Cekricek.id - Hacker yang menamakan dirinya sebagai Bjorka akhir-akhir ini ramai diperbincangkan warganet karena membeberkan data pribadi sejumlah pejabat negara. Kali ini, nama Luhut Pandjaitan yang menjadi sasarannya.
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi itu disebut baru dua kali melakukan vaksi Covid-19 dan belum melakukan vaksin booster. Bjorka menyampaikan itu melalui saluran Telegram miliknya, Senin (12/9/2022).
Jika yang disampaian itu benar, maka hal itu tentunya akan menjadi maslaah besar. Sosok menteri yang sering berseliweran di berbagai media ini tentu akan menuai hujatan dan rasa kecewa dari publik.
Melansir Suara.com, pengacara publik LBH Jakarta, Charlie Albajili menyampaikan secara blak-blakan rasa kecewanya itu. Apabila data yang diborokan Bjorka benar, maka hal itu sangat disayangkan olehnya dan juga seluruh masyarakat.
"Kalau memang data itu betul, maka para pejabat publik itu tidak patuh pada aturan yang mereka buat sendiri dan lebih-lebih dalam upaya penanggulangan pandemi," ujar pengacara publik LBH Jakarta, Charlie Albajili.
Padahal, pejabat publik adalah dalang di balik aturan tentang vaksinasi Covid-19 ini yang digunakan sebagai syarat untuk bisa melakukan berbagai macam aktivitas di luar.
Pada Juli lalu, Luhut menyampaikan bahwa vaksinasi Covid-19 booster dijadikan sebagai syarat perjalanan, dan ke tempat umum seperti mal dan perkantoran.
Menurut Charlie, ada diskriminasi dalam pemberlakuan protokol kesehatan antara masyarakat umum dengan mereka yang mempunyai kekuasaan.
"Terlihat hukum tidak berlaku sama bagi mereka yang punya kekuasaan," katanya.
Bjorka Sudah Banyak Bocorkan Data Pejabat, Perlu Ada Penanganan
Sudah banyak data pribadi yang dibocorkan oleh hacker Bjorka ini. Dia membagikan berbagai macam informasi rahasia milik para pejabat lewat media sosial Twitternya.
Sebelumnya, dia mengaku sudah meretas surat-surat milik presiden Joko Widodo pada kepemimpinan periode pertamanya. Bahkan surat-surat yang diduga dari Badan Inteligen Negara juga sudah diretasnya.
Tidak hanya itu kasus kematian mantan aktifis HAM, Munir, juga dibeberkannya ke media sosial. Dia menyebut nama di balik kematian aktifis yang sampai kini menjadi misteri itu.
Bahkan, selian Luhut, dan presiden kita, ada sederet nama pejabat lain seperti, Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate hingga Ketua DPR RI, Puan Maharani.
Menanggapi fenomena kebocoran data pribadi itu, pengacara publik LBH Jakarta, Charlie Albajili, menyinggung sikap abai dari pemerintah. Menurutnya, pemerintah seolah lepas tanggung jawab dan tidak melakukan mitigasi sejak dini.
"Pemerintah abai dalam perlindungan data pribadi. Setidaknya terlihat pemerintah sibuk saling lepas tanggung jawab antar instansi, alih-alih melakukan mitigasi langsung," beber Charlie.
Baca juga: Viral Video Penemuan Lampu dengan Sumber Energi Air Garam, Benar Nggak Ya?
Charlie menambahkan, saat ini perlu ada lembaga independen yang mengurusi soal perlindungan data pribadi.
"Kita butuh lembaga negara independen sebagai otoritas perlindungan data pribadi. Ini perlu didesakan dalam RUU PDP," tuturnya.
