Cekricek.id — Pada paruh kedua dekade 1970-an, Laut Cina Selatan berhenti menjadi sekadar jalur dagang dan berubah menjadi jalan keluar bagi orang-orang yang tidak lagi punya negeri untuk ditinggali. Saigon jatuh ke tangan komunis pada 30 April 1975, perang di Vietnam usai di atas kertas, dan justru sesudah itu gelombang orang yang meninggalkan negerinya membesar. Perahu-perahu kecil yang disesaki puluhan nyawa menuju Thailand, Malaysia, Hongkong, Filipina, dan Indonesia, dan di banyak pelabuhan mereka ditolak. Sejarawan Petra Wahyu Utama, M.Hum dari Universitas Khairun menelusuri satu titik pendaratan di jalur itu lewat artikel Pulau Galang: Saksi Bisu Peran Kemanusiaan Indonesia terhadap Korban Perang Vietnam, 1976–1997.

Artikel itu terbit di Jurnal Pusaka Volume 4 Nomor 1 pada 2024 dan disusun dengan metode sejarah yang, mengikuti rumusan Louis Gottschalk dalam Mengerti Sejarah (1986), bertumpu pada empat kegiatan pokok: heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Sumber utamanya arsip, data statistik sezaman, wawancara, serta pemberitaan surat kabar, sedangkan sumber sekundernya berupa buku, jurnal, dan majalah yang berkaitan dengan Pulau Galang pada kurun 1976–1997. Daftar pustakanya memperlihatkan bahwa Galang bukan lahan kosong bagi peneliti: sejumlah nama sudah lebih dulu menggarapnya dari sudut sejarah lokal, hukum internasional, dan kebijakan luar negeri.

Perahu Pertama di Natuna, Mei 1975

Rantai peristiwanya dimulai jauh sebelum ada kamp. Utama mencatat satu kapal bermuatan 75 orang tiba di perairan Natuna, Kepulauan Riau, pada Mei 1975, meski artikel ini menyebut dua tanggal yang tidak sama untuk kedatangan tersebut — 22 Mei pada bagian pendahuluan dan 25 Mei pada bagian pembahasan, dengan titik sandar disebut Pulau Laut. Rombongan itu membuat tempat persinggahan sementara dengan bantuan sebagian penduduk lokal. Eksodus berikutnya datang beruntun seiring perang yang terus berkecamuk, dan penolakan mengiringinya hampir di mana-mana karena kekhawatiran bahwa para pengungsi membawa wabah dari negara asalnya.

Sampai 1976, tidak ada kebijakan tunggal yang mengatur ke mana orang-orang itu harus ditempatkan. Tahun itulah, menurut laporan arsip yang dikutip Utama dari Tim Penyusun (2002), tercapai kesepakatan antara Presiden Soeharto dan Komisi Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi atau UNHCR: Indonesia menerima pengungsi Vietnam dengan pengamanan yang diperketat dan menempatkan mereka di Pulau Galang, sebuah kecamatan di wilayah Batam sekarang. Kapan persisnya orang-orang itu mulai menetap di sana tidak bisa dikunci dari artikel ini, sebab abstraknya menyebut 1976 sebagai awal, sementara badan tulisannya menyatakan kamp dan fasilitasnya baru dibangun pada 1979 di Desa Sijantung.

Robinson, Mochtar, dan Angka 10.000 pada 1979

Baru pada 1979 peran Indonesia mengeras menjadi komitmen yang bisa disebut angkanya. Dalam konferensi ASEAN tahun itu di Bali, Menteri Luar Negeri Mochtar Kusumaatmadja yang mewakili Presiden Soeharto menyatakan kesediaan turut membantu problem kemanusiaan tersebut dengan menyiapkan sebuah lokasi yang dapat menampung setidaknya 10.000 orang. Keterangan itu diambil Utama dari Court Robinson, penulis Terms of Refuge: The Indochinese Exodus and the International Response (1998), kajian tentang eksodus Indocina dan respons internasional yang menjadi salah satu rujukan pokok artikel ini. Angka 10.000 penting bukan karena besarnya, melainkan karena menjadi patokan tertulis yang pertama.

