Mohammad Roem

Mohammad Roem adalah seorang diplomat dan salah satu pemimpin Indonesia di perang kemerdekaan Indonesia. Selama Sukarno presiden, ia menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, dan kemudian Mendagri. Dia paling terkenal untuk mengambil bagian dalam Perjanjian Roem-Roijen selama revolusi Indonesia.

Mohammad Roem. [Foto: Istimewa]

Siapa Mohammad Roem?

Mohammad Roem adalah seorang diplomat dan salah satu pemimpin Indonesia di perang kemerdekaan Indonesia. Selama Sukarno presiden, ia menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, dan kemudian Mendagri. Dia paling terkenal untuk mengambil bagian dalam Perjanjian Roem-Roijen selama revolusi Indonesia.

Mohammad Roem lahir di Parakan, Temanggung, 16 Mei 1908. Ayahnya adalah Dulkarnaen Djojosasmito, dan ibunya adalah Siti Tarbijah.

Dia pindah ke Pekalongan karena Parakan dilanda wabah penyakit menular seperti kolera, wabah, dan influenza. Pada 1915, ia belajar di Volksschool dan dua tahun kemudian melanjutkan ke Hollandse Inlandsche Sekolah sampai 1924.

Pada 1924, ia menerima beasiswa untuk belajar di School tot Opleiding van Indische Artsen (STOVIA) setelah menghadiri pemeriksaan pemerintah. Tiga tahun kemudian, ia menyelesaikan ujian tahap pendahuluan dan ditransfer ke Algemene Middelbare Sekolah dan lulus pada 1930.

Setelah menghadiri tes masuk Kedokteran Perguruan tinggi, dan ditolak, ia berpaling ke hukum, memasuki Rechtshoogeschool te Batavia (Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta) pada 1932 dan memperoleh gelar Meester in de Rechten pada 1939.

Roem memiliki segudang pengalaman organisasi dan memanfaatkan waktunya dengan masuk dan bergiat di dalam Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII). Roem juga aktif dalam Jong Islamieten Bond (JIB) sekaligus dalam organisasi kepanduannya, Nationale Indonesische Padvinderij (Natipij).

Menurut mantan Menteri Muda Penerangan A.R. Baswedan, Natipij merupakan organisasi yang pertama sekali terang-terangan menyebut dirinya sebagai organisasi (Kepanduan) Nasional Indonesia. “Dua tahun sebelum Sumpah Pemuda, Jong Islamieten Bond sudah mendirikan Nationale Indonesische Padvinderij,” kata Baswedan.

Di JIB, kemudian juga di dalam PSII, Roem akrab dengan senior pergerakan Islam seperti H.O.S. Tjokroaminoto, Abdul Muthalib Sangaji, dan H. Agus Salim.

Ketika kelak, karena perbedaan sikap politik antara cooperative dan noncooperatif, Agus Salim keluar dari PSII dan mendirikan partai politik Penjadar. Roem yang masih mahasiswa RHS dan baru berusia 28 tahun ditunjuk menjadi Ketua Centraal Comite Executif (Lajnah Tanfidziyah) Partai Penjadar. Adapun Ketua Dewan Partai Penyadar ialah Salim, Sangaji, dan lain-lain.

Roem terus bersama Agus Salim di Penjadar sampai datang zaman baru, zaman Indonesia merdeka. Di awal kemerdekaan, Roem bersama para aktivis pergerakan Islam, bersepakat untuk mendirikan partai politik Islam.

Usaha-usaha untuk mendirikan partai politik Islam telah lebih dulu dikerjakan jauh sebelum ada Maklumat Wakil Presiden No. X, 5 November 1945. Tidak mengherankan jika hanya berselang dua hari sesudah keluar Maklumat X, Kongres Umat Islam Indonesia di Yogyakarta, 7-8 November 1945/1-2 Dzulhijjah 1364, mengumumkan berdirinya partai politik Islam Masyumi.

