Cekricek.id - Ketika matahari menyoroti panggung politik Indonesia, satu hal yang tak terelakkan adalah fenomena politik transaksional yang tampaknya masih akan menghantui Pemilu 2024. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mahfud MD, dalam kesempatan kuliah umum di Universitas Gadjah Mada, menggambarkan bagaimana pendapatan per kapita yang relatif rendah di Indonesia dapat dimanfaatkan oleh politisi untuk mempengaruhi suara rakyat.
Menurut Mahfud, pendapatan per kapita yang saat ini berada di angka 4.500 dolar AS perlu meningkat menjadi 5.500 dolar AS agar demokrasi kita dapat berfungsi dengan lebih baik. Sebuah pandangan yang menarik, yang ia ambil dari pidato Prof. Boediono, mantan Wakil Presiden Indonesia.
Namun, politik transaksional bukan hanya soal 'jual beli' suara. Fenomena ini juga merambah ke interaksi antar kontestan pemilu dan antar partai politik.
Meskipun demokrasi yang kita miliki belum sempurna, tetapi tetap dianggap sebagai sistem pemerintahan yang paling ideal. Namun, kekurangan dalam sistem ini dapat menimbulkan risiko bagi rakyat, seperti kesalahan dalam memilih pemimpin, munculnya politik transaksional, dan adanya pemimpin yang terlalu fokus pada pencitraan.
Mahfud juga menyoroti tantangan lain yang dihadapi Indonesia, yaitu masalah penegakan hukum. Menurutnya, praktik jual beli hukum semakin marak, dilakukan oleh sekelompok oknum yang memanfaatkan hukum untuk kepentingan pribadi. Namun, ada harapan di tengah kegelapan ini.
Saat ini, pemerintah tengah berupaya melakukan reformasi hukum dengan pembentukan tim khusus untuk mempercepat proses tersebut.
Untuk memastikan demokrasi dan hukum di Indonesia semakin baik di masa depan, Mahfud menekankan pentingnya memiliki pemimpin dan penegak hukum yang berintegritas, kompeten, dan berwibawa. Hanya dengan pemimpin yang memiliki visi dan misi jelas, kita dapat memastikan bahwa demokrasi dan hukum di tanah air berjalan dengan baik.
