Cekricek.id — Taman nasional, larangan berburu, dan kawasan cagar alam biasanya dibaca sebagai kabar baik. Di arsip Hindia Belanda, kebijakan-kebijakan itu punya wajah lain. Sejarawan Peter Boomgaard menelusuri laporan pegawai kehutanan dan catatan naturalis Eropa dari akhir abad ke-19 sampai pertengahan abad ke-20, lalu menyimpulkan bahwa upaya melindungi alam di tanah jajahan berjalan berdampingan dengan kepentingan ekonomi dan politik penguasa. Pendirian suaka margasatwa di Sumatra, misalnya, sulit dilepaskan dari cara pandang Eropa yang menganggap alam tropis sebagai sesuatu yang eksotis sekaligus perlu dijinakkan.
Pembacaan itu dijadikan titik tolak sebuah kajian historiografi yang dipaparkan Albertus Hutagalung dari Universitas Andalas, Erniwati dan Haldi Patra dari Universitas Negeri Padang, serta Fini Fajri Mulyani dari Universitas Negeri Yogyakarta lewat artikel Green Historiography in Indonesia: Evolution and Adaptation of Environmental History, yang terbit dalam jurnal Analisis Sejarah Vol. 15 No. 2 pada 2025.
Baca juga: Universitas Andalas Terima Anugerah Sebagai Penerbit Perguruan Tinggi Terbaik dari Perpusnas RI
Keempatnya tidak menggali arsip baru. Mereka membaca ulang karya-karya besar sejarah lingkungan dari Amerika Serikat dan Eropa, lalu membandingkannya dengan apa yang sudah dan belum dikerjakan sejarawan di Indonesia. Hasilnya sebuah peta: bidang ini tumbuh subur di tempat lain, sementara di Indonesia ia masih berupa cabang yang jarang disentuh.
Ketika Alam Naik ke Panggung
Sejarah lingkungan lahir sebagai keberatan terhadap kebiasaan lama: menulis masa lalu seolah manusia bergerak di ruang kosong. Donald Worster, salah satu perintisnya, menuntut sejarah dibaca sebagai interaksi antara masyarakat manusia dan lingkungan alam, dengan tiga lapis sekaligus — alam sebagai kekuatan yang aktif, akibat dari perbuatan manusia, dan cara manusia memandang alam. Richard White, lewat The Organic Machine: The Remaking of the Columbia River, menegaskan hal serupa: sungai bukan latar yang pasif, melainkan pihak yang membentuk sekaligus dibentuk oleh tindakan manusia.
Konsekuensinya bukan sekadar menambahkan bab tentang hutan pada buku sejarah. Menurut keempat peneliti, pendekatan ini menggeser pertanyaan pokoknya. Sejarah lingkungan, tulis mereka, bukan hanya soal “apa yang terjadi”, melainkan juga “bagaimana” dan “mengapa” hubungan manusia dengan alam terbentuk dan berubah sepanjang waktu.
Ongkos metodologisnya mahal. Datanya harus dikumpulkan lintas disiplin: arsip kolonial, statistik pertanian, peta lama, sampai catatan zoologi. Semuanya kemudian dibaca dengan kritik sejarah yang mengaitkan konteks ekologi dengan perkembangan sosial dan politik. Dengan cara itu, kata keempat penulis, sejarah lingkungan bukan sekadar sejarah yang “hijau”, melainkan cara berpikir yang menantang dominasi narasi berpusat pada manusia.
Konservasi yang Tidak Netral
Contoh paling tajam datang dari kajian Boomgaard berjudul Oriental Nature, its Friends and its Enemies: Conservation of Nature in Late-Colonial Indonesia, 1889–1949, yang terbit pada 1999. Boomgaard memeriksa kebijakan konservasi pemerintah kolonial Belanda dan menemukan bahwa niat melestarikan berjalin dengan hasrat menguasai. Pendirian taman nasional, larangan berburu, dan pembentukan cagar alam, tulis keempat peneliti, merupakan bentuk biopolitik kolonial: alam dikendalikan untuk melayani kepentingan kolonial Belanda, sekaligus untuk mengendalikan penduduk setempat.
