Cekricek.id, Samarinda - Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Timur (Bawaslu Kaltim) telah mengakui tingkat kerawanan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di provinsi tersebut yang mencapai skor 74,04.
Ketua Bawaslu Kaltim, Hari Darmanto, dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (21/6/2023), menyatakan, "Kaltim masuk dalam kategori daerah yang memiliki indeks kerawanan Pemilu 2024 tinggi, bersama dengan DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Jawa Barat."
Hari menjelaskan bahwa beberapa aspek yang mempengaruhi tingkat kerawanan pemilu adalah konteks sosial politik, penyelenggaraan pemilu, tahapan pencalonan, dan partisipasi pemilih.
Namun, dalam konteks sosial politik di Kaltim, menurut Hari, terdapat keterkaitan dengan otoritas penyelenggara pemilu dan penyelenggara negara.
Hari menyatakan bahwa kehidupan sosial politik di Kalimantan Timur masih lebih kondusif dibandingkan dengan daerah lain seperti Jawa Barat, Maluku, Sulawesi Utara, dan Yogyakarta.
Baginya, pelaksanaan pemungutan suara harus menjadi perhatian ekstra bagi peserta, penyelenggara, dan pengawas pemilu di Kaltim agar tingkat kerawanan tetap rendah.
Dalam penilaian yang menggabungkan keempat aspek kerawanan pemilu, Kaltim masuk dalam lima besar daerah dengan indeks kerawanan pemilu tertinggi di tingkat nasional.
Hari mengungkapkan, "Kerawanan tersebut dapat disebabkan oleh pengalaman penyelenggaraan pemilu masa lalu, di mana terdapat kesulitan dalam pendistribusian surat suara, pemungutan suara ulang, dan pelanggaran terkait alat peraga kampanye."
Ia menjelaskan bahwa indeks kerawanan ini didasarkan pada pembacaan peristiwa-peristiwa masa lalu dan prediksi terhadap peristiwa di masa depan serta situasi saat ini.
Berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, Bawaslu Kaltim akan terus mengawasi kerawanan tersebut.
Hari menyampaikan, "Kami telah melakukan upaya dengan mengumpulkan informasi terkait hal-hal yang dapat mengganggu, seperti distribusi logistik. Kami juga telah berdiskusi dengan berbagai pihak untuk tetap memberikan dukungan, termasuk Polda Kaltim."
Bawaslu, kata Hari, sedang berusaha meningkatkan kualitas para personel, mulai dari pengawas tempat pemungutan suara (TPS), panitia pengawas kecamatan (Panwascam), hingga pengawas tingkat kelurahan dan desa.
"Hal-hal yang melanggar dapat dicegah sejak awal melalui partai politik, serta pencegahan melalui calon yang diusulkan oleh partai politik sebagai calon anggota DPR, DPRD kabupaten dan kota, serta DPRD Provinsi," ujar Hari.
Baca juga: Jelang Pemilu 2024, Ini 7 Artis yang Pilih Terjun ke Dunia Politik
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, dalam Forum Koordinasi Sentra Gakkumdu "Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum di Wilayah Kalimantan" di Balikpapan pada Rabu (22/6/2023), menyebutkan bahwa Kalimantan Timur merupakan daerah yang rawan melakukan pelanggaran dalam Pemilu 2024.