Tekanan bertambah setelah Singapura menyatakan ketidaksanggupannya pada pertemuan ASEAN 15–16 Mei 1979, pertemuan yang juga dihadiri perwakilan 24 negara lain, terutama negara tujuan akhir pengungsi dan negara pemberi bantuan, bersama UNHCR. Sebulan kemudian, pada 15 Juni 1979, UNHCR membuka kantor perwakilan di Indonesia. Lalu pada 11 September 1979 terbit Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1979 tentang Koordinasi Penyelesaian Pengungsi Vietnam di Indonesia, dokumen yang Utama rujuk lewat catatan Isye Ismayawati (2013) dan ia pakai sebagai penanda bahwa penanganan pengungsi naik dari urusan lapangan menjadi urusan kebijakan negara.

Sesudah keputusan itu, Galang tidak lagi sekadar tempat menampung. Penampungan di sana difungsikan pula sebagai Refugee Processing Centre, yakni tempat UNHCR menentukan status pengungsi sebelum mereka direlokasi ke negara tujuan akhir, terutama Amerika Serikat, Australia, Perancis, dan Kanada, sebagaimana ditelusuri Adrianus A. V. Ramon dalam Teras Law Review (2019). Utama menautkan langkah itu dengan politik luar negeri bebas aktif yang dibahas Agus Haryanto (2014): tidak memihak kekuatan yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, sekaligus tidak bersikap reaktif dan tidak menjadi objek dalam percaturan internasional sejak ASEAN terbentuk pada 1967.

Baca juga Sejarah Indonesia Masih Jarang Menempatkan Alam sebagai Pelaku

Swastiwi dan Allen: Hitungan yang Tak Pernah Bulat

Di dalam pagar, hidup berjalan monoton. Para pengungsi dikonsentrasikan di satu permukiman seluas 80 hektare yang interaksinya ditutup dari penduduk setempat, dengan alasan mempermudah pengawasan, pengaturan, penjagaan keamanan, sekaligus menghindari penyebaran penyakit. Barak, tempat ibadah, rumah sakit, dan sekolah dibangun untuk mereka. Hari-hari diisi pelajaran bahasa Indonesia, Inggris, dan Perancis sekadar untuk menghilangkan bosan, sementara yang memiliki sedikit lebih banyak uang membuka usaha kecil seperti warung kopi atau jasa jahit. Anastasia Wiwik Swastiwi dan tim, dalam kajian 2012 tentang penanganan manusia perahu, mencatat pula bahwa kriminalitas antarpengungsi kerap terjadi.

Angka-angkanya justru bagian yang paling sulit dikunci. Jatah harian berupa beras, makanan kaleng, sayur segar, daging, dan ikan disalurkan lewat Pusat Koperasi Angkatan Laut, tetapi anggaran dari pemerintah pusat disebut tidak sebanding dengan populasi yang terus bertambah dari tahun ke tahun. Pada 1981 saja setidaknya 15.095 orang datang dan bergabung dengan penghuni sebelumnya. Untuk jumlah kumulatif, Utama mengutip Douglas Allen dan Ngo Vinh Long (1991): kurang lebih 17.168 orang Vietnam dan Kamboja terdata pernah mendiami Pulau Galang hingga pertengahan dekade 1990-an — rujukan yang terbit lebih awal daripada periode yang diterangkannya, sehingga angka itu lebih tepat dibaca sebagai perkiraan ketimbang hitungan akhir.

Perbandingan antarkamp inilah yang membuat penilaian para peneliti tidak sepenuhnya sejalan. Utama menulis, “Namun demikian, dunia internasional mengakui bahwa kondisi penanganan manusia perahu di Pulau Galang jauh lebih baik dibandingkan dengan beberapa kamp pengungsi lainnya seperti yang terdapat di Hongkong dan Thailand.” Di halaman lain artikel yang sama, Arie Afriansyah dan Eva Achjani Zulfa dalam Indonesia Law Review (2018) ia rujuk untuk sisi yang berbeda: berbagai persoalan yang dihadapi para pengungsi pada akhirnya berpotensi menyebar ke lingkungan terdekat dari lokasi penampungan. Dua penilaian itu tidak saling membatalkan, tetapi juga tidak dipertemukan.

Baca juga Tujuh Pola Bahasa yang Membentuk Berita Bola Indonesia

Beban itu tidak dipikul sendirian. Palang Merah Indonesia bersama WHO dan UNICEF terlibat mengontrol penularan penyakit, menangani kekurangan gizi, dan menjalankan program pendidikan. Jesuit Refugee Service serta Cap Anamur menyediakan obat-obatan dan kapal untuk menyelamatkan pengungsi di laut, sementara Bernard Kouchner, seorang dokter sekaligus aktivis, menggerakkan dunia internasional untuk berdonasi. Arus yang mereka layani naik-turun: sempat menurun pada 1984–1985, lalu kembali membesar memasuki 1989, apalagi ketika kebijakan pengalihan jurusan di Malaysia pada akhir dekade 1980-an membuat para pengungsi mengalihkan tujuan mereka ke Galang.