Kesimpulan semacam itu menantang anggapan bahwa konservasi selalu merupakan tindakan netral atau baik secara moral. Dari sudut historiografi, di situlah letak sumbangan sejarah lingkungan menurut artikel tersebut: ia tidak hanya menambah dimensi baru dalam penulisan sejarah, tetapi juga mengkritik cara lama memahami hubungan manusia dan alam, dan membuka peluang memeriksa ulang kebijakan kolonial dari sisi yang tidak melulu politik dan ekonomi.
Jejaknya Ada, tapi Terserak
Sebagai disiplin, sejarah lingkungan mulai berdiri sendiri di Amerika Serikat pada 1970-an lewat sejarawan seperti Roderick Nash dan Donald Worster. Gelombang berikutnya datang pada 1990-an, seiring menguatnya kesadaran global atas isu lingkungan. Pada periode itu Nancy Lee Peluso menerbitkan Rich Forests, Poor People: Resource Control and Resistance in Java (1992), yang membaca pengelolaan hutan di Jawa sebagai persoalan kuasa politik dan perlawanan masyarakat, bukan sekadar urusan teknis kehutanan.
Di Indonesia, perhatian baru muncul menjelang akhir abad ke-20, bersamaan dengan meluasnya kabar penggundulan hutan, pencemaran, dan perubahan tata guna lahan. Fondasinya, menurut artikel tersebut, dapat dirunut ke kerja Boomgaard dan koleganya, terutama proyek Ecology, Demography, and Economy in Nusantara yang ia pimpin sejak 1992 serta kumpulan tulisan Explorations in the Environmental History of Indonesia (1997). Studi-studi itu memperlihatkan bagaimana pemerintahan kolonial, pengelolaan satwa liar, dan perubahan demografi menata ulang bentang ekologi.
Baca juga: Arsip Kolonial dan Tanda Alam, Dua Sumber yang Belum Dipakai untuk Mitigasi Marapi
Sejarawan Indonesia bukannya diam. Warto menulis disertasi tentang eksploitasi kolonial dan perubahan masyarakat desa hutan di Keresidenan Rembang 1865–1940, yang kemudian terbit sebagai buku pada 2009. Ann Laura Stoler menelaah perkebunan di Sumatra Utara beserta dampaknya pada masyarakat dan ekosistem. Nawiyanto menulis perubahan lingkungan di Besuki 1870–1970 dan sejumlah artikel jurnal yang membuatnya dikenal sebagai sejarawan lingkungan. Tema hutan, pertanian ekologis, wabah, dan perkembangan lingkungan kota sudah digarap, termasuk dalam bentuk disertasi. Yang belum terbentuk, kata keempat peneliti, adalah fondasi metodologis yang kokoh dan evaluasi sistematis atas posisi bidang ini dalam lanskap historiografi Indonesia.
Bahan mentahnya justru berlimpah. Sistem subak di Bali memperlihatkan pengelolaan air berbasis tradisi yang menopang kelestarian jauh sebelum modernisasi. Praktik pengelolaan hutan masyarakat Dayak menyimpan pengetahuan serupa. Kajian kawasan kecil seperti Mojosari di Kabupaten Mojokerto, yang dibahas dalam buku Kawasan Mojokerto dalam Kajian Sejarah Tematik (2021), menunjukkan daerah kecil pun punya peran menopang wilayah yang lebih besar, baik dari sisi lingkungan maupun sosial-ekonomi. Sejarah tembakau, tebu, atau kopi di berbagai daerah, tulis mereka, bukan hanya bernilai ekonomi, melainkan juga ekologis dan kultural.
Sumber yang Bisu dan Forum yang Belum Ada
Hambatannya disebut berulang di sepanjang artikel. Sumber primer yang secara eksplisit merekam data ekologi masa lalu sangat sedikit, sehingga penelitian kerap tersendat sejak tahap awal. Sejarawan juga jarang dibekali metode lintas disiplin seperti ekologi atau geografi, dan itu membatasi kedalaman analisisnya. Ditambah lagi kesadaran publik atas sejarah lingkungan yang rendah, yang berimbas pada dukungan terhadap kerja pelestarian.
