Cekricek.id — Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul berjanji mengajukan undang-undang baru yang membatasi pembawaan senjata api di ruang publik, setelah penembakan di sebuah sekolah menengah di Nonthaburi, pinggiran Bangkok, menewaskan delapan orang dan melukai 22 lainnya.
Empat belas korban masih dirawat di rumah sakit hingga laporan terakhir, tujuh di antaranya dalam kondisi kritis. Mengutip BBC, Minggu (9/8/2026), pelaku adalah seorang remaja berusia 14 tahun yang merupakan siswa di sekolah tersebut.
Rentetan yang Bermula dari Rumah
Pelaku lebih dulu menembak kakek dan neneknya di flat dua lantai tempat mereka tinggal bersama, sekitar pukul 05.00 waktu setempat pada Jumat. Keduanya, berusia 73 dan 74 tahun, tewas di kediaman itu.
Ia kemudian naik bus sekolah sambil membawa senjata dan puluhan butir peluru, sebagaimana dilaporkan kantor berita Reuters, lalu mengikuti dua jam pelajaran seperti hari-hari biasa sebelum melepaskan tembakan di dalam gedung sekolah. Lima guru tewas, termasuk wakil direktur sekolah dan sekretaris direktur yang sedang menaiki tangga untuk memeriksa keadaan.
"Pelaku menembak dan menewaskan keduanya di tangga," kata Mayor Jenderal Polisi Dejrapee Kongdee kepada Reuters. Polisi yang dikerahkan ke lokasi menemukan pelaku telah mengakhiri hidupnya sendiri sekitar pukul 10.40. Belakangan, penyiar publik Thailand dan Bangkok Post melaporkan seorang siswa yang terluka meninggal dunia, sehingga jumlah korban jiwa menjadi delapan orang.
Senjata Legal, Penegakan yang Bocor
Kolonel Polisi Thadsakorn Konthong menyatakan senjata dan amunisi yang dipakai dalam serangan itu adalah milik sang kakek. Pemeriksaan awal menemukan tanda-tanda bahwa senjata tersebut sempat dicari di dalam kamar tidur kakeknya. Media internasional dan lokal melaporkan senjata itu terdaftar secara sah dan berizin.
Justru status legal senjata itulah yang membuat perdebatan di Bangkok berbeda dari kasus penyelundupan pada umumnya. Thailand memiliki salah satu tingkat kepemilikan senjata api sipil tertinggi di Asia Tenggara, dengan sekitar 10,3 juta pucuk senjata di tangan warga sipil. Sekitar empat juta di antaranya diyakini dimiliki secara ilegal.
Di atas kertas aturannya keras: kepemilikan senjata secara ilegal diancam pidana hingga sepuluh tahun penjara. Persoalannya ada pada penegakan, dan kasus Nonthaburi menunjukkan bahwa jalur legal pun menyimpan celah ketika senjata berizin tersimpan di rumah tanpa pengamanan yang memadai.
Perbandingan dengan Amerika Serikat kerap muncul dalam pemberitaan mengenai penembakan massal, termasuk pada kasus penembakan di perayaan Super Bowl yang menewaskan satu orang dan melukai 21 lainnya.
Anutin bukan orang baru dalam isu ini. Ketika menjabat menteri dalam negeri, ia memperkenalkan sejumlah kebijakan pengetatan, termasuk penghentian sementara penerbitan izin senjata baru dan pembatasan impor. Kali ini ia menyatakan aturan yang disiapkan hanya akan mengizinkan aparat pemerintah yang sedang bertugas untuk membawa senjata api di ruang publik.
"Saya bukan hanya turut berduka untuk para korban, tetapi saya juga menyesal hal ini sampai terjadi. Bagaimana ini bisa terjadi di negara kita," kata Anutin pada Jumat, seraya menyebut tragedi itu seharusnya tidak pernah terjadi.
Sekolah Tua dan Pertanyaan yang Belum Terjawab
Kepala Kepolisian Nasional Jenderal Kittiratt Phanphet mengatakan petugas forensik menemukan tembakan pelaku tergolong akurat. Anutin menyebut serangan itu tampak dipersiapkan matang, dengan langkah dan tujuan yang jelas.
Polisi telah memeriksa perangkat elektronik milik pelaku, namun laporan yang beredar sejauh ini belum menjelaskan motif serangan. Keluarga menggambarkan remaja itu sebagai anak yang pendiam. Ia tinggal bersama kakek dan neneknya karena kedua orang tuanya bercerai.
Debsirin School, tempat serangan terjadi, didirikan di Bangkok pada 1885 dan termasuk salah satu sekolah menengah paling bergengsi di Thailand dengan sejumlah cabang di berbagai kota. Alumninya mencakup diplomat, atlet, hingga beberapa perdana menteri.
Cermin bagi Indonesia
Bagi Indonesia, kasus ini menyorot sesuatu yang jarang disadari: rezim kepemilikan senjata api di negeri sendiri termasuk paling ketat di kawasan. Kepemilikan senjata api oleh warga sipil dikendalikan melalui izin Polri dengan persyaratan berlapis, sementara kepemilikan tanpa izin diancam pidana berat berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.
Konsekuensinya, percakapan tentang keamanan sekolah di Indonesia bergerak di wilayah yang berbeda — perundungan, tawuran, kekerasan seksual, dan kekerasan yang dipicu media sosial — bukan senjata api. Kesamaannya tetap ada: hampir semua kekerasan di lingkungan pendidikan bermula dari tanda-tanda yang terlewat di rumah dan di ruang kelas, bukan semata dari ketiadaan aturan.
Thailand juga termasuk tujuan wisata dan studi favorit warga Indonesia di Asia Tenggara. Perdebatan yang kini bergulir di Bangkok — antara hak kepemilikan senjata dan keselamatan ruang publik — akan menjadi ujian nyata bagi pemerintahan Anutin sekaligus tolok ukur baru bagi kawasan.