Kogas 1996 dan Rantai yang Belum Putus

Akhir kisah itu ditentukan di luar pulau. Pada 1994 muncul kebijakan alih fungsi Pulau Galang menjadi kawasan industri, kebijakan yang menurut artikel ini sudah disesuaikan dengan kesepakatan negara-negara ASEAN dan UNHCR bahwa pengelolaan pengungsi Vietnam memang bersifat sementara. Pemulangan berjalan bertahap sampai Rapat Koordinasi Politik dan Keamanan pada 7 Mei 1996 di Jakarta memutuskan pembentukan Komando Tugas untuk mempercepatnya. Bunari, yang menulis tentang Galang di Jurnal Seuneubok Lada (2017), menjadi rujukan Utama untuk dua tanggal penutup: pemulangan oleh Kogas rampung pada 19 September 1996, dan serah terima aset UNHCR kepada Mayjen TNI Arie J. Kumaat berlangsung pada 1997.

Berapa orang yang akhirnya pulang tidak punya jawaban tunggal di dalam artikel ini. Satu bagian menyebut pemerintah memulangkan setidaknya 8.500 pengungsi secara bertahap hingga 1997, sedangkan bagian lain menyatakan puluhan ribu orang tinggal dan dirawat di pengungsian sepanjang 1979 sampai 1997. Judulnya sendiri memilih rentang 1976–1997, sementara salah satu subbabnya membatasi kehidupan pengungsi pada 1976–1996, perbedaan kecil yang memperlihatkan bahwa titik akhir kisah ini bergantung pada peristiwa mana yang dianggap penutup: pemulangan terakhir atau serah terima aset. Selisih itu tidak diurai, dan artikel ini sendiri memberi petunjuk mengapa penghitungan yang rapi sulit dikerjakan di lapangan.

Baca juga Saat Sejarah Kota Cuma Daftar Bangsawan dan Gosip Kampung

Utama menulis, “Pendataan yang akurat memang sulit untuk dilakukan mengingat dalam beberapa kasus, para pengungsi itu ada melarikan diri dari Pulau Galang lewat pantai Melur untuk menuju ke negara lain dalam rangka mencari suaka.” Keterbatasan tidak berhenti di sana. Tabel gelombang kedatangan 1981–1983 yang dipakai bersumber dari data UNHCR November 1983 dan, sebagaimana ditulis di bawah tabel itu, belum mencakup korban meninggal akibat kelaparan dan penyakit. Bangunan argumennya juga sebagian besar bertumpu pada literatur yang sudah terbit, dan meski wawancara disebut sebagai salah satu sumber, tidak ada petikan keterangan pengungsi yang ditampilkan di badan tulisan.

Karena itu, artikel ini lebih tepat dibaca sebagai penyusunan ulang kronologi, bukan sebagai penutup perkara. Kesimpulan Utama sendiri menyisakan dua sisi yang tidak berdamai: Galang sebagai bukti bahwa membantu sesama tidak mengenal ras, suku bangsa, atau pun agama, sekaligus catatan bahwa problematika pengungsi memunculkan dampak baru bagi Indonesia, termasuk keterlibatan sebagian pengungsi dalam tindak kriminal dari pencurian hingga pembunuhan. Keduanya diletakkan berdampingan pada bagian penutup yang sama, tanpa satu pun dinyatakan lebih benar daripada yang lain.

Rantai kajian tentang Galang belum putus di 2024. Laporan arsip pada 2002, kajian Swastiwi dan tim pada 2012, catatan Ismayawati pada 2013, tulisan Bunari pada 2017, serta telaah hukum Afriansyah dan Zulfa pada 2018 dan Ramon pada 2019 masing-masing menggarap sisi berbeda dari pulau yang sama. Artikel di Jurnal Pusaka ini menambahkan satu mata rantai berupa kronologi yang lebih rapat dari 1975 sampai serah terima 1997. Mata rantai sesudahnya masih menunggu di dua celah yang ia tinggalkan sendiri: angka yang belum bulat, dan suara orang-orang yang pernah menghuni barak-barak itu.

Artikel ini pertama kali terbit di Cekricek.id. Ditulis oleh Putri Riana.