Cekricek.id — Kementerian Perhubungan meluncurkan sistem penegakan hukum ETLE HUB untuk menjaring kendaraan angkutan barang yang melanggar ketentuan dimensi dan muatan. Peluncuran berlangsung di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin (10/8/2026).

Sistem itu menyatukan tilang elektronik dengan teknologi WIM yang dipasang di unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor (UPPKB) dan ruas jalan tol. Kementerian menempatkannya sebagai salah satu instrumen menuju target Zero ODOL pada 2027.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyebut kendaraan berdimensi dan bermuatan berlebih menimbulkan kerugian berlapis, dari keselamatan sampai umur infrastruktur.

“Kendaraan yang melanggar ketentuan dimensi dan muatan, memperbesar risiko kecelakaan. Mempercepat kerusakan jalan dan jembatan, mengganggu ketertiban lalu lintas, serta menimbulkan kerugian yang pada akhirnya harus ditanggung bersama,” kata Dudy.

Menurut dia, pengawasan petugas di lapangan tetap dibutuhkan. Namun pertambahan jumlah kendaraan dan meluasnya jaringan jalan menuntut sokongan teknologi.

“Karena itu, penanganan overdimension overloading harus dilakukan secara konsisten dan menyeluruh. Pengawasan di lapangan tetap diperlukan. Tetapi jumlah kendaraan yang terus bertambah dan luasnya jaringan jalan menuntut dukungan teknologi serta integrasi data yang semakin baik,” ujarnya.

Uji coba di tiga jembatan timbang

Dikutip dari dephub.go.id, uji coba sistem ini dijalankan di tiga jembatan timbang, yakni UPPKB Kertapati dan UPPKB Talang Kelapa di Palembang, Sumatera Selatan, serta UPPKB Balonggandu di Karawang, Jawa Barat.

Sepanjang Januari sampai Juli 2026, uji coba tersebut merekam 198.127 pelanggaran kendaraan angkutan barang.

Pengawasan berbasis tilang elektronik saat ini mencakup 51 titik, terdiri atas 26 titik di UPPKB dan 25 titik di jalan tol. Kementerian merencanakan penambahan hingga 63 titik kamera ANPR dan 15 titik teknologi WIM sampai 2029.

“Melalui integrasi ETLE dengan teknologi WIM di UPPKB dan Jalan Tol, pengawasan dapat dilakukan secara lebih luas konsisten dan terukur. Data kendaraan, dimensi, muatan serta pelanggaran dapat direkam dan menjadi dasar bagi tindak lanjut sesuai ketentuan yang beraku,” ungkap Dudy.

Enam perjanjian kerja sama

Peluncuran ETLE HUB dibarengi penandatanganan enam perjanjian kerja sama untuk pengawasan terpadu dan pembayaran denda elektronik. Mitranya PT Hutama Karya (Persero), PT Marga Mandalasakti, PT Jasa Marga, PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung, PT Kawasan Berikat Nusantara, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Dudy menegaskan beban tanggung jawab tidak semestinya berhenti di pengemudi.

“Tanggung jawab juga tidak boleh selalu berhenti pada pengemudi. Dalam ekosistem angkutan barang, terdapat perusahaan angkutan, pemilik kendaraan, pemilik barang, serta pihak-pihak lain yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan kendaraan beroperasi sesuai dengan ketentuan,” sebutnya.

Ia menambahkan penanganan kendaraan ODOL perlu dikerjakan dari hulu ke hilir, mulai kepatuhan terhadap dimensi kendaraan, proses pemuatan barang, tanggung jawab perusahaan angkutan dan pemilik barang, pengawasan di jalan, hingga penegakan hukum.

“Pada akhirnya, kita semua menginginkan seluruh angkutan barang dapat bergerak secara efisien, infrastruktur jalan dan jembatan tetap terjaga, serta yang paling penting masyarakat dapat menggunakan jalan dengan aman dan selamat,” ucapnya.