Cekricek.id — Pada 1897 seorang dokter misionaris bernama J.G. Scheurer menempati sebuah rumah sewa di Bintaran, Yogyakarta. Di samping rumah sewa itu ia mendirikan rumah sakit darurat yang seluruh materialnya bambu. Bangunan itu cepat penuh. Kebutuhan perawatan pasien tumbuh lebih cepat daripada kemampuan bilik bambu menampungnya, dan pada titik tertentu rumah sakit darurat itu dinilai terlalu kecil untuk menjalankan fungsinya. Empat tahun kemudian, pada 1901, penggantinya dibuka di tempat yang sama sekali berbeda karakternya: sepetak lahan di Gondokusuman yang sebelumnya dipakai Perusahaan Gula Mudja-Mudju untuk budidaya tebu, di luar pusat kota, jauh dari permukiman yang sudah mapan.
Sultan Hamengku Buwono VII yang menyediakan lahan itu. Pemerintah Kesultanan mengganti tanah yang semula dipinjam perusahaan gula dengan tempat lain, dan pihak zending diberi hak peminjaman tanah untuk pembangunan rumah sakit tanpa harus membayar biaya sewa. Rumah sakit selesai dibangun pada 1901 dengan kapasitas 150 pasien. Dana pembangunan datang dari banyak pihak, salah satunya pensiunan pendeta Coeverden Andriani yang menyumbang 15.000 gulden. Atas permintaan Andriani, rumah sakit itu diberi nama ‘Petronella’, mengenang nama istrinya. Masyarakat setempat punya nama sendiri untuk tempat itu: ‘Dokter Pitulungan’ atau ‘Dokter Tulung’.
Pilihan lokasi di pinggiran itulah yang menjadi persoalan yang dibedah Vivi Sandra Sari dari Pusat Riset Arkeologi Prasejarah dan Sejarah, Badan Riset dan Inovasi Nasional, lewat artikel Aksesibilitas dan Pelayanan Kesehatan Masa Kolonial: Studi Kasus Zendingsziekenhuis Petronella, Yogyakarta, yang terbit dalam Jurnal Arkeologi Nusantara (JANUS) Volume 3 Nomor 2 pada 2025. Pertanyaannya sederhana tetapi tidak sepele: kalau rumah sakit dibangun di tepi kota, jauh dari kraton dan jauh dari kampung-kampung yang padat, bagaimana orang sakit sampai ke sana?
Rumah Sakit yang Terlalu Besar untuk Dalam Kota
Literatur yang selama ini ada cenderung menempatkan rumah sakit kolonial di tengah kota. Alasannya administratif: pusat kota adalah lokasi strategis bagi kekuasaan kolonial, dan menempatkan layanan kesehatan di sana memudahkan pengendalian serta pengelolaan penduduk setempat. Pola ini terlihat pada periode awal pengaruh kolonial di Hindia-Belanda, misalnya Binnenhospitaal di Batavia yang beroperasi antara 1641 dan 1808 dan dibangun di dalam tembok kota.
Namun pola itu berubah seiring kota tumbuh. Vivi Sandra Sari mengutip kajian kota-kota di Eropa yang menunjukkan rumah sakit abad ke-19 dan ke-20 justru didirikan di kawasan pinggiran karena ketersediaan ruang yang lebih luas. Rumah sakit modern menuntut bangunan administratif, paviliun perawatan, dan bangsal sekaligus. Ia praktis sebuah kota kecil yang harus mampu menjalankan fungsi operasionalnya sendiri, dan kota kecil semacam itu tidak muat di dalam tembok kota lama. Ada pertimbangan kedua yang sama pentingnya: memisahkan rumah sakit dari permukiman sekitarnya mengurangi risiko penyebaran penyakit.
