Cekricek.id — Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Gaza, Muneer al-Boursh, menyerukan tindakan mendesak untuk menyelamatkan nyawa dokter anak Palestina Hussam Abu Safia, yang telah ditahan Israel sejak akhir 2024.

Mengutip Al Jazeera, Minggu (9/8/2026), al-Boursh menyampaikan seruan itu melalui akun X-nya pada Sabtu. Ia menyebut kekhawatiran serius terus menumpuk terhadap keselamatan dan kondisi kesehatan Abu Safia, seraya merujuk laporan bahwa sang dokter mengalami kekerasan di fasilitas penahanan Israel dan menderita cedera di mata, kepala, serta dada.

Penahanan yang berkepanjangan disertai ketiadaan perawatan medis, kata al-Boursh, membuat kondisi Abu Safia menjadi sumber kecemasan luar biasa yang menuntut tindakan segera, bukan pernyataan yang ditunda-tunda.

Dokter yang Bertahan Selama 85 Hari

Abu Safia adalah Direktur Rumah Sakit Kamal Adwan, salah satu fasilitas kesehatan terakhir yang masih beroperasi di Gaza utara. Ia memimpin rumah sakit itu melewati pengepungan selama 85 hari sebelum pasukan Israel menyerbu bangunan tersebut dan menahannya pada 27 Desember 2024.

Sejak itu ia ditahan tanpa dakwaan berdasarkan undang-undang kombatan tak sah Israel, aturan yang memungkinkan penahanan diperpanjang tanpa batas waktu. Mahkamah Agung Israel menolak permohonan pembebasannya pada Juni lalu. Pengacaranya, yang menjenguk bulan lalu, melaporkan adanya tanda-tanda baru penganiayaan. Sejumlah organisasi hak asasi manusia, termasuk Amnesty International dan Komisi Penyelidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa, memperingatkan nyawa Abu Safia dalam bahaya yang nyata.

Al-Boursh menyebut ironi dalam kasus ini terasa menyakitkan. Menurutnya, dokter yang bertahan di sisi pasiennya di Kamal Adwan dalam keadaan paling suram justru kini berada di balik jeruji, kehilangan kebebasannya, sementara kecemasan atas keselamatan fisiknya terus membesar.

Kementerian Kesehatan Gaza, yang berada di bawah otoritas pimpinan Hamas, menuntut pemeriksaan medis yang mendesak, independen, dan menyeluruh terhadap Abu Safia serta pemberian pengobatan yang diperlukan. Al-Boursh juga meminta kebebasan bagi seluruh tenaga kesehatan yang ditahan Israel, dan mendesak Palang Merah, Organisasi Kesehatan Dunia, PBB, serta kelompok medis dan hak asasi manusia untuk bertindak.

Sepuluh Bulan Gencatan Senjata yang Rapuh

Seruan itu muncul bersamaan dengan laporan koresponden Al Jazeera mengenai kemerosotan tajam sektor kesehatan di seluruh Gaza, hampir sepuluh bulan setelah gencatan senjata disepakati.

Pada Sabtu, kantor berita Palestina Wafa melaporkan tiga warga Palestina terluka oleh tembakan tentara Israel di utara Khan Younis, Gaza selatan. Operasi pembongkaran berskala luas juga dilaporkan berlangsung di selatan kota itu, sementara kendaraan militer melepaskan tembakan di sebelah timur Jalan Salah al-Din dekat Jembatan Wadi Gaza di tengah wilayah kantong tersebut.

Koresponden Al Jazeera Noor Khaled, melaporkan dari Kota Gaza, menyatakan Israel tidak mematuhi ketentuan gencatan senjata maupun protokol yang menyertainya. Menurutnya, zona "kuning" yang dikendalikan Israel kini mencakup lebih dari 70 persen wilayah Jalur Gaza, sehingga warga Palestina terhimpit di kurang dari 30 persen sisanya — sebagian besar dalam kondisi hancur.

