Cekricek.id — Layanan Pos Amerika Serikat atau USPS menerbitkan aturan final setebal 95 halaman yang memperketat pengiriman surat suara lewat pos, meski perintah pengadilan federal masih memblokir pelaksanaannya. Dokumen itu dilepas ke publik larut malam Jumat (21/08/2026) dan dijadwalkan terbit resmi pada 26 Agustus 2026, kurang dari tiga bulan menjelang pemilu sela Kongres.

Aturan tersebut merupakan turunan dari perintah eksekutif yang diteken Presiden Donald Trump pada 31 Maret 2026 dengan dalih mengamankan pemilu federal. USPS menegaskan tidak akan menjalankan ketentuan baru itu selama larangan pengadilan belum dicabut, menurut laporan Al Jazeera, Sabtu (22/08/2026).

Negara Bagian Wajib Serahkan Daftar Pemilih

Berdasarkan aturan itu, negara bagian yang ingin mengirim surat suara lewat pos harus memberi tahu USPS paling lambat 90 hari sebelum hari pemungutan suara. Mereka juga wajib menyerahkan daftar nama dan alamat pemilih yang meminta surat suara pos paling lambat 60 hari sebelum pemilu.

Setiap amplop kirim maupun amplop balasan harus dibubuhi kode batang khusus bernama Intelligent Mail barcode. Negara bagian yang menolak menyerahkan data itu tidak akan dilayani pengiriman surat suaranya oleh kantor pos.

Baca juga Kampanye Pemilu Nigeria Dimulai, Reformasi Tinubu Diuji

USPS menyatakan hanya akan menyimpan informasi yang tertera di bagian luar amplop, yakni alamat dan kode batang. Lembaga itu menegaskan tidak akan memeriksa isi surat suara maupun mengumpulkan data afiliasi partai pemilih.

Kepala Kantor Pos AS David Steiner sebelumnya membela rencana tersebut di hadapan Senat. “Ini sungguh upaya membantu negara bagian memastikan surat suara yang mereka kirim ke pemilih benar-benar sampai,” kata Steiner, menurut laporan ABC News, Rabu (24/06/2026).

Hakim Federal Dua Kali Menghadang

Hakim Distrik AS Indira Talwani di Boston lebih dulu menjatuhkan perintah penghentian sementara pada Juni 2026 yang melindungi 24 yurisdiksi. Ia memperpanjang larangan itu pada Juli, lalu memperluasnya menjadi berlaku secara nasional pada Rabu (12/08/2026).

Baca juga Zelensky Tolak Pemilu Perang, Sebut Bisa Belah Ukraina

“Ketika perintah eksekutif itu saat ini menimbulkan kebingungan serta mengancam kekacauan yang kian besar dan pengikisan kepercayaan pada demokrasi kita, pengadilan menilai hak memilih jauh lebih berbobot ketimbang upaya eksekutif menyisipkan diri secara inkonstitusional ke ranah pengaturan pemilu,” tegas Talwani dalam putusannya.

Gugatan terhadap perintah eksekutif itu diajukan pemimpin 23 negara bagian ditambah Distrik Columbia. Pemerintahan Trump lalu membawa perkara tersebut ke Mahkamah Agung lewat permohonan darurat pada akhir Juli.

Baca juga Chivu: Inter Mulai dari Nol meski Jadi Tim yang Diburu

“Larangan itu benar-benar tidak bisa dipertahankan karena lembaga-lembaga terkait masih menimbang bagaimana, atau apakah sama sekali, perintah itu akan dijalankan, namun pengadilan distrik sudah memutuskan lebih dulu bahwa apa pun yang mereka pilih pasti melanggar hukum,” ujar Solicitor General AS John Sauer dalam berkas permohonan, menurut laporan Al Jazeera, Senin (27/07/2026).

Kecaman Jelang Pemilu Sela

Senator Elissa Slotkin dari Partai Demokrat, Michigan, menuding pemerintah berupaya merebut kewenangan negara bagian. “Layanan Pos Amerika Serikat kini menjadi bagian dari cerita besar tentang presiden yang putus asa ingin memfederalisasi pemilu kita,” sebut Slotkin, menurut laporan ABC News, Rabu (24/06/2026).

Pengacara pemilu dari kubu Demokrat, Marc Elias, menyebut penerbitan dokumen itu sebagai kekalahan lembaga pos di hadapan Gedung Putih. Ia menulis di media sosial bahwa USPS telah menyerah kepada Trump.

Administrasi pemilu di AS selama ini menjadi kewenangan negara bagian, bukan pemerintah federal. Berbagai studi juga menunjukkan kecurangan pemilu sangat jarang terjadi di negara tersebut, meski Trump berulang kali melontarkan tudingan tanpa bukti.

Pemungutan suara sela digelar pada November 2026 untuk memperebutkan kursi di Kongres. Jutaan warga AS bergantung pada surat suara pos, sehingga kejelasan aturan menjadi penentu kelancaran proses pemilihan.

Artikel ini pertama kali terbit di Cekricek.id. Ditulis oleh Nadia Putri.