Pakta Pertahanan Makkah: Perisai Baru atau Sinyal Strategis?

Erdogan, Mohammed bin Salman, dan Shehbaz Sharif memegang dokumen pakta pertahanan di Makkah

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman, dan PM Pakistan Shehbaz Sharif seusai menandatangani pakta pertahanan di Makkah. [Foto: Saudi Press Agency via Reuters]

Cekricek.id — Tiga map dokumen berpindah tangan di bawah lukisan Raja Salman di Istana al-Safa, Makkah, pada Jumat. Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengangkatnya di depan kamera dengan tinta yang masih basah.

Tanda tangan ketiganya mengikat Arab Saudi, Turki, dan Pakistan dalam "Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah" — kesepakatan yang memperlakukan serangan terhadap salah satu negara sebagai serangan terhadap ketiganya. Mengutip Al Jazeera, Minggu (9/8/2026), pakta itu tidak menyebut satu pun nama ancaman.

Ditandatangani di Tengah Perang

Pakta pertahanan bersama ini diteken lebih dari lima bulan setelah perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran dimulai — konflik yang menarik tembakan rudal dan drone ke arah negara-negara pengekspor minyak di Teluk, termasuk Arab Saudi, dan menutup sebagian besar lalu lintas Selat Hormuz.

Kesepakatan Makkah membangun di atas pakta bilateral Arab Saudi-Pakistan yang diteken kurang dari setahun lalu, kini diperluas dengan memasukkan industri pertahanan Turki dan militernya yang berstandar NATO.

Sharif menyebutnya "perisai perdamaian" bagi kawasan. Erdogan menegaskan pakta itu tidak menyasar negara mana pun dan tetap terbuka bagi partisipasi semua negara bersaudara yang menginginkan perdamaian, kemakmuran, dan stabilitas. Pejabat Saudi juga menekankan perjanjian ini tidak mengancam keamanan kawasan dan tidak mengorbankan hubungan kerajaan dengan sekutu lain, termasuk Amerika Serikat dan negara-negara Teluk.

Sinyal, Bukan Aliansi Operasional

Para analis membaca kesepakatan ini dengan hati-hati. Muhammad Faisal, analis keamanan dan kebijakan luar negeri, menilai nilai perjanjian tersebut terletak pada kemampuannya menciptakan ketidakpastian bagi lawan dan memperkuat penangkalan kolektif, bukan pada kewajiban militer yang terperinci seperti dalam aliansi Barat.

Kamran Bokhari, peneliti senior di Middle East Policy Council yang berbasis di Washington, sepakat bahwa perubahan praktisnya minim pada tahap ini. Ia menyebut pakta itu sebagai sinyal strategis, bukan aliansi operasional, karena kapasitas militer terpadu masih membutuhkan waktu bertahun-tahun.

Jalur trilateral itu sendiri sebenarnya bukan hal baru. Ketiga negara telah menjalankan forum industri pertahanan resmi setidaknya sejak 2022. Sardar Masood Khan, mantan Duta Besar Pakistan untuk Washington dan Beijing, menyebut pakta Saudi-Pakistan sebagai inti yang kemudian menarik minat Turki, Mesir, Qatar, dan Kuwait. "Turki yang pertama menetapkan sikap," katanya, dan jaringan ini bisa meluas di masa depan.

Dania Thafer, Direktur Eksekutif Gulf International Forum, menilai Kuwait dan Qatar adalah kandidat paling masuk akal untuk bergabung berikutnya. Kuwait sendiri bulan lalu meratifikasi pakta pertahanan dengan Pakistan yang aslinya diteken pada 2023 — dokumen yang mencakup sebelas bidang kerja sama seperti pelatihan, logistik, dan pertukaran intelijen, tanpa satu pun klausul pertahanan bersama.

Iran Tak Disebut, tetapi Ada di Tengah Ruangan

Menurut Bokhari, absennya nama ancaman dalam teks perjanjian bersifat sengaja, bukan kebetulan. Semua pihak yang terlibat, katanya, memahami bahwa kesepakatan itu pada dasarnya diarahkan untuk membendung Iran beserta jaringan aktor non-negara yang dibinanya di kawasan, termasuk Hizbullah, Houthi, dan milisi Syiah Irak. Namun tidak satu pun dari ketiga penanda tangan, tambahnya, sudah siap menghadapi konfrontasi strategis terbuka dengan Teheran.

Latar langsungnya terlihat jelas. Pemberontak Houthi di Yaman kembali menyerang infrastruktur energi Saudi dan kapal tanker di Laut Merah, sekaligus mengancam blokade maritim terhadap kerajaan. Riyadh, yang mendukung pemerintah Yaman yang diakui secara internasional, membalas dengan serangan udara di wilayah kekuasaan Houthi.

Aziz Alghasian, peneliti Saudi di Gulf International Forum, menyebut ancaman Houthi bukan penyebab langsung pakta ini, melainkan pemercepatnya. Ia menamai pendekatan Riyadh sebagai penangkalan yang berpusat pada kepentingan Saudi: membangun kapasitas sendiri sembari merajut aliansi, alih-alih semata bersandar pada jaminan keamanan Amerika Serikat.

Modal, Nuklir, dan Industri Drone

Ketiga negara membawa kekuatan yang berbeda. Arab Saudi menyumbang modal, Pakistan menyumbang status nuklir dan jumlah personel, sementara Turki membawa industri ekspor pertahanan yang tumbuh cepat.

Menariknya, dari sudut pandang Riyadh, dimensi Turki justru dianggap lebih bernilai. Menurut Alghasian, Turki adalah mitra krusial untuk mengembangkan kapasitas sektor pertahanan Saudi sendiri, dan sudut itu lebih menarik bagi Riyadh dibanding dimensi Pakistan.

