Cekricek.id — Arab Saudi, Turki, dan Pakistan resmi saling mengikatkan diri dalam satu payung pertahanan. Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi Mohammed bin Salman, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menandatangani pakta pertahanan bersama di Mekah, Jumat (7/8/2026), di tengah perang yang masih berkecamuk antara Amerika Serikat-Israel dan Iran.
Mengutip laporan Al Jazeera, Jumat (7/8/2026), perjanjian yang dinamai Kesepakatan Deterensi Bersama Mekah (Mecca Joint Deterrence Agreement) itu memuat klausul inti bahwa serangan bersenjata terhadap salah satu dari ketiga negara akan dipandang sebagai serangan terhadap mereka semua — rumusan pertahanan kolektif yang mengingatkan pada Pasal 5 Piagam NATO.
Ikatan Persaudaraan yang Dibingkai Jadi Pakta
Kementerian Luar Negeri Pakistan menyebut perjanjian itu lahir dari kedekatan sejarah ketiga bangsa, bukan semata kalkulasi perang.
“Perjanjian ini dilandasi ikatan sejarah yang panjang di antara ketiga negara, berpijak pada tali persaudaraan yang kokoh dan solidaritas Islam,” demikian pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Pakistan sebagaimana dikutip Al Jazeera, Jumat (7/8/2026).
Pernyataan yang sama menegaskan komitmen ketiga negara untuk memperkuat keamanan kolektif sekaligus memajukan perdamaian dan stabilitas kawasan. Rincian teknisnya — ambang batas militer, mekanisme komando, hingga prosedur operasionalnya — tidak diungkap ke publik.
Lahir di Tengah Perang
Pakta ini diteken hampir enam bulan sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke Iran pada 28 Februari lalu. Masih menurut Al Jazeera, sepanjang perang Arab Saudi berulang kali menjadi sasaran serangan Iran maupun sekutunya — kelompok Houthi di Yaman dan kelompok bersenjata Syiah di Irak. Sikap sekutu-sekutu Teheran di awal konflik sempat kami ulas dalam artikel mengapa sekutu Iran bungkam saat Amerika ikut menyerang.
Kesepakatan Mekah sekaligus memperluas perjanjian pertahanan strategis Arab Saudi-Pakistan yang diteken pada September 2025, dengan menarik Turki ke dalam lingkarannya. Gabungan ketiganya menyatukan kekuatan industri pertahanan Turki, kekuatan finansial Saudi, dan pengalaman militer Pakistan — satu-satunya negara Muslim pemilik senjata nuklir. Eskalasi rudal dalam perang ini pernah kami laporkan ketika Iran meluncurkan rudal balistik Khorramshahr-4 ke Israel.
Riyadh Membantah Bangun Poros Militer
Wakil Menteri Luar Negeri Arab Saudi Rayed Krimly buru-buru meredam tafsir bahwa pakta ini adalah blok militer baru.
“Perjanjian ini tidak mencerminkan niat apa pun untuk membangun poros militer maupun blok sektarian atau keagamaan,” tulis Krimly melalui akun X-nya, Jumat (7/8/2026), seperti dilaporkan Northeast Times.
“Ini tidak terkait ambisi nuklir atau perlombaan senjata, melainkan upaya membangun kapabilitas mandiri yang berkelanjutan,” lanjutnya.
Teheran Menyebutnya Perjanjian di Atas Kertas
Dari Teheran, reaksi datang dengan nada mencemooh. Anggota parlemen Iran Ebrahim Rezaei menilai pakta itu tidak akan mengubah apa pun di medan perang.
“Pihak Saudi harus tahu bahwa perjanjian di atas kertas dengan Turki dan Pakistan tidak akan mendatangkan keamanan bagi mereka,” tulis Rezaei di akun X-nya, masih dari laporan yang sama.
Presiden Iran Masoud Pezeshkian, sebagaimana dikutip Al Jazeera, Sabtu (8/8/2026), menegaskan Teheran tidak menginginkan perang maupun perluasan wilayah, tetapi tidak akan tunduk pada paksaan.
Kesepakatan Selat Hormuz di Depan Mata
Sementara pakta Mekah diteken, jalur diplomasi lain bergerak di selat paling vital bagi energi dunia. Iran dan Oman telah menyepakati kerangka kesepakatan mengenai Selat Hormuz, dengan keputusan akhir akan diambil di tingkat yang lebih tinggi, demikian media pemerintah Iran mengutip seorang pejabat, sebagaimana dilaporkan Al Jazeera, Sabtu (8/8/2026). Desakan menutup selat itu sudah mengemuka sejak fase awal konflik, seperti pernah kami beritakan dalam tuntutan blokade Selat Hormuz kepada Khamenei.
Sinyal Keraguan terhadap Amerika
Para analis membaca pakta ini sebagai gejala yang lebih besar: melemahnya kepercayaan kawasan terhadap payung keamanan Amerika Serikat.
“Negara-negara kawasan menyimpan keraguan yang terus tumbuh terhadap keandalan kemitraan keamanan dengan Amerika Serikat,” kata Kristian Coates Ulrichsen, peneliti Timur Tengah di Baker Institute Universitas Rice, kepada Al Jazeera, Sabtu (8/8/2026).
Ozgur Unluhisarcikli dari German Marshall Fund menilai kesepakatan ini lebih tepat dibaca sebagai kerangka koordinasi strategis, militer, dan industri pertahanan yang lebih erat, bukan tiruan NATO. Adapun Yasmine Farouk dari International Crisis Group mengingatkan ketiganya tetaplah mitra Washington yang sadar belum ada kerangka mana pun yang mampu menggantikan peran Amerika — setidaknya untuk saat ini.
