Cekricek.id — Ardian Nugraha Priyatama membuka laporan penelitiannya dengan satu sajak Joko Pinurbo. Penyair itu menulis “Jogja terbuat dari rindu, pulang, dan angkringan” dalam buku Surat Kopi, dan Pemerintah Yogyakarta mengabadikan kalimat tersebut pada sebuah dinding di Teras Malioboro. Bagi Ardian, peneliti dari Komunitas Kandang Kebo, dinding itu adalah contoh paling kasatmata dari romantisasi keistimewaan Yogyakarta. Ia menyebut gejala serupa juga terdengar dalam lagu Jogja Hip Hop Foundation dan lagu Adhitia Sofyan.

Kajian Ardian terbit dengan judul Glorifikasi terhadap Keistimewaan Yogyakarta dalam Sayembara Cipta Sastra Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Artikel itu dimuat di jurnal ARNAWA Volume 4 Nomor 1 tahun 2026, halaman 59 sampai 73. Dua pertanyaan ia ajukan di awal. Bagaimana hubungan Dana Keistimewaan dengan kesusastraan pada lomba-lomba Dinas Kebudayaan DIY, dan bagaimana wacana glorifikasi keistimewaan terus diproduksi lewat karya para pemenangnya.

Membaca Undang-Undang dan Perdais

Sebelum menyentuh anggaran, Ardian mundur jauh ke belakang. Ia mengutip Harjanto dan M.C. Ricklefs untuk menempatkan Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755, yang membelah Mataram menjadi dua. Wilayah barat diserahkan kepada Mangkubumi, wilayah timur kepada Pakubuwono III. Dari Ricklefs pula ia mengambil catatan tentang Natakusuma, yang pada 1813 dianugerahi daerah merdeka oleh Inggris dan gelar Pakualam I.

Bagian berikutnya diisi dua nama yang lebih dikenal. Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII merespons proklamasi pada 18 Agustus 1945, lalu menerbitkan Amanat pada 5 September 1945. Integrasi keduanya baru terjadi lewat Amanat 30 Oktober 1945. Mengutip buku Membongkar Mitos Keistimewaan Yogyakarta karya Rozaki dan Totok, Ardian mencatat sumbangan Hamengku Buwono IX sebesar enam juta Gulden agar roda pemerintahan Republik tetap berjalan, yang kemudian dibalas dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950.

Dari sejarah itu Ardian bergerak ke dokumen hukum yang lebih baru. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 mengatur ulang status keistimewaan, dan Pasal 42 ayat 1 menyediakan pendanaan lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dana Keistimewaan, yang ia sebut Danais, dialokasikan pada 2012 dan mulai dicairkan pada 2013. Merujuk temuan Badan Pemeriksa Keuangan tahun itu, jumlah awalnya sekitar 500 miliar rupiah dan tidak masuk ke dalam APBD.

Baca juga Semarang Night Carnival dan Perajin Kostum di Baliknya

Ardian lalu menelusuri peraturan turunannya satu per satu. Perdais Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 35 memberi Yogyakarta kewenangan kebudayaan, sementara Pasal 40 dan Pasal 42 memasukkan bahasa dan sastra Jawa ke dalamnya. Perdais Nomor 1 Tahun 2018 dan Perdais Nomor 1 Tahun 2022 menempatkan urusan itu di tangan Dinas Kebudayaan atau Kundha Kabudayan. Kesimpulan pertamanya jelas: penggunaan Danais di bidang kebudayaan sudah sesuai ketentuan.

Menghitung Ulang Laporan Paniradya

Persoalan menurut Ardian justru muncul pada pertanggungjawabannya. Ia mengutip kajian anggaran Alvaro dan Riza yang dipublikasikan lewat laman Dewan Perwakilan Rakyat, yang mencatat alokasi Danais 2013 hingga 2022 paling banyak jatuh ke bidang kebudayaan, kecuali pada 2016, 2018, dan 2019. Namun ketika Ardian mencari laporan keuangannya, ia hanya menemukan satu berkas yang diunggah Paniradya Kaistimewan, yaitu laporan tahun 2022, dengan angka yang bersifat makro tanpa penjabaran rinci.