Dua alasan itu bertemu di kasus Petronella. Pemindahan dari Bintaran ke Gondokusuman erat kaitannya dengan kebutuhan ruang yang luas, dan lahan yang memadai memang tersedia di sana. Jika ditarik garis lurus, rumah sakit itu berjarak 2,6 kilometer dari Kraton Yogyakarta dan 2,3 kilometer dari Benteng Vredeburg — dua titik yang pada masa itu menjadi pusat pemerintahan Yogyakarta. Angka-angka itu bukan jarak yang bisa diabaikan oleh orang sakit yang berjalan kaki.
Membaca Kota Lewat Peta 1876 dan 1903
Untuk menguji apakah jarak itu benar-benar menjadi hambatan, Vivi Sandra Sari memakai analisis arkeologi spasial — sub-bidang arkeologi yang memanfaatkan teknologi dan metode berbasis spasial untuk menafsirkan aspek geografis dari aktivitas manusia masa lalu. Data yang dikumpulkan meliputi titik lokasi rumah sakit, jaringan jalan, jalur dan stasiun kereta api, titik pusat pemerintahan, serta permukiman. Semuanya diambil dari peta abad ke-19 dan ke-20 yang kemudian digeoreferensi, lalu ditumpangsusunkan.
Kerangka konseptualnya diambil dari rumusan Penchansky dan Thomas pada 1981 yang memecah gagasan ‘akses’ layanan kesehatan menjadi lima dimensi: ketersediaan, aksesibilitas, akomodasi, keterjangkauan, dan penerimaan. Dari lima itu, hanya dimensi aksesibilitas yang dipakai, dengan alasan yang dinyatakan terbuka oleh penulisnya. Dimensi aksesibilitas berkaitan dengan lokasi geografis sehingga bisa dianalisis secara spasial, sementara akomodasi, keterjangkauan, dan penerimaan bergantung pada pilihan individu sehingga sulit diukur; dimensi ketersediaan pun dianggap tidak berpengaruh signifikan karena kajiannya terpusat pada satu rumah sakit. Artinya, artikel ini tidak menjawab soal ongkos berobat atau soal apakah masyarakat pribumi mau menerima layanan zending — ia hanya menjawab soal keterjangkauan fisik.
Peta 1876 memperlihatkan Yogyakarta sebelum Petronella ada. Permukiman terpusat di sekitar Kraton dan Benteng Vredeburg, serta di wilayah Pakualaman di timur Kali Code. Gondokusuman, calon lokasi rumah sakit, masih berupa sawah dengan sebaran pohon nipah. Tetapi di peta yang sama sudah tergambar jaringan jalan dan rel. “Peta ini memperlihatkan bahwa jauh sebelum Zendingsziekenhuis Petronella dibangun, lokasinya telah memiliki keterhubungan dengan jaringan transportasi masa kolonial seperti jalan dan jalur kereta api,” tulis Vivi Sandra Sari dalam artikel itu.
Jaringan jalan yang sudah ada pada 1876 meliputi jalan dari Kraton ke utara menuju Tugu Yogyakarta, yang kini menjadi Jalan Malioboro dan Jalan Mangkubumi; jalan barat-timur di sisi Kraton, kini Jalan KH Ahmad Dahlan, Jalan Panembahan Senopati, dan Jalan Sultan Agung; serta jalan barat-timur di sisi Tugu, kini Jalan Pangeran Diponegoro dan Jalan Jenderal Sudirman. Rangkaian jalan inilah yang membentuk koridor mobilitas masyarakat sejak masa kolonial. Rumah Sakit Bethesda hari ini beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 70 — persis di salah satu koridor itu.
