Cekricek.id — Menjelang akhir abad ke-16, kalau seorang penulis di Eropa mengaku sedang menyusun sejarah provinsinya, isi tulisannya kira-kira begini: daftar keluarga bangsawan, daftar kastil, daftar tanah lungguh, daftar biara, daftar dewan katedral. Kalau yang ditulis sejarah sebuah kota, isinya kumpulan piagam, daftar hak istimewa, nama orang-orang termasyhur, ditambah gosip tentang kampung halaman si penulis sendiri. Tidak ada harga gandum di pasar, tidak ada angka kematian bayi, tidak ada satu pun nama petani.
Gambaran itu dibongkar kembali oleh Yusran Ilyas, Rianti Sholihah, dan Divani Truna Wijayanti, ketiganya dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, lewat artikel The Combined Principles of Local History: Indonesian and Western Perspectives (Prinsip Gabungan Sejarah Lokal: Perspektif Indonesia dan Barat), yang terbit dalam jurnal Analisis Sejarah Vol. 15 No. 2 pada 2025. Jurnal itu dikelola Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas, Padang. Yang mereka kerjakan bukan menulis sejarah sebuah kampung, melainkan menelusuri bagaimana sejarah kampung akhirnya dianggap pantas ditulis sama sekali.
Daftar bangsawan, kastil, dan gosip kampung halaman
Sumber gambaran tadi adalah Pierre Goubert, sejarawan Prancis yang menulis esai berjudul Local History di jurnal Daedalus pada 1971. Ketiga penulis Indonesia itu mengutipnya utuh. “Menjelang akhir abad keenam belas, sejarah-sejarah provinsi — yang tidak lebih dari daftar keluarga bangsawan, kastil, tanah lungguh, biara, dan dewan katedral — atau sejarah kota-kota — yang berupa pendaftaran piagam, hak istimewa, orang-orang termasyhur, dan gosip tentang kota kelahiran si penulis — sudah menjadi hal yang lumrah,” tulis Goubert, sebagaimana dikutip dalam artikel tersebut. Kalimat aslinya berbahasa Inggris.
Baca juga: Stasiun 819 Meter, Alasan Rumah Sakit Petronella Dibangun di Pinggir Kota
Ada alasan kenapa sejarah berbentuk daftar semacam itu. Sebelum abad ke-17, menurut uraian ketiga penulis, Gereja memegang otoritas untuk menentukan apa yang benar, termasuk dalam ilmu dan sejarah. Peristiwa apa pun dijelaskan sebagai campur tangan kuasa ilahi, dan segala kejadian di berbagai wilayah diperlakukan sebagai bawahan dari peristiwa-peristiwa sakral: Penciptaan, Air Bah, kelahiran dan penyaliban Kristus. Titik putar sejarah bukan kehancuran Troya atau berdirinya Roma, melainkan kronologi suci itu.
Fungsi kedua sejarah adalah melegitimasi kedudukan sosial kelas atas. Keluarga-keluarga terpandang membanggakan diri lewat kisah gemilang masa lalu, dan tugas penulis sejarah adalah menyusun kisah itu rapi-rapi. Baru setelah Pencerahan, ketika kebenaran mulai diukur dari kekuatan bukti dan argumen dan bukan dari kesesuaiannya dengan ajaran agama, cara berpikir tentang masa lalu ikut bergeser. Namun pergeseran itu, seperti ditunjukkan artikel tersebut, belum menyentuh orang kebanyakan.
Pertanyaan yang membuat sejarawan lokal terdiam
Sepanjang abad ke-18 hingga awal abad ke-19, sejarah tetap berkutat pada politik. Goubert merangkumnya dengan getir dan kutipannya dipakai dalam artikel ini: mempelajari negara berarti mendata para politikus; mempelajari perang berarti mempelajari kehebatan militer para jenderal; mempelajari hubungan luar negeri berarti menerbitkan memoar para duta besar; mempelajari agama berarti menghitung pencapaian paus dan uskup; dan sejarah administrasi, yang ditulis dari arsip kantor-kantor di Paris, disodorkan sebagai sejarah satu bangsa utuh.