Gokhan Ereli, pakar hubungan internasional dari Ibn Haldun University, menyebut yang diperoleh Turki adalah kedalaman strategis serta jangkauan resmi ke Teluk dan Asia Selatan yang tak pernah diberikan aliansi Eropa mana pun. Ankara, katanya, tidak sedang menukar NATO dengan Makkah, melainkan membeli polis asuransi kedua di kawasan tempat polis pertama tidak lagi membayar klaim dengan andal.

Ruang gerak Pakistan sendiri dibentuk oleh ketergantungan finansial. Beberapa hari sebelum pertemuan puncak, Bank Sentral Pakistan mengonfirmasi Arab Saudi memperpanjang deposito lebih dari US$5 miliar untuk tiga tahun ke depan — bagian dari US$8 miliar yang saat ini menopang neraca eksternal Pakistan.

Soal nuklir, pakta ini datang setelah Arab Saudi dan Amerika Serikat meneken kesepakatan kerja sama nuklir sipil bulan lalu. Rayed Krimly, Wakil Menteri Diplomasi Publik Saudi, menyatakan perjanjian Makkah tidak berkaitan dengan ambisi nuklir maupun perlombaan senjata. Faisal menilai pernyataan itu mencerminkan kendala nyata: Turki tidak memerlukan payung nuklir Pakistan karena berstatus anggota NATO dengan senjata nuklir Amerika di wilayahnya, sedangkan Saudi sedang menempuh jalur nuklir sipil bersama Washington. Status nuklir Pakistan, katanya, hanya berbobot sebagai isyarat strategis yang tersirat.

Posisi Pakistan sebagai Penengah

Selama berbulan-bulan Pakistan menempatkan diri sebagai penengah antara Amerika Serikat dan Iran. Bokhari menilai kredibilitas Islamabad dalam peran itu tak terhindarkan berkurang, meski tidak hilang sama sekali. Faisal lebih optimistis, mengingatkan bahwa mediasi tersebut merupakan kerja tim bersama Qatar.

Alghasian bahkan berargumen kehadiran Pakistan adalah pilihan yang disengaja untuk menumpulkan kritik. Ketika seorang penengah duduk di dalam sebuah pengaturan pertahanan trilateral, katanya, sulit meyakinkan orang bahwa pakta itu anti-Iran. Thafer melihatnya dari sisi lain: logika penangkalan justru bekerja karena Pakistan dan Turki berbatasan langsung dengan Iran, sehingga menaikkan taruhan bila Teheran mempertimbangkan tindakan langsung terhadap Arab Saudi.

Reaksi resmi pertama Iran datang dari parlemen. Ebrahim Rezaei, anggota Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri, menulis di media sosial bahwa perjanjian di atas kertas dengan Turki dan Pakistan tidak akan membawa keamanan bagi Arab Saudi, sebagaimana bertahun-tahun ketergantungan sepihak pada Amerika juga tidak.

Reza Khanzadeh, analis Timur Tengah di George Mason University, menilai tanggapan sebatas tingkat parlemen itu mungkin tidak bertahan lama. Ia memperkirakan Teheran akan menempuh diplomasi dan penangkalan sekaligus, dengan Pakistan sebagai prioritas diplomatik pertama mengingat perbatasan bersama dan peran mediasinya.

Cara Membacanya dari Jakarta

Bagi Indonesia, negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, kesepakatan ini menyentuh beberapa lapisan kepentingan sekaligus. Yang paling langsung adalah keselamatan jemaah. Setiap tahun Indonesia mengirim kontingen haji terbesar di dunia ke Makkah dan Madinah, ditambah arus umrah yang berlangsung sepanjang tahun. Stabilitas keamanan Hijaz bukan isu abstrak bagi Tanah Air.

Lapisan kedua adalah doktrin politik luar negeri. Indonesia menganut prinsip bebas-aktif dan secara konsisten menolak bergabung dengan pakta militer mana pun. Munculnya blok pertahanan baru yang berpusat di dunia Islam akan menimbulkan tekanan diplomatik yang halus namun nyata — terutama bila jaringan ini benar-benar meluas seperti yang diperkirakan para analis.

Lapisan ketiga bersifat industrial. Turki telah tumbuh menjadi salah satu mitra pertahanan yang diperhitungkan Indonesia dalam satu dekade terakhir, mulai dari kerja sama kendaraan tempur hingga pesawat nirawak. Pakta Makkah memperbesar pasar dan legitimasi industri pertahanan Turki, dan itu berpengaruh pada posisi tawar Ankara ketika berhadapan dengan pembeli seperti Indonesia.

Baca Juga

Lambang Dewan Gubernur Sistem Federal Reserve Amerika Serikat
Gedung Putih Kembali Berupaya Pecat Gubernur The Fed Lisa Cook
Tentara Suriah era Bashar al-Assad berdiri di atas kendaraan bak terbuka di Deir Az Zour
Lebanon Tahan Jenderal Era Assad, Timbang Serahkan ke Suriah
Petugas Policia Nacional Spanyol memeriksa dokumen seorang penumpang di terminal bandara
Spanyol Balas Italia dengan Kontrol Perbatasan, Schengen Retak
Api membakar deretan garasi di distrik Holosiivskyi, Kyiv, setelah serangan rudal Rusia
Serangan Rudal Rusia Dekat Kyiv Tewaskan Tiga Orang, Termasuk Anak
Abelardo de la Espriella memberi hormat saat pelantikannya sebagai Presiden Kolombia
AS Janjikan US$1 Miliar untuk Kolombia di Hari Pertama Presiden Baru
Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul berjalan meninggalkan lokasi penembakan sekolah di Nonthaburi
PM Thailand Janjikan Aturan Senjata Api Ketat Usai Penembakan Sekolah