernama Yuda di Cimahi. Ia jarang tampil di acara, taat beribadah, dan tidak pernah memanggil dokter ketika sakit.

Laporan itu mencatat usianya tujuh puluh tujuh tahun. Kelemahan fisiknya di hari tua hanya tampak pada pandangan yang semakin kabur. Disebutkan pula sultan menganggap pengasingannya sebagai fitnah sekaligus kehendak Tuhan, dan “hanya ingin meninggal di tanah kelahirannya”. Klarifikasi itu ternyata belum cukup. Belanda mengajukan empat syarat sebelum ia boleh pulang.

Syaratnya membatasi hampir semua hal. Sultan Usman Syah harus tinggal di ibu kota Ternate dan dilarang ikut campur pemerintahan kota. Pertemuannya dengan sang putra, Iskandar Muhammad Djabir Sjah, hanya boleh berlangsung di kadato, dengan persetujuan residen dan di bawah pengawasan pejabat Eropa. Kunjungan penguasa pribumi ke kadato maupun ke rumahnya sendiri juga harus seizin residen.

Keempatnya ia penuhi. Pada 1933 Belanda memulangkan Sultan Muhammad Usman Syah ke Kota Ternate, dan situasi politik di karesidenan itu kembali tenang. Sepuluh tahun kemudian, pada Januari 1943, sultan ke-45 Ternate itu meninggal dalam usia delapan puluh tahun. Ia sedang salat. Ia sujud dan tidak bangun lagi.