Di Partai Masyumi, yang dipimpin oleh Hadratus Syaikh K.H.M. Hasjim Asj’ari (Ketua Umum Majelis Syuro), dan Dr. Soekiman Wirjosandjojo (Ketua Pengurus Besar), Roem tercatat sebagai anggota. Sampai Masyumi dipaksa membubarkan diri oleh Presiden Sukarno pada pertengahan 1960, Roem tetap bergiat di Masyumi. Bahkan, Ketua Umum Masyumi, Prawoto Mangkusasmito (1910-1970) mengajukan gugatan terhadap Presiden Sukarno dan meminta Pengadilan untuk membatalkan Keputusan Presiden No. 200/1960 dan Penetapan Presiden No. 7/1959, Roem ditunjuk menjadi pengacara Masyumi.

Dalam perjalanan karier politiknya, Roem pernah menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Sjahrir III (2 Oktober 1946-27 Juni 1947), Pemimpin delegasi Indonesia dalam perundingan Roem-Roijen pada 1949, Menteri Luar Negeri pada Kabinet Natsir (6 September 1950-20 Maret 1951), Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Wilopo (3 April 1952-30 Juli 1953), Wakil Perdana Menteri I pada Kabinet Ali Sastroamidjojo II (24 Maret 1956).

Seiring dengan bubarnya Masyumi, kiprah Roem di pemerintahan pun berakhir. Bahkan di penghujung rezim Sukarno, mulai 16 Januari 1962 sampai 17 Mei 1966, tanpa alasan yang jelas, Roem dijebloskan ke penjara.

Ikut ditahan, sejumlah pemimpin politik yang bersikap kritis terhadap Presiden Sukarno, seperti Sutan Sjahrir, Prawoto Mangkusasmito, M. Yunan Nasution, Soebadio Sastrosatomo, Mochtar Lubis, HAMKA, M. Natsir, Sjafruddin Prawiranegara, kasman Singodimedjo, E.Z. Muttaqin, Imron Rosjadi, dan Anak Agung Gede Agung.

Roem menikah Markisah Dahlia pada tahun 1932. Mereka memiliki dua anak, laki-laki, Roemoso, lahir pada 1933 dan seorang gadis, Rumeisa, lahir pada 1939. Roem meninggal pada September 1983 dari gangguan paru-paru, dengan meninggalkan seorang istri dan dua anak.

Mohammad Roem meninggal di Jakarta, 24 September 1983.

Referensi: Kamus Sejarah Indonesia.

Dapatkan update terkini dari Cekricek.id melalui Google News.

Baca Juga

Martinus Putuhena adalah salah satu mantan Menteri Pekerjaan Umum Indonesia pada kabinet yang diperintah oleh Presiden Sukarno.
Martinus Putuhena
Marsinah adalah seorang karyawati PT Catur Putera Perkasa yang ikut aksi unjuk rasa pada 3 dan 4 Mei 1993 menuntut kenaikan gaji sebesar 20% dari perusahaan tempat ia bekerja.
Marsinah
Manai Sophiaan adalah seorang politikus. Karier politiknya berawal dari seorang Jurnalis dalam harian pewarta di Sulawesi dan menjadi Pemimpin Redaksi Suluh Indonesia dan Suluh Marhaen. Setelah itu, menjadi Dewan Gementee periode 1933-1945 dan menjadi anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) pada 1946-1950.
Manai Sophiaan
Maludin Simbolon adalah seorang tokoh militer, pejuang kemerdekaan, dan Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang lahir pada 13 September 1916.
Maludin Simbolon
M.M. Rachmat Kartakusuma adalah Kepala Staf Hankam pada masa pemerintahan Orde baru yang diberi tugas untuk membenahi ABRI. Untuk memulai tugasnya, Kartakusuma memilih pendekatan doktrin sebagai penjabaran TAP MPRS No. XXIV/MPR/1966.
M.M. Rachmat Kartakusuma
Lukman Njoto atau Nyoto adalah seorang Marxis yang pernah menjabat sebagai Menteri Negara pada masa pemerintahan Sukarno. Nyoto adalah Wakil Ketua CC PKI dan dekat dengan D.N. Aidit dan Sukarno.
Lukman Njoto