Perlintasan sebagian besar masih tertutup. Sekitar 20 ribu pasien menunggu evakuasi untuk berobat ke luar Gaza. Dari 600 truk bantuan yang seharusnya masuk setiap hari, kata Khaled, yang benar-benar melintas tidak lebih dari 250 truk.

Dari Deir al-Balah, koresponden Ashraf Abu Amra melaporkan Rumah Sakit Nasser mencatat tiga hingga empat pasien meninggal setiap hari akibat kekurangan obat dan perbekalan medis. Pekan lalu, sebuah gudang perbekalan medis yang melayani hampir setengah juta orang hancur dalam serangan di dekat Rumah Sakit Al-Aqsa Martyrs.

Ajith Sunghay, Kepala Kantor Hak Asasi Manusia PBB di wilayah pendudukan Palestina, menyebut sistem kesehatan Gaza termasuk yang paling parah terdampak. Pemulihan dari trauma dan kehilangan, katanya, akan memakan waktu lintas generasi. Ia memperingatkan bahwa persoalan gizi buruk, tempat tinggal yang runtuh, dan ketiadaan air minum aman tidak mungkin diatasi selama masuknya material bermanfaat ganda masih dihalangi.

Kementerian Kesehatan Gaza menyebut rumah sakit menerima dua orang yang meninggal akibat luka-luka dan enam orang terluka dalam 24 jam terakhir. Dengan tambahan itu, jumlah korban jiwa sejak gencatan senjata Oktober lalu tercatat 1.257 orang dan 4.131 terluka. Adapun total korban tewas sejak Oktober 2023, menurut catatan kementerian yang sama, melampaui 73 ribu orang. Perkembangan terbaru diplomasi damai, termasuk pernyataan Hamas yang menyatakan siap menjalankan rencana damai, belum berdampak pada kondisi di lapangan.

Titik Singgung dengan Indonesia

Isu ini menyentuh Indonesia secara langsung. Rumah Sakit Indonesia di Beit Lahia, Gaza utara, dibangun dengan dana masyarakat Indonesia yang dihimpun MER-C dan berada di kawasan yang sama dengan Kamal Adwan — wilayah yang paling berat dilanda serangan dan pengepungan sepanjang perang. Nasib fasilitas kesehatan di Gaza utara karena itu bukan berita luar negeri semata bagi publik Tanah Air, melainkan menyangkut aset kemanusiaan yang dibiayai sumbangan warga Indonesia.

Indonesia juga konsisten menempatkan perlindungan tenaga medis dan fasilitas kesehatan sebagai isu utama dalam diplomasinya di forum PBB dan Organisasi Kerja Sama Islam. Kasus Abu Safia — seorang dokter yang ditahan tanpa dakwaan setelah bertahan di rumah sakitnya — menjadi ujian konkret bagi seruan tersebut, sekaligus bagi lembaga-lembaga internasional yang diminta turun tangan.

Artikel ini pertama kali terbit di Cekricek.id. Ditulis oleh Muhammad Irwan.

Cekricek.id — Otoritas Lebanon menahan seorang mantan jenderal angkatan darat Suriah yang pernah mengabdi di bawah Presiden Bashar al-Assad. Beirut kini menimbang apakah akan menyerahkannya kepada Damaskus untuk menghadapi tuduhan yang berkaitan dengan masa dinasnya.

Mengutip Al Jazeera yang mengolah laporan kantor berita AFP dan Associated Press, Minggu (9/8/2026), Mayor Jenderal Adel Issa ditahan di Beirut pada Jumat. Bila benar-benar diserahkan, kasus ini akan menjadi pemindahan pertama semacam itu sejak pemerintahan Assad runtuh pada Desember 2024.

Tertangkap karena Mengurus Dokumen

Menurut pejabat kehakiman dan keamanan yang berbicara dengan syarat anonim, Issa mendatangi Kedutaan Besar Suriah di Beirut pada Jumat untuk mengurus sejumlah dokumen. Staf kedutaan menyadari nama itu masuk daftar buruan di negara asalnya dan langsung memberi tahu kantor kejaksaan Lebanon.

