Inhil, Cekricek.id - Profil kemiskinan Indragiri Hilir (Inhil), Riau - Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Kabupaten Indragiri Hilir mengalami tren menurun dalam lima tahun terakhir, yaitu dari 51,42 ribu jiwa pada tahun 2018 menjadi 43,22 ribu jiwa pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin sempat mengalami kenaikan menjadi 44,61 ribu jiwa.
Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Indragiri Hilir masih tergolong tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Indragiri Hulu yang sebesar 27,46 ribu jiwa, tetapi masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan Kabupaten Pelalawan yang sebesar 47,84 ribu jiwa.
Berikut data jumlah penduduk miskin Indragiri Hilir (Inhil), Riau, tahun 2018-2022:
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018-2023, target jumlah penduduk miskin di Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebesar 44,08 ribu jiwa pada tahun 2018. Namun, target tersebut kemudian disesuaikan pada Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018-2023 menjadi sebesar 53,03 ribu jiwa dan 52,71 ribu jiwa pada tahun 2021 dan 2022.
Selama periode 2018-2022, realisasi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Indragiri Hilir memiliki tren menurun. Realisasi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2018 sebesar 51,42 ribu jiwa dengan capaian kinerja sebesar 83,35%, dan menurun menjadi 43,22 ribu jiwa pada tahun 2022 dengan capaian kinerja meningkat menjadi 118% dengan kategori sangat tinggi.
Secara umum, angka kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hilir juga mengalami penurunan. Angka kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2018 mencapai 7,05%, dan menurun menjadi 5,98% pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2021, angka kemiskinan sempat mengalami kenaikan menjadi 6,18% yang merupakan dampak dari pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 dan 2021.
Penurunan jumlah penduduk miskin dan angka kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hilir merupakan sinyal positif dari keberhasilan berbagai program pemulihan perekonomian daerah yang berimbas pada kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Kemiskinan Ekstrem di Indragiri Hilir
Kemiskinan ekstrem, atau kemiskinan absolut, adalah kondisi di mana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, termasuk makanan, air minum bersih, fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan informasi. Kemiskinan ekstrem tidak hanya tergantung pada pendapatan, tetapi juga ketersediaan jasa.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin ekstrem di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) pada tahun 2022 sebesar 5.020 jiwa, atau 0,69% dari total penduduk. Angka ini menurun sebesar 0,84% dari tahun 2021, yang sebesar 11.010 jiwa (1,53%).
Jumlah penduduk miskin ekstrem di Inhil lebih kecil dari Kabupaten Indragiri Hulu (11.150 jiwa) dan Pelalawan (9.650 jiwa). Sementara itu, jumlah penduduk miskin ekstrem di Provinsi Riau pada tahun 2022 mencapai 10.033 jiwa.
Kemiskinan ekstrem erat kaitannya dengan permasalahan stunting. Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Anak stunting berisiko mengalami gangguan pertumbuhan, perkembangan, dan kesehatan, baik fisik maupun mental.
Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Indragiri Hilir
Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Bupati/Wali Kota memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayahnya.
Di Kabupaten Indragiri Hilir, data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) diterima dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 6 Oktober 2022. Sehingga, evaluasi terhadap capaian kegiatan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem untuk tahun 2021 dan tahun 2022 tidak dilakukan.
Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan
Evaluasi dan pelaporan untuk tahun 2023 dilakukan secara berjenjang melalui sistem pelaporan berbasis website. Hal pertama yang dilaporkan adalah proses dan progres verifikasi dan validasi data P3KE untuk dimutakhirkan melalui Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir.
Verifikasi dan validasi dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa dan Kelurahan yang dibuktikan dengan Berita Acara. Berita Acara tersebut, kemudian dilakukan rekapitulasi oleh pihak Pemerintah Kecamatan dan setelahnya disampaikan kepada Sekretariat TKPK Kabupaten Indragiri Hilir.
Verifikasi dan validasi dilakukan untuk mendapatkan data inclusion error dan exclusion error. Rekapitulasi data hasil verifikasi dan validasi pada desil 1 dan desil 2 serta exclusion error yang ditetapkan sebagai data mutakhir melalui Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir, yang menjadi fokus dan lokus prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Indragiri Hilir.
Strategi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Indragiri Hilir dilakukan dengan menggunakan strategi sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, yakni:
- Pengurangan beban, yaitu dengan memberikan bantuan sosial, subsidi, dan insentif kepada keluarga miskin ekstrem.
- Peningkatan pendapatan, yaitu dengan memberikan pelatihan dan pendampingan usaha, serta akses ke pasar dan pembiayaan.
- Pengurangan kantong kemiskinan, yaitu dengan meningkatkan infrastruktur dan aksesibilitas, serta pemberdayaan masyarakat.
Baca juga: Potensi Pengembangan Wilayah Indragiri Hilir: Kebun Kelapa dan Sawit Pilihan Utama
Itulah. Informasi ini dikutip dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Indragiri Hilir (Inhil) Tahun 2024.
Dapatkan update Berita Inhil Hari Ini dan Berita Riau Hari Ini setiap hari dari Cekricek.id. Ikuti kami melalui Google News. Klik tautan untuk terhubung.
