Cekricek.id — Pada 26 Januari 1926, koran Njala yang berada di bawah pengawasan Hoofdbestuur Partai Komunis Indonesia menurunkan satu tulisan khusus berjudul “Ra’jat Islam, awas!!”. Redakturnya, Oesman Soetan Ke’adilan, memamerkan daftar orang yang menurutnya sudah berpaling menjadi kommunisten: dokter, profesor, meester, pelajar, dan kaum intelektueel. Karena komunisme sudah menjadi semacam hiasan di rumah orang berada, tulis Njala, kelompok reaksioner panik dan membalas dengan cetakan: “boekoe-boekoe beriboe-riboe dikeloearkan” untuk melawan ajaran komunis.
Adegan perang kertas itu dibedah Aslama Nanda Rizal dan Fauzan Syahru Ramadhan, keduanya sejarawan di Universitas Diponegoro, lewat artikel Muhammadiyah in the Dynamics of Ideology: The Battle for Representation Between Islam and Communists in the Dutch East Indies Colony, yang terbit dalam jurnal Analisis Sejarah Vol. 15 No. 2 pada 2025. Yang mereka kejar bukan pertikaian PKI dengan Sarekat Islam yang sudah kerap ditulis orang, melainkan posisi Muhammadiyah — organisasi yang lazim dikenang lewat sekolah, rumah sakit, dan panti asuhannya — ketika ia ikut terseret ke pusaran pertengkaran ideologi pada 1920-an.
Keduanya bekerja dengan metode sejarah empat tahap dan pendekatan sejarah intelektual. Bahan utamanya studi pustaka serta koran-koran sezaman: Njala, Islam Bergerak, Pandji Poestaka, Soewara Muhammadijah, dan Medan Moeslimin. Politik Etis, tulis mereka, melahirkan kelas terpelajar baru sekaligus membuka pintu bagi tiga arus besar yang tumbuh berdampingan dan bertabrakan di Hindia Belanda: nasionalisme, komunisme, dan Islam.
Koran sebagai Medan Tempur
Serangan terhadap komunisme datang antara lain dari Pandji Poestaka terbitan Balai Poestaka pada 11 Desember 1925. Koran itu memakai sudut pandang Schmutzer ketika Volksraad membahas tambahan begrooting untuk Afdeling X, armada, sehubungan dengan rencana pemerintah kolonial mengangkat rohaniwan kapal bagi awak armada. Tulisan itu juga menunjuk sikap Kongres PKI 1922 dan Kongres Komintern ke-5 di Moskow, yang menurutnya menuntut propaganda Marxis dilengkapi propaganda materialis sehingga semua pemuka agama harus dilawan. Latar rujukannya sepenuhnya Eropa Timur, bersinggungan dengan Kristen, Yahudi, dan Katolik, tetapi sasaran bacanya jelas kaum Muslim sebagai kelompok agama terbesar di Hindia.
PKI membalas lewat Njala dengan bantahan bahwa mereka tidak memusuhi Islam maupun agama pada umumnya, melainkan menentang pemerkosaan agama dan orang-orang yang memakai agama untuk keuntungan pribadi atau golongan. Kalimat penutup ajakannya berbunyi enteng dan menantang, “djika tidak soeka (komoenis), maka tinggal tidoer sadja, tidoer jang poeles”. Redaksi bahkan meminta Medan Moeslimin, koran milik Haji Misbach, memuat ulang artikel itu agar sampai ke pembaca Muslim. Namun di sisi seberang, curiga sudah telanjur mengeras. “Komunisme dianggap seperti hantu atau ajaran setan, yang pengikutnya tidak segan membunuh orang di pihak seberang,” tulis Rizal dan Ramadhan tentang suasana batin kalangan Islam saat itu. Menganut komunisme pun dinilai haram dan setara dengan kekafiran. Percakapan tentang partai berlambang palu arit di Hindia memang berlangsung di halaman koran jauh sebelum ia pecah menjadi pemberontakan.
Haji Merah yang Berbalik Arah
Tokoh yang paling menentukan dalam kisah ini adalah Haji Misbach, mubalig lulusan pesantren asal Solo. Ia bertemu Haji Fachrodin di Inlandsche Journalisten Bond, perkumpulan wartawan bumiputera bentukan Mas Marco Kartodikromo, lalu masuk Muhammadiyah. Dari pertemanan itu lahir dua koran, Medan Moeslimin pada 1915 dan Islam Bergerak pada 1917, yang pada mulanya didukung K. H. Ahmad Dahlan. Misbach juga membentuk milisi Sidik, Amanah, Tabligh, Vatonah untuk mendampingi Tentara Kandjeng Nabi Mohammad, satuan bentukan HOS Cokroaminoto sebagai protes atas kasus penistaan agama yang melibatkan Martodharsono dan Djojodikoro pada 1918.
Retak dimulai dari uang. Menurut Suryana Sudrajat dalam Kearifan Guru Bangsa (2006), muncul dugaan penggelapan dana Tentara Kandjeng Nabi Mohammad yang diarahkan kepada Cokroaminoto sendiri. Misbach merasa perjuangan membela Islam dikhianati. Kemarahannya makin memuncak ketika Sarekat Islam menerapkan disiplin organisasi yang melarang keanggotaan rangkap — kebijakan yang muncul karena banyak anggota cabang Semarang sekaligus menjadi anggota perserikatan komunis di Hindia yang kelak menjadi PKI. Misbach meninggalkan milisinya pada 1920, dipenjara akibat perannya dalam kerusuhan dan pemogokan buruh gula di Klaten, dan justru di balik jeruji ia berkenalan dengan aktivis Indische Sociaal-Democratische Vereeniging. Ia keluar penjara pada 1922 sebagai orang yang sudah mantap memilih komunisme.
Setelah itu Misbach mengambil alih Medan Moeslimin dan Islam Bergerak, menyingkirkan orang-orang Muhammadiyah dari redaksi, lalu menyerang bekas organisasinya di mimbar, di koran, bahkan di pengajian. Ia menyebut Muhammadiyah sebagai kaum modal putih yang hanya berdakwah tanpa membela orang tertindas. Pada Rapat Tahunan Muhammadiyah 1923 di Yogyakarta ia datang dan meminta organisasi itu berubah menjadi partai politik. Catatan rapat Djojosoegito, seperti dikutip Mu’arif, merekam kesimpulan yang dingin: “Haji Misbach itu bukan sekutu Muhammadiyah”. Meski begitu Ahmad Dahlan menaruh simpati pada sikap kerasnya, bahkan pernah mengirim telegram kepada Gubernur Jenderal atas nama Muhammadiyah untuk meminta Misbach dibebaskan ketika ia ditahan karena karikatur di Islam Bergerak.
Pada 20 Oktober 1923 Misbach kembali ditangkap dan dibuang ke Manokwari, Nieuw Guinea. Di sana ia berhubungan dengan Abdullah Lie Company yang melayani pengiriman barang dari Ambon, dan — menurut kesaksian yang dihimpun Mu’arif — tetap berlangganan Soewara Muhammadijah meski sudah keluar dari organisasi itu. Istrinya wafat karena malaria di pembuangan. Misbach sendiri terjangkit penyakit yang sama dan meninggal pada 24 Mei 1926, meninggalkan dua putra, Madoeki dan Karobet, serta seorang putri, Soimatoen.
Padang Panjang dan Murid yang Membelot
Di Sumatera, perkara serupa berjalan dengan pemeran berbeda. Haji Datuk Batuah adalah guru bantu di Sumatera Thawalib, sekolah Islam modernis di Padang Panjang yang didirikan H. Rasul bersama Syekh Ibrahim Musa. H. Rasul adalah pelopor Muhammadiyah di Sumatera Barat sekaligus ayah Buya Hamka, dan ia tidak melarang murid-muridnya membaca gagasan dari luar Islam, termasuk Marxisme. Kebebasan itulah yang, menurut kajian Fikrul Hanif Sufyan dalam Menuju Lentera Merah (2018), mengantar Batuah merumuskan istilah kuminih, gabungan Marxisme, Islam, dan nilai adat Minangkabau.
Bersama Natar Zainuddin, propagandis serikat buruh kereta api VSTP yang pulang dari Semarang, Batuah mendirikan PKI Padang Panjang dengan dirinya sebagai ketua, Djamaludin Tamin sebagai sekretaris merangkap bendahara, serta Natar dan Datuk Machudum Sati sebagai anggota. Mereka menulis di koran Pemandangan Islam dan Djago-Djago!, membuka International Debating Club, dan menarik hampir seluruh pelajar Thawalib ke haluan merah. Pemerintah kolonial menangkap mereka pada 1923 dan membuang mereka ke Nusa Tenggara Timur; Batuah kemudian dipindahkan lagi ke Boven Digul pada 1927, lalu diangkut ke New South Wales ketika Jepang mendekat. Ia pulang setelah kemerdekaan, singgah di Solo, dan menemui Hamka untuk menegaskan bahwa perbedaannya dengan H. Rasul semata ideologi, bukan akidah. Pada 1947 ia duduk di KNIP mewakili Solo, menolak ajakan Muso menjadikan Sumatera Barat bagian dari Madiun, dan wafat di Koto Laweh pada 1949. Jejak propagandis merah asal Minangkabau memang panjang dan berujung di banyak tempat pembuangan.
