Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menguraikan strategi dan langkah konkrit Pemerintah Indonesia menuju Visi Emas 2045. Temukan detail strategi tersebut dalam artikel ini.
Cekricek.id, Jakarta - Berdasarkan pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan ketangguhan, yakni mencapai 5,17% pada kuartal kedua 2023, Indonesia memiliki dasar yang kuat untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Melalui wacana ini, negara kita bermimpi untuk meraih status sebagai "High Income Country" pada 2045.
Di forum Rapat Kerja Pelaksana BPK RI, Airlangga Hartarto membeberkan beberapa target ambisius Indonesia untuk 2045. Di antaranya adalah PDB Nominal sekitar USD9,8 triliun, GNI per kapita USD30.300, dan mayoritas penduduk berstatus middle income mencapai 80%. Tak hanya itu, kita juga berharap industri manufaktur menyumbang 28% pada PDB dan penyerapan tenaga kerja mencapai 25,2%.
Airlangga menegaskan, "Untuk mencapai impian tersebut, pertumbuhan ekonomi 5% setiap tahun tidaklah mencukupi. Kita harus membidik pertumbuhan 6-7%. Namun, perlu diwaspadai ICOR kita yang saat ini sebesar 7,6, menandakan investasi belum sepenuhnya efektif."
Untuk memaksimalkan hasil, pendekatan pembangunan harus direformasi. Ini mencakup pembangunan infrastruktur, optimalisasi sumber daya manusia, inovasi, revisi regulasi, pengelolaan data, serta peningkatan investasi.
Indonesia, menurut Airlangga, memiliki modal unggul: bonus demografi yang akan puncaknya terjadi dalam 13 tahun mendatang. "Kita harus proaktif, agar momentum bonus demografi bisa dimanfaatkan dengan maksimal," tegasnya.
Sumber daya alam kita pun tak kalah luar biasa. Dengan 125,57 juta hektar Kawasan Hutan, potensi energi terbarukan hingga 3,716 GW, dan lainnya, kita memiliki aset besar. Pemerintah juga fokus pada pembangunan infrastruktur melalui berbagai program strategis di seluruh negeri.
Pada skena internasional, Indonesia telah menunjukkan eksistensinya. Pada 2022, sukses menjadi tuan rumah G20, dan pada 2023, memegang Keketuaan ASEAN. Selain itu, kita tengah mempersiapkan diri untuk bergabung dengan OECD.
Langkah-langkah pemerintah untuk mendorong transformasi ekonomi sudah mulai terlihat. Mulai dari kemudahan berbisnis, peningkatan investasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja, hingga inisiatif lain seperti DHE, serta upaya hilirisasi.
"Transformasi ini memerlukan kolaborasi dari semua pihak, termasuk BPK RI," ujar Airlangga, menekankan peran penting BPK dalam mewujudkan visi bangsa.
Dalam acara tersebut, hadir pula perwakilan dari BPK RI, KPK, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, menunjukkan komitmen bersama menuju Indonesia yang lebih baik di masa depan.