Di dalam satu laporan itu Ardian menemukan pos yang ia anggap janggal. Belanja Pegawai tercatat Rp6.467.690.216, di dalamnya ada Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp2.858.620.263. Ia membandingkannya dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163 Tahun 2023 Pasal 14 ayat 6, yang melarang Danais dipakai membiayai aparatur sipil negara. Peraturan itu terbit setahun setelah laporan tersebut, dan menurut Ardian praktik yang sama masih terbaca pada laporan 2023 dan 2024.

Pos kedua yang ia soroti adalah belanja cetak. Ardian mencatat item Belanja Alat atau Bahan untuk Kegiatan Kantor berupa Bahan Cetak senilai Rp785.026.750, atau 34,11 persen dari total Belanja Barang dan Jasa yang berjumlah Rp2.300.940.290. Ia menyandingkannya dengan laporan keuangan Pemerintah Provinsi DIY tahun yang sama, yang memuat setidaknya 83 entri Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan di hampir semua satuan kerja.

Perbandingan ketiga yang disusun Ardian menyangkut prioritas. Belanja Makanan dan Minuman Rapat tercatat Rp648.647.000, sementara Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan hanya Rp21.500.000, sekitar 3,1 persen dari anggaran rapat. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah mencapai Rp1.837.900.000, jauh di atas honorarium narasumber, moderator, dan panitia acara yang berjumlah Rp496.350.000.

Baca juga Sesepuh Menolak, Kuda Lumping Naik Panggung Wisata

Ardian tidak menutup kemungkinan bahwa pembacaannya belum lengkap. Ia menuliskan sendiri bahwa dugaan tentang penurunan hadiah dan kejanggalan pos anggaran itu “masih menjadi dugaan sementara”, dan mengusulkan audit serta evaluasi ulang, bukan menyimpulkan adanya penyimpangan yang sudah terbukti. Di catatan kaki ia juga mengakui dokumen asli laporan itu sudah dihapus per 18 Juni 2026, sehingga ia merujuk salinan yang beredar di Scribd.

Menyusun Tabel Tema Sayembara

Dari anggaran, Ardian pindah ke amplop hadiah. Poster sayembara novel berbahasa Jawa 2020 mencantumkan hadiah utama Rp15.000.000, tetapi dibagi untuk lima pemenang sehingga masing-masing menerima sekitar Rp3.000.000 sebelum dipotong pajak. Angka itu ia bandingkan dengan hadiah Rp15.000.000 per karya pada 2015 dan Rp4.000.000 per karya pada 2018 dan 2019. Mengutip Alvaro dan Riza, ia mencatat Danais tahun itu sekitar satu triliun rupiah, dengan 700 miliar untuk kebudayaan.

Pola yang sama ia temukan pada sayembara naskah lakon kethoprak. Pada 2020 sayembara itu dinarasikan bertingkat nasional dengan hadiah Rp20.000.000 untuk sepuluh pemenang, sehingga setiap orang menerima sekitar Rp2.000.000. Setahun kemudian nominalnya menyusut menjadi Rp10.000.000 untuk sepuluh pemenang. Ardian bertanya apakah hilangnya label tingkat nasional yang membuat hadiah turun separuh, lalu menegaskan pertanyaan itu belum terjawab.

Ardian kemudian menyusun tabel tema lomba dari 2017 hingga 2023. Sebagian besar tema mengangkat nilai, tradisi, dan kearifan lokal secara umum. Namun sejumlah tema sangat spesifik, misalnya sayembara kethoprak 2020 tentang Sultan Agung Hanyakrakusuma dan Ratu Kidul, sayembara 2021 tentang Sultan Hamengkubuwono I, lomba puisi 2023 bertema keris, serta sayembara serat 2023 bertema Sumbu Filosofi Yogyakarta.