Dua Bekas Pemberontak yang Diterima Kembali
Bagian paling jarang diceritakan justru menyangkut nama-nama kecil. Abdullah Kamil baru berumur sekitar 15 tahun ketika para seniornya ditangkap. Ia bergerak tiga tahun kemudian, saat pemberontakan pecah di Sumatera Barat pada 1927, lalu menjadi buruan. Penangkapannya terjadi di tempat yang tidak terduga: ia ditahan pemerintah Kerajaan Arab Saudi saat menunaikan haji bersama neneknya. Laporan koran Sumatra Bode mencatat ia dipenjara tiga bulan dan keluar dari penjara Muaro Padang pada Oktober 1927.
Sepulang dari bui, Kamil justru masuk Muhammadiyah. Hamka sempat cemas organisasi itu akan disusupi, tetapi kekhawatirannya tidak terbukti. Titik baliknya terjadi setelah Kamil mendengar ceramah Sutan Mansur, tokoh Muhammadiyah Sumatera Barat yang juga menantu H. Rasul. Hamka menuliskan perubahan itu dengan kalimat yang dikutip utuh dalam artikel tersebut, “Dia melihat alam baru, dia melihat dan mulai merasakan kasih dan cinta”. Kamil kemudian mendirikan Sekolah Tabligh pada 1928, gagasannya diterima hangat oleh K. H. Mas Mansur pada Kongres ke-19 tahun 1930 di Fort de Kock, dan pada 1940 ia mengusulkan Muhammadiyah segera membangun perguruan tinggi. Nasib serupa dialami Zain Djambek, putra Syekh Jamil Djambek yang sempat menjadi anak didik Batuah dan komunis yang teguh, lalu menjadi pengurus Muhammadiyah. Nama lain yang disebut adalah Malik Siddik, Hitam Sutan Mudo, dan Oedin Kurai Taji.
Setelah Warna Merah Memudar
Ketika unsur komunis lenyap dari Minangkabau, gerakan pembaru itu justru memuai. Kongres 1930 di Sumatera Barat menjadi tonggaknya, disusul menguatnya Aisyiyah sebagai sayap perempuan. Koran Suara Aisyiyah yang berdiri pada 1926 baru benar-benar berpengaruh pada 1930-an, dan Kongres Perempuan 22 Desember 1928 berlangsung tanpa kehadiran gerakan perempuan komunis yang sudah dibubarkan. Di Makassar pada 1932 kongres bahkan menggelar lomba bayi untuk mendorong perbaikan perawatan anak. Rangkaian kongres berlanjut ke Yogyakarta pada 1937 dan Medan pada 1939.
Pada 1938, kepemimpinan K. H. Mas Mansur melahirkan khittah pertama yang dikenal sebagai 12 Langkah Muhammadiyah, dipublikasikan sebagai Tafsir Langkah Muhammadiyah pada 7 Mei 1939. Isinya berkisar pada pendalaman iman, pelebaran paham agama, pembinaan akhlak, kebiasaan menilai diri, penguatan persatuan, dan penegakan keadilan. Peralihan dari kepemimpinan Kiai Hisyam ke Mas Mansur juga menandai naiknya generasi muda dan penegasan kembali bahwa Muhammadiyah bukan organisasi politik — penegasan yang lahir justru karena pengalaman terseret pertarungan dengan Sarekat Islam dan kaum komunis satu dasawarsa sebelumnya.
Rizal dan Ramadhan menyimpulkan bahwa gesekan itu ikut membentuk watak Muhammadiyah. “Tokoh seperti Misbach, Datuk Batuah, Abdullah Kamil, dan Zain Djambek memperlihatkan keberhasilan Muhammadiyah melahirkan pemimpin pergerakan yang berpijak pada ajaran Islam sekaligus terbuka pada nilai lain,” tulis keduanya. Perlu dicatat bahwa artikel terbitan 2025 ini bersandar pada studi pustaka dan koran lama, bukan arsip organisasi yang belum tergarap, dan penulisnya tidak memaparkan keterbatasan penelitian mereka sendiri; kesimpulannya juga bertumpu pada segelintir tokoh, bukan pada survei menyeluruh atas cabang-cabang Muhammadiyah pada masa itu. Kolonialisme Hindia Belanda berakhir pada 1942 ketika Jepang masuk, dan menurut catatan penutup keduanya, Muhammadiyah sekali lagi terseret arus politik pada era kemerdekaan melalui Partai Masyumi.
