Cekricek.id — Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Perhubungan sepanjang 2025 tercatat Rp14,07 triliun atau 125,25 persen dari target Rp11,23 triliun. Angka itu dipaparkan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, 20 Agustus 2026, menurut siaran pers yang dimuat kemenhub.go.id, Jumat, 21 Agustus 2026.

Rapat tersebut membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat atas APBN Tahun Anggaran 2025. Dudy menempatkan pengelolaan keuangan sebagai persoalan layanan, bukan sekadar administrasi. “Pengelolaan keuangan yang baik bukan hanya tentang bagaimana anggaran dipertanggungjawabkan, tetapi juga bagaimana setiap rupiah yang dikelola dapat dikonversikan menjadi layanan transportasi yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Baca juga: Kadin Papua Tengah Dukung Subsidi Penerbangan Pedalaman

Belanja Berhenti di 88,88 Persen Pagu

Di sisi belanja, realisasi anggaran Kementerian Perhubungan pada 2025 mencapai Rp28,68 triliun atau 88,88 persen dari pagu efektif Rp32,27 triliun. Sebagian pagu itu karena itu tidak terserap sampai tutup tahun anggaran, dan kementerian menempatkan angka tersebut sebagai bahan evaluasi perencanaan serta pelaksanaan anggaran pada tahun-tahun berikutnya.

Neraca kementerian mencatat total aset Rp654,05 triliun pada 2025. Pos Aset Konsesi Jasa naik Rp11,1 triliun atau 5,97 persen dibanding tahun sebelumnya, dipengaruhi perjanjian konsesi baru dan naiknya nilai investasi mitra. Aset konsesi jasa adalah aset negara — bandar udara, pelabuhan, dan prasarana sejenis — yang pengoperasian serta pengembangannya diserahkan kepada mitra melalui perjanjian berjangka, sementara kepemilikannya tetap berada di tangan negara.

Opini WTP Bertahan 13 Tahun

Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2025 kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian. Kementerian itu mempertahankan opini tersebut selama 13 tahun berturut-turut sejak 2013.

Baca juga: KAI Angkut 200.950 Ton Klinker Semen Padang

“WTP merupakan capaian penting yang menunjukkan konsistensi Kemenhub dalam menjaga akuntabilitas dan kualitas pengelolaan keuangan negara. Namun, WTP kami jadikan sebagai fondasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, bukan sebagai titik akhir. Capaian ini justru mendorong kami untuk bekerja lebih baik, lebih tertib, dan semakin memastikan anggaran negara memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Dudy.

Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini WTP apabila laporan keuangan dinilai wajar dalam semua hal yang material, dengan penilaian bertumpu pada kesesuaian terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan pada peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal. Kriteria itu diuraikan dalam siaran pers Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di esdm.go.id, Kamis, 6 Agustus 2026, ketika kementerian tersebut menerima opini serupa.

Perbandingan skala penerimaan antarkementerian cukup jauh. PNBP Kementerian ESDM sepanjang 2025 mencapai Rp138,40 triliun atau 108,56 persen dari target Rp127,48 triliun, hampir sepuluh kali lipat penerimaan Kementerian Perhubungan, meski persentase pencapaian terhadap targetnya justru lebih rendah.

Baca juga: Kemenhub Luncurkan ETLE HUB, 198.127 Pelanggaran Truk Terekam Selama Uji Coba

Perencanaan dan Pengadaan Jadi Titik Perbaikan

Untuk 2026, Kementerian Perhubungan menyatakan memperkuat perencanaan dan penganggaran serta menaikkan kualitas pengadaan barang dan jasa. Langkah lain mencakup penguatan pemantauan dan evaluasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia pengelola keuangan dan barang milik negara, penguatan sistem pengendalian intern, pengawasan, tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta pengelolaan barang milik negara dan PNBP.

Kementerian juga memakai Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi atau SAKTI yang disiapkan Kementerian Keuangan untuk memperkuat integrasi data keuangan. Aplikasi tersebut menyatukan proses penganggaran, pembayaran, akuntansi, dan pelaporan satuan kerja dalam satu sistem, sehingga data yang dilaporkan ke pusat berasal dari sumber yang sama.

Percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan disebut sebagai salah satu prioritas, dijalankan dengan mengikuti arahan dan masukan Komisi V DPR RI. “Melalui penguatan tata kelola keuangan tersebut, Kemenhub memastikan capaian kinerja keuangan tidak berhenti pada angka-angka laporan, tetapi berkontribusi langsung terhadap penyelenggaraan transportasi yang semakin aman, nyaman, terjangkau, dan terkoneksi. Kemenhub akan terus menjaga kepercayaan masyarakat melalui pengelolaan anggaran dan aset negara yang akuntabel sekaligus berorientasi pada hasil dan manfaat,” tutur Dudy.

Artikel ini pertama kali terbit di Cekricek.id. Ditulis oleh Putri.