Perspektif yang dipakai Ardian berasal dari Marx, yang ia kutip lewat artikel Panigrahi terbitan 2025. Dalam kerangka itu, sastra dibaca sebagai bagian dari superstruktur yang mencerminkan ideologi dominan. Karena itu Ardian menulis bahwa “lomba-lomba ini bukanlah acara seni yang netral”, melainkan dipakai pemerintah untuk menumbuhkan karya yang memperkuat legitimasi Kasultanan Yogyakarta. Ia tetap mencatat sisi lain: keris diakui UNESCO pada 2005 dan Sumbu Filosofi pada 2023.

Satu nama yang tidak muncul dalam daftar tema justru menarik perhatian Ardian. Merujuk dua buku karya Graaf, ia menyebut Amangkurat I dan pembantaian terhadap lima ribu ulama, lalu mencatat tidak adanya informasi lengkap tentang raja itu di laman resmi Pemerintah Yogyakarta. Yang selalu dielu-elukan, tulisnya, adalah Sultan Agung dan Pangeran Mangkubumi.

Membaca Hartini dan Margareth Widhy Pratiwi

Bukti terakhir Ardian datang dari karya para pemenang. Ia mengutip geguritan berjudul Gunungkidul karya Hartini, yang dimuat Dinas Kebudayaan DIY pada 2019. Dalam sajak itu Gunungkidul digambarkan sudah berubah, makanannya beragam, dan menurut terjemahan yang disediakan Ardian disebut memiliki “58-an tempat wisata”. Ardian membandingkannya dengan kenyataan yang ia sebut masih diwarnai kemiskinan dan kekeringan, sambil mengakui pariwisata di sana memang berkembang pesat meski dampaknya belum merata.

Baca juga 52 Kata Korea Masuk Bahasa Indonesia lewat Hallyu

Contoh kedua diambil dari cerkak Supri Legen karya R. Toto Sugiharto. Tokoh penyadap nira dalam cerita itu dihubungkan dengan Ki Ageng Giring, salah satu tokoh awal Mataram. Menurut Ardian, kutipan itu tidak menyebut keistimewaan secara langsung, tetapi mengikat pekerjaan sehari-hari dengan silsilah kekuasaan. Contoh ketiga, cerkak Bali neng Jogja karya Muhammad Hisyam, menyebut Yogyakarta secara terbuka sebagai kota yang istimewa julukannya.

Contoh paling gamblang ia ambil dari novel Ngoyak Ombak Segara Kidul karya Margareth Widhy Pratiwi, pemenang sayembara novel Jawa 2018. Dalam satu adegan, tokoh bernama Andy memandang peta tata ruang Kota Yogyakarta dan berkata bahwa bukan hanya Gunung Merapi yang luar biasa, melainkan juga orang-orang Jogja, dan bahwa rajanya adalah “raja yang pemikirannya sangat brilian”. Terjemahan dari bahasa Jawa itu disediakan Ardian sendiri di dalam artikelnya.

Ardian menutup dengan menimbang dua hal sekaligus. Ia menilai narasi keistimewaan berguna sebagai promosi wisata dan pengakuan internasional, tetapi menyebutnya belum dibarengi perbaikan kehidupan masyarakat dan apresiasi kepada penulisnya. Kajiannya bersifat deskriptif kualitatif atas peraturan, unggahan resmi, dan karya pemenang, bukan audit keuangan, dan hanya satu laporan tahunan yang bisa ia buka. Dari situ ia kembali ke dinding Teras Malioboro tempat sajak Joko Pinurbo dilukis, dan bertanya apakah Yogyakarta masih istimewa.

Artikel ini pertama kali terbit di Cekricek.id. Ditulis oleh Rola Cantika.