Dalam suasana seperti itu, orang yang menulis sejarah sebuah desa dianggap membuang waktu. “Sejarawan lokal kerap ditepis kalangan profesional sebagai orang yang sibuk dengan hal-hal remeh, yang terobsesi pada rincian kecil sejarah, yang dalam beberapa hal bisa memancing pertanyaan tak terelakkan: siapa yang peduli?” tulis T.P. O’Neill dalam Doing Local History (2012), yang juga dikutip di artikel itu. Kalimat aslinya juga berbahasa Inggris.
Penolakan itu punya motif yang lebih dari sekadar selera akademis. Ketiga penulis mencatat, banyak sejarawan abad ke-19 keberatan pada sejarah kelas bawah karena isinya dianggap hanya kegagalan, perjuangan yang tak selesai, dan kriminalitas — tidak ada yang bisa diteladani. Ada pula kekhawatiran yang lebih telanjang: menceritakan kekacauan hidup orang kecil sama saja dengan memamerkan kegagalan pemerintah mengurus rakyatnya. Goubert bahkan menduga, seandainya para sejarawan abad ke-19 itu dipsikoanalisis secara retrospektif, akan ketahuan bahwa banyak penulis riwayat monarki diam-diam mengidentifikasi diri dengan sang raja, dan penulis biografi seorang menteri membayangkan dirinya sendiri sedang memerintah negeri.
Di Indonesia, perlawanan dimulai dari hitungan tahun penjajahan
Jalur Indonesia berbeda. Di sini, menurut artikel tersebut, persoalannya bukan gengsi kelas, melainkan siapa yang berhak bercerita. Historiografi kolonial menonjolkan program-program yang diklaim sebagai pembangunan — cultuurstelsel, politik ekonomi liberal, politik etis — dengan orang Belanda selalu ditempatkan sebagai aktor utama yang membawa pencerahan dan kemajuan, sementara penduduk pribumi digambarkan tak sanggup mengurus dirinya sendiri.
Baca juga: Istana Kesultanan Serdang Jadi Perumahan, Koordinatnya Meleset 10 Km
Salah satu buktinya sangat teknis, tetapi sangat menentukan: periodisasi. Mengutip buku Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia suntingan Henk Schulte Nordholt, Bambang Purwanto, dan Ratna Saptari (2008), ketiga penulis menunjukkan bahwa narasi kolonial memendekkan masa eksploitasi dari angka “350 tahun” menjadi periode yang jauh lebih pendek, dalam beberapa kasus bahkan kurang dari 40 tahun. Sejarah nasional yang lahir setelah kemerdekaan melakukan hal sebaliknya: memperpanjang periodisasi agar kesan beratnya penderitaan pribumi terasa. Tiga unsur yang ditekankan berulang-ulang adalah perang perlawanan, tokoh nasional, dan penderitaan rakyat.
Sejarah lokal muncul sebagai antitesis berikutnya. Ia hendak menampung peristiwa yang tak diakui dalam narasi nasional, termasuk kejadian yang sama sekali tidak terhubung dengan urusan nasional maupun internasional. Persoalannya, menurut ketiga penulis, sejarah lokal Indonesia pada tahap awal justru terjebak: ia dipakai hanya sebagai bahan sumbangan bagi sejarah nasional, sehingga menjadi versi lokal dari sejarah nasional itu sendiri. “Sejarah lokal dan sejarah nasional hanya berbeda dalam batas ruang, tetapi secara substansi serupa,” tulis Yusran Ilyas bersama Rianti Sholihah dan Divani Truna Wijayanti dalam artikel itu. Kalimat itu adalah tulisan mereka sendiri, bukan ucapan lisan.