Penyelidik dari Departemen Investigasi Kriminal Pusat kemudian menahannya dan membawanya ke fasilitas di Istana Kehakiman Beirut. Dalam pemeriksaan, Issa mengakui masuk ke Lebanon secara ilegal setelah keruntuhan Assad, namun membantah seluruh tuduhan yang diarahkan kepadanya.

Karena Jumat merupakan hari libur akhir pekan di Suriah, otoritas Lebanon diperkirakan menunggu sampai Senin untuk menerima dakwaan resmi dari Damaskus sebelum memutuskan langkah berikutnya. Kejaksaan Lebanon telah meminta rekan sejawatnya di Suriah mengirimkan berkas ekstradisi lebih dulu.

Komandan Divisi 17 dan Deir Az Zour

Issa, kini berusia 67 tahun, pernah memimpin Divisi 17 Angkatan Darat Suriah sebelum dipindahkan pada 2015 untuk memimpin pasukan darat di Provinsi Deir Az Zour, dekat perbatasan Irak. Ia memegang jabatan itu hingga pensiun pada akhir 2016, menurut Syrian Observatory for Human Rights, kelompok pemantau perang yang berbasis di Inggris.

Deir Az Zour adalah salah satu medan paling brutal dalam perang saudara Suriah, wilayah yang berganti-ganti dikuasai pasukan pemerintah, kelompok bersenjata, dan ISIL. Rincian tuduhan yang dihadapi Issa belum diumumkan secara resmi.

Perhitungan Suriah dengan Masa Lalunya

Kasus ini berlangsung di tengah proses panjang Suriah menghadapi warisan era Assad. Puluhan mantan pejabat keamanan yang dituding melakukan pelanggaran telah ditangkap dan diadili.

Salah satunya adalah sepupu Assad, Atef Najib, yang sidangnya dimulai pada April atas dugaan perannya dalam memicu pemberontakan 2011. Putusan untuk perkara itu diperkirakan keluar dalam waktu dekat.

Assad sendiri, bersama saudaranya Maher, melarikan diri ke Rusia setelah rezimnya tumbang — mengakhiri perang saudara yang menewaskan sekitar setengah juta orang dan melukai lebih dari satu juta lainnya. Ketika pasukan oposisi merebut Damaskus pada Desember 2024, banyak bekas pejabat menyeberang ke Lebanon, dan sebagian di antaranya bertahan di sana sampai hari ini.

Itulah yang membuat perkara Adel Issa punya bobot lebih besar dari sekadar satu penangkapan. Keputusan Beirut akan menjadi preseden: apakah Lebanon bersedia menjadi jalur pemulangan bagi mantan pejabat Suriah yang dicari, atau tetap menjadi tempat berlindung. Pertanyaan hukumnya tidak sederhana, karena ekstradisi mensyaratkan jaminan proses peradilan yang adil di negara penerima — standar hukum internasional yang masih diuji di Suriah pascaperang.

Kaitannya dengan Indonesia

Lebanon bukan negeri yang jauh bagi Indonesia. Kontingen Garuda telah bertahun-tahun bertugas dalam misi UNIFIL di Lebanon selatan, menjadikan Indonesia salah satu penyumbang pasukan penjaga perdamaian terbesar di sana. Stabilitas politik dan keamanan Beirut karena itu berhubungan langsung dengan keselamatan prajurit Indonesia yang bertugas.

Di luar itu, perkara Issa menyentuh persoalan yang juga akrab di Indonesia: bagaimana sebuah negara menuntaskan pertanggungjawaban atas pelanggaran hak asasi manusia masa lalu. Suriah memilih jalur pengadilan pidana terhadap mantan pejabat, dengan segala risikonya — mulai dari tuduhan balas dendam politik hingga persoalan kualitas pembuktian setelah bertahun-tahun konflik. Proses yang sedang berjalan di Damaskus dan Beirut akan menjadi salah satu rujukan penting dalam perdebatan keadilan transisional di banyak negara, termasuk Indonesia.

Artikel ini pertama kali terbit di Cekricek.id. Ditulis oleh Dina Adriana.