Stasiun 819 Meter di Selatan Rumah Sakit
Rel datang lebih dulu daripada rumah sakit. Stasiun Lempuyangan dibuka Nederlandsch Indische Spoorwegmaatschappij pada 2 Maret 1872, terhubung dalam jalur Semarang–Surakarta–Yogyakarta. Mulanya rel itu untuk mengangkut barang ekspor lewat pelabuhan Semarang, tetapi dalam perkembangannya dipakai warga untuk bepergian. Menjelang pergantian abad, jaringan itu menebal: Stasiun Jogjakarta didirikan Staatsspoorwegen pada 12 Mei 1887, dan jalur Surabaya–Yogyakarta–Cilacap–Batavia rampung pada 1894. Ada pula jalur pendek andalan industri gula yang sekaligus dipakai untuk transportasi warga dan mobilisasi militer, yaitu Yogyakarta–Sewugalur di Kulon Progo dan Yogyakarta–Magelang yang mulai beroperasi 1 Juli 1898. Jalur Yogyakarta–Pundong di Bantul menyusul belakangan, pada 1917. Riwayat semacam ini punya kembaran di banyak daerah, termasuk pada jalur rel yang dibangun untuk kepentingan ekonomi kolonial di luar Jawa.
Pada peta 1903, Petronella sudah tergambar sebagai Petronella Hospitaal. Pengukuran ulang dengan aplikasi QGIS menunjukkan rumah sakit dapat dicapai lewat jalan sejauh 3,2 kilometer dari Benteng Vredeburg dan 3,4 kilometer dari Kraton Yogyakarta. Jarak ke rel bahkan jauh lebih pendek. Stasiun Lempuyangan hanya 819 meter di sebelah selatan rumah sakit dan bisa dicapai lewat jalan di sisi timurnya, sedangkan Stasiun Jogjakarta berjarak 1,7 kilometer di barat daya. Peta yang sama memperlihatkan zonasi permukiman kolonial yang dibagi menjadi permukiman pribumi, Eropa, dan Cina — dengan permukiman Eropa terpusat di sekitar Vredeburg, Bintaran, Malioboro, Stasiun Lempuyangan, dan Gondokusuman sendiri.
Di sinilah penulisnya berhati-hati. Ia menyatakan bahwa penelusuran datanya belum secara eksplisit menemukan bukti penggunaan kereta api oleh masyarakat untuk mengakses layanan di Petronella. Yang ada adalah dua keping tak langsung: catatan penelitian terdahulu bahwa pasien Petronella juga berasal dari luar Yogyakarta, dan fakta bahwa kereta api memang sudah dipakai warga sebagai alat transportasi pada masa itu. Dari dua keping itu ia hanya sampai pada dugaan, bukan kepastian. Hal serupa berlaku pada peran rel dalam pengangkutan material pembangunan yang berasal dari bantuan perusahaan-perusahaan swasta: penelitian ini tidak menjelaskan lebih lanjut asal material maupun wilayah perusahaan penyumbangnya. Kehati-hatian semacam ini juga menandai kajian lain tentang urusan kesehatan penduduk di masa Hindia Belanda yang sumber tertulisnya kerap timpang.
Djokja System dan Klinik Keliling
Aksesibilitas Petronella tidak berhenti pada jalan dan rel. Rumah sakit ini dikenal karena mengembangkan sistem hirarki yang disebut Djokja System, dengan Zendingsziekenhuis Petronella sebagai pusat, ditopang rumah sakit pembantu dan klinik rawat jalan. Rumah sakit pusat dipimpin seorang direktur dan didukung dokter, perawat Eropa dan pribumi, serta banyak mahasiswa, sementara rumah sakit pembantu dipimpin perawat berpengalaman. Rumah Sakit Pembantu Tungkak dan klinik Suster Prins di Jalan Lempuyangan termasuk di dalamnya. Ujung sistem itu adalah klinik rawat jalan di Temon, Boetoeh, Sentolo, dan Semin, yang dilengkapi mobil untuk tur rutin menyediakan bantuan di mana saja. Komunikasi antara simpul-simpul itu dan rumah sakit pusat tersambung lewat jaringan telepon.
Rumah sakitnya sendiri terus membesar. Direktur pertamanya dr. Scheurer menjabat sampai 1906, lalu berturut-turut dr. H.S. Pruys pada 1906–1918, dr. J. Offringa pada 1918–1930, dan dr. K.P. Groot pada 1930–1942. Offringa mengajukan perluasan pada 1920 dan disetujui; Sultan Hamengkubuwono VIII memberikan tanah membujur ke barat yang berbatasan dengan jalan Bedog dan di selatan berbatasan dengan Militaire Hospital. Pembangunan berlangsung 1924–1925 dan menaikkan kapasitas dari 150 menjadi 475 tempat tidur, dengan jumlah dokter bertambah menjadi lima orang.