Ada satu hambatan lagi yang sifatnya kelembagaan: nyaris tidak ada forum akademik khusus. Kajian sejarah lingkungan di Indonesia tercerai di berbagai disiplin — sejarah, geografi, sosiologi, ilmu lingkungan — sehingga metodologi dan perdebatannya sulit mengendap. Artikel ini mengutip catatan Ridhoi pada 2023 yang membandingkan keadaan itu dengan Amerika Serikat, yang sudah punya jurnal bernama Environmental History sejak 1970-an. Sebuah jurnal atau forum khusus, menurut keempat penulis, akan menarik peneliti lintas latar untuk berkolaborasi, menyediakan penyaringan mutu lewat telaah sejawat, membentuk komunitas ilmiah, sekaligus memasok basis data bagi perumus kebijakan lingkungan.
Dari Ruang Kelas sampai Peta Waktu
Usul berikutnya menyangkut ruang kelas. Keempat penulis merujuk gagasan ekopedagogi yang ditawarkan Supriatna dalam Ecopedagogy: Membangun Kecerdasan Ekologis dalam Pembelajaran IPS (2017). Pelajaran sejarah, menurut gagasan itu, tidak berhenti pada peristiwa politik dan sosial, tetapi mengajak murid melihat bagaimana hubungan manusia dengan lingkungannya membentuk peradaban, termasuk perubahan iklim masa lalu dan upaya konservasi yang pernah ditempuh. Penelitian Hermana pada 2019 yang mereka kutip menempatkan sejarah hijau sebagai jalan membangun kecerdasan ekologis murid: memahami bagaimana alam menopang kehidupan, lalu membawa pemahaman itu ke keputusan sehari-hari.
Sisanya soal kerja bersama dan alat kerja. Sejarawan berkutat di arsip, ekolog di sistem alam, ilmuwan sosial di dinamika masyarakat; selama ketiganya berjalan sendiri-sendiri, persoalan lingkungan yang rumit tidak akan tertangkap utuh. Teknologi digital ditawarkan sebagai jembatan, mulai dari dokumentasi dan pemetaan sejarah lingkungan lokal sampai visualisasi data ruang dan waktu. Keempat peneliti menyebut kemungkinan menyusun peta waktu yang memperlihatkan bagaimana hubungan manusia dengan lingkungannya bergeser, dengan merujuk pemetaan risiko iklim di Kabupaten Probolinggo sebagai contoh teknik yang sudah dipakai.
Batas Kerja yang Diakui Sendiri
Artikel ini berhenti pada tawaran kerangka, bukan pada klaim besar tentang masa lalu ekologi Indonesia. Bahannya adalah bacaan, bukan galian arsip: penelusuran pustaka yang eksploratif dan reflektif, dengan sumber dipilih berdasarkan kedudukannya dalam perkembangan global sejarah lingkungan, kaitannya dengan historiografi Indonesia, serta status terbitannya di jurnal bereputasi. Tafsirnya diuji silang antarsumber untuk menghindari ketergantungan pada satu narasi.
Keempat penulis memasang rambu pada kerja mereka sendiri. Sumber primer ekologis di Indonesia masih terbatas, sehingga rekonstruksi dinamika lingkungan masa lalu banyak bergantung pada arsip kolonial dan karya sekunder. Dominasi historiografi sosial-ekonomi membuat perspektif ekologis sulit masuk, dan itu menyempitkan ruang pembaruan metode. Yang paling menentukan, karena artikel ini disusun dari penelusuran pustaka, praktik lokal dan tradisi lisan yang bisa memperkaya narasi lingkungan belum tertangkap di dalamnya. Perluasan penelusuran arsip, penggunaan metode lintas disiplin, dan pendirian wadah akademik khusus mereka sebut sebagai langkah yang perlu ditempuh berikutnya.