Marc Bloch, Lucien Febvre, dan pintu yang dibuka bagi ilmu lain
Titik balik di Barat, menurut artikel tersebut, datang pada awal abad ke-20 lewat Mazhab Annales di Prancis yang dikembangkan sejarawan seperti Marc Bloch dan Lucien Febvre. Pendekatan ini berpijak pada ilmu-ilmu sosial dan menolak memilih satu saja di antara sosiologi, antropologi, linguistik, geografi, demografi, atau ekonomi. Yang dikejar adalah sejarah total, termasuk pada level studi satu desa, dengan menggabungkan banyak tingkat analisis sekaligus.
Hasilnya terlihat pada bentuk tulisannya. Monografi-monografi Annales, tulis Goubert dalam kutipan yang dipakai artikel ini, menghasilkan pembuktian yang memang terbatas dalam beberapa hal tetapi tetap pembuktian; statistik yang disusun dengan margin keamanan itu menantang sejumlah gagasan “umum”, prasangka, dan perkiraan kasar yang selama ini bertahan justru karena tidak pernah ada penyelidikan yang lebih cermat. Sejarah lokal, dengan kata lain, berhenti menjadi kumpulan cerita dan mulai menjadi alat uji.
Lima prinsip hasil peleburan
Dari perbandingan dua jalur itu, ketiga penulis mengajukan lima prinsip. Pertama, heterogenitas: sejarah lokal memuat pengalaman masa lalu yang beragam dan tidak menyamaratakan peristiwa antardaerah. Di titik ini mereka justru mengoreksi konsep Barat, bukan sebaliknya. Merujuk studi Devleeschauwer, Easterly, dan Kurlat (2003), mereka menyebut tingkat gesekan etnis dan agama di dunia Barat cenderung lebih rendah, sehingga tema sejarah lokal di sana banyak berkutat pada dinamika kepemilikan tanah, analisis kelahiran dan kematian, serta persoalan pajak antara kelas atas dan kelas bawah. Keragaman Indonesia bertumpuk pada etnis, agama, kelas sosial, dan kebudayaan sekaligus, sehingga gagasan keragaman versi Barat perlu diperlebar.
Kedua, populisme: mengangkat pengalaman orang biasa yang bergulat dengan masalah kemanusiaan atau alam, bukan hanya tokoh besar. Ketiga, multidisiplin: memakai sosiologi, kajian budaya, ekonomi, sampai psikologi untuk membaca apa yang tidak tampak di permukaan. Keempat, multiperspektif: hidup satu kelompok dipahami bukan cuma dari sudut pandang mereka sendiri, tetapi juga dari penilaian orang yang berbeda strata. Kelima, gabungan fenomenologi dan objektivisme: pendekatan fenomenologis menangkap makna dan motif di balik tindakan, sementara pendekatan objektif menyaringnya lewat data terukur, grafik, dan statistik.
Baca juga: Ketika Haji Merah Menyerang Muhammadiyah dari Mimbar dan Koran
Yang perlu diingat, artikel ini adalah kajian konseptual, bukan penelitian lapangan. Penulisnya menempuh empat tahap kerja sejarah — heuristik, verifikasi sumber, interpretasi, dan historiografi — dengan bertumpu terutama pada dua buku Indonesia, yaitu Sejarah Lokal di Indonesia suntingan Taufik Abdullah (cetakan ketujuh, 2021) dan buku Nordholt dan kawan-kawan tadi, ditambah satu esai Goubert dari 1971. Mereka tidak memaparkan bagian keterbatasan penelitian, dan lima prinsip itu belum diuji pada satu kasus lokal yang konkret, sehingga daya kerjanya di hadapan arsip sebuah nagari atau kecamatan masih berupa tawaran, bukan hasil pengukuran.
Ketiga penulis sendiri menutup dengan konsekuensi yang tidak enteng bagi sejarawan: metodologi menjadi lebih rumit. Data sejarah lokal sebagian besar berupa keterangan lisan dan pengalaman perorangan, dan di situlah pendekatan objektivis diberi tugas menyaring muatan subjektif dengan data statistik serta grafik. Pekerjaan menulis sejarah sebuah kampung, dalam kerangka ini, justru menuntut perkakas yang lebih banyak ketimbang menulis sejarah sebuah kerajaan.