Wujud bangunannya berupa paviliun-paviliun yang dihubungkan doorlop dan dilengkapi ruang terbuka, dengan ciri arsitektur Indis yang memadukan gaya Eropa dan tradisional Jawa. Atapnya limasan bergenteng tanah liat, bagian bawah dindingnya pondasi batu kali terekspos yang dicat hitam. Di tengah bangunan ada kanopi bertopang pilar persegi di atas socle batu andesit, berfungsi sebagai area penerima tamu sekaligus pelindung dari hujan dan matahari. Jendela besar dan lebar, bertipe krepyak maupun kaca berangka kayu, dengan kisi-kisi ventilasi tepat di atas jendela dan pintu.
Dari Jogjakarta Tjuo Bjoin ke Cagar Budaya
Perang mengubah fungsinya. Pada 1941 Petronella dipakai sebagai rumah sakit darurat Perang Dunia II, terutama untuk merawat pasien yang harus dioperasi, sementara korban lain dipindahkan ke rumah sakit darurat di Pingit yang kini menjadi Rumah Sakit Sardjito. Masuk pemerintahan Jepang pada 1942, namanya berganti menjadi Jogjakarta Tjuo Bjoin. Setelah kemerdekaan, rapat dokter Indonesia dan para kepala bagian pada 25 September 1945 berlanjut ke keputusan 26 September 1945: pengelolaan dikembalikan sebagai rumah sakit Kristen yang dikelola swasta, dr. L.G.J. Samalo ditunjuk sebagai direktur, dan namanya menjadi Rumah Sakit Pusat. Pada 28 Juni 1950 nama berubah lagi menjadi Rumah Sakit Bethesda dengan dr. Kasmolo Paulus sebagai direktur. Pengelolaannya kini berada di bawah Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum.
Statusnya sebagai warisan yang dilindungi undang-undang ditetapkan lewat Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata RI Nomor PM.89/PW.007/MKP/2011. Bangunan lama yang masuk penetapan itu terdiri atas Ruang Srikandi, Ruang Politeknik yang dahulu tempat penitipan anak, Bangsal Petronella, Ruang VI, Ruang III, Ruang I yang kini ruang hemodialisa, Laboratorium, Ruang Laundry, dan Ruang F.
Kesimpulan yang ditarik Vivi Sandra Sari bertumpu pada susunan bukti spasial itu. “Lokasi di pinggiran kota bukanlah hambatan, karena infrastruktur transportasi berupa jalan dan stasiun kereta api memegang peranan penting sebagai penghubung utama,” tulisnya. Ia menambahkan bahwa rumah sakit itu sejak awal diposisikan secara strategis pada jalur transportasi utama, sehingga fasilitas kesehatan tersebut terhubung dengan masyarakat penggunanya bukan karena perkembangan belakangan, melainkan sejak hari pertama. Perlu dicatat bahwa kesimpulan ini berdiri di atas satu studi kasus di satu kota, dan penulisnya sendiri menyebut bahwa eksplorasi terhadap rumah sakit yang berbeda-beda akan memperkaya pengetahuan tentang bagaimana aksesibilitas berdampak pada pemberian layanan kesehatan di Indonesia masa kolonial. Pertanyaan tentang bagaimana layanan kesehatan primer menjangkau warganya pun tetap terbuka untuk periode-periode berikutnya.
Rencana lanjutan yang disebut dalam artikel itu adalah memperluas kajian ke rumah sakit lain dengan pendekatan yang sama, agar dimensi spasial rumah sakit — yang menurut penulisnya masih sering diabaikan — masuk hitungan dalam memahami sejarah layanan kesehatan. Rumah sakit yang menjadi objek kajiannya masih berdiri dan beroperasi hari ini di